Zakat dan Pajak

Zakat dan Pajak

Polemik integrasi antara zakat dan pajak sudah ada sejak lama, bahkan hingga saat ini wacana tersebut masih ada. Tak terkecuali di Indonesia, dengan kuantitas umat Islam terbanyak di dunia, menjadi potensi besar guna terkumpulnya dana yang besar.

 

Integrasi zakat dan pajak

Berawal dari carut-marutnya kondisi politik dan ekonomi Pakistan, pada awal 1966 Fazlu Rahman menyarankan pemerintah untuk merasionalkan dan mengefisienkan struktur perpajakan.

Langkah yang ditempuh adalah dengan menerapkan kembali zakat, membenahi tarif dan memperluas cakupannya kepada sektor investasi kekayaan. Dengan demikian, zakat dapat diaplikasikan sebagai pengganti pajak-pajak sekuler di negara-negara Islam. Ini sekaligus akan memberi motivasi religius kepada para wajib pajak, (Taufik Adnan Amal, Islam dan Tantangan Modernitas; Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman, [Bandung: Mizan, 1989], hlm.218).

Saran Fazlur Rahman berlandaskan pada metode double movement dalam penafsirannya terhadap surat at-Taubah ayat 60. Di dalamnya terdapat rincian distribusi zakat, sebagai pengejawantahan prinsip keadilan sosial dan ekonomi yang termaktub dalam surat al-Hasyr ayat 7, yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya di kalangan orang-orang kaya.

Fazlur Rahman berpandangan bahwa kategori-kategori yang
ditetapkan dalam QS. al-Taubah: 60 sedemikian luasnya sehingga merangkum seluruh aktivitas negara. Kesejahteraan sosial dalam arti luas, yang diisyaratkan oleh ayat tersebut meliputi membantu orang-orang yang terjerat hutang, gaji pegawai administratif (kolektor pajak), pengeluaran diplomasi (untuk menarik hati orang-orang ke dalam Islam), pertahanan, pendidikan, komunikasi dan kesehatan. (Fazlur Rahman, Tema Pokok al-Qur’an, Alih Bahasa: Anas Mahyuddin, [Bandung: Penerbit Pustaka, 1995], hlm. 60-61)

Sedangkan di Indonesia, pemikiran pernah dilontarkan oleh Masdar Farid Mas’udi. Masdar mengatakan bahwa seperti halnya ruh dan badan, zakat dan pajak memang berbeda, tetapi bukan terpisah. Zakat adalah ruh dan pajak adalah badannya.

Sebagai konsep keagamaan, zakat bersifat ruhaniah dan personal, sementara konsep kelembagaan dari zakat yang bersifat sosial, tidak lain adalah pajak itu sendiri. Dalam pandangan Masdar, zakat sesungguhnya adalah ajaran moral atau etika transendental untuk pajak serta pembelanjaannya yang pada gilirannya juga untuk Negara. (Masdar F. Mas’udi, Menggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Belanja Negara
untuk Rakyat, [Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005], hlm.70).

Ada titik perbedaan antara kedua orang ini. Fazlur Rahman lebih menekankan optimalisasi zakat sebagai pajak, dengan berdasarkan kepada al-Quran.

Sedangkan Masdar menekankan pada pembayaran pajak dengan dalih bahwa pajak adalah zakat itu sendiri. Namun, keduanya memiliki titik persamaan, yaitu berdalih pada nilai etik dan moral al-Quran yang memuat prinsip keadilan sosial, Fazlur Rahman dan Masdar mencoba memadukan antara zakat dan pajak.

 

Zakat Bukan Pajak

Perlu dipahami bahwa meskipun pajak dan zakat memiliki persamaan, namun di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar, yang tidak mungkin untuk dipadukan.

Di antaranya adalah bahwa zakat itu adalah ibadah, dan pajak adalah kewajiban kepada negara. Zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam pada harta yang mencapai nishab. Selain itu, tidak mungkin dilakukan oleh non-muslim kecuali setelah beriman. Sedangkan pajak wajib bagi semua warga negara baik kaya maupun miskin. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa zakat itu sebagai ruh, sementara pajak adalah lembaga secara lahiriahnya.

Dalam al-Qur’an disebutkan bahwa zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan mustahiq, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, musafir , dan orang yang berjihad fi sabilillah, (QS. at-Taubah: 60). Sedangkan pajak sangat tergantung situasi dan kondisi negara pada saat itu.

Agama Islam sudah mengatur secara rinci tentang tarif zakat, dan hal tersebut sudah baku, tidak bisa diubah-ubah. Sedangkan tarif pajak bisa diubah disesuaikan dengan kondisi. (Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah, [Jakarta: Kalam Media, 2008], hlm.183-186).

Disisi lain zakat merupakan syari’at Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan pajak merupakan peninggalan orang-orang jahiliyah yang asal-usulnya biasa dipungut oleh para raja Arab atau non Arab, dan di antara kebiasaan mereka ialah menarik pajak sepersepuluh dari barang dagangan manusia yang melewati daerah kekuasannya. (Gusfahmi, Pajak Menurut Syari’ah, [Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007], hlm.169-181)

Argumentasi Fazlur Rahman dengan mengkaitkan ayat 7 dari surat al-Hasyr dengan surat at-Taubah ayat 10 adalah suatu kekeliruan. Sebab, ayat yang pertama berbicara mengenai al-fai’, harta rampasan dari musuh tanpa melalui peperangan.

Sedangkan ayat kedua berbicara tentang alokasi zakat. Hal mana di dalamnya terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama, harus dibagikan kepada 8 mustahik. Kedua, cukup diberikan kepada yang memungkinkan, dan tidak ada pendapat ketiga. (Ibnu Katsir, Tafsir al-Quran al-Azhim, [Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1419 H], 4/145 dan 8/94 ).

 

%d bloggers like this: