Transaksi Al-Wadi’ah

Transaksi Al-Wadi’ah

Sering kita dengar istilah wadi’ah. Entah di BMT atau Bank Syariah. Namun terkadang penerapannya tidak sebagaimana yang dijelaskan para ulama. Maka perlu kita pahami hakikat dari al-wadi’ah. Agar tidak keliru dalam menerapkannya.

Secara etimologi, dalam bahasa arab lafal al-wadiah berasal dari kata kerja wada’a yada’u, yang dapat berarti menempatkan (iskan), menetapkan (istiqrar), meninggalkan (tarku) dan membiarkan (taraffuh). (Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, Cet-3, 1414 H), 8/381-383).

Menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaily, Alwadi’ah berarti sesuatu yang diserahkan kepada orang lain yang bukan pemiliknya untuk dijaga. Dalam istilah fikih, ada yang memberlakukan lafal wadi’ah pada transaksinya dan objek yang diserahkan.

Namun yang lebih tepat, untuk transaksinya disebut dengan al-ida’ sementara wadi’ah adalah istilah bagi objek yang dititipkan al-ida’ berarti memberikan kewenangan kepada orang lain untuk menjaga harta baik dengan bahasa yang jelas atau dengan isyarat. (AlWajiz, 2/177).

Sedangkan syaikh al-Bujairami secara detail menjelaskan bahwa al-ida’ secara etimologi berarti penyerahan suatu objek kepada selain pemiliknya untuk dijaga, sedangkan secara syar’i berarti bentuk wakalah dari pemilik barang atau wakilnya kepada orang lain untuk menjaga harta atau sesuatu yang tertentu.

BACA JUGA: Transaksi Titip Beli Online

Lebih lanjut beliau jelaskan bahwa transaksi al-ida’ (penitipan) adalah berupa penyerahan kewenangan yang berbentuk wakalah, hal mana penerima barang titipan dapat menolaknya.

Beda halnya dengan barang temuan atau transaksi amanah yang lain. kewenangan yang berlaku didalamnya berlaku secara otomatis berdasarkan syar’i, dan tidak dapat ditolak (Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala alKhatib, (Dar al-Fikr, TT), 4/386).

LANDASAN HUKUM WADI’AH

Para Ulama Fikih mendasari kebolehan transaksi ini dengan dalil dari al-Quran, as-Sunah dan Ijma yang disepakati oleh para ulama (Asy-Syarbini, Mughni Muhtaj ila ma’rifati Ma’ani alfadzi al-Minhaj, (Dar Kutub al-Ilmiyah, Cet-1, 1415 H), 7/39).

Dalam firmannya Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya” (An-Nisa: 58). Ayat Ini secara umum mencakup keseluruhan bentuk amanah, karena yang diakui adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab.

Kemudian dari Sunnah, dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda, 

أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud, No: 3535, Tirmidzi, No: 1264).

UNSUR PEMBENTUK WADI’AH

Unsur yang membentuk transaksi penitipan ada 3 rukun.

Pertama, pelaku transaksi, yang terdiri dari orang yang menitipkan (al-Mustaudhi’) dan orang yang dititipi (al-mudha’).

Para Ulama Fikih sepakat, keduanya haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi, yaitu mumayyiz berakal menurut hanafiyah dan baligh, berakal serta bisa mengatur pembelanjaan harta.

Oleh itu, jika ada anak kecil atau orang gila yang menitipkan barang, jangan diterima. Jika diterima, maka status hukumnya akan berubah dari amanah menjadi dhamanah (barang tanggungan yang harus dijamin).

Hanya saja Hanabilah, Syafiiyah dan Malikiyah mengecualikan jikalau harta itu dikhawatirkan justru akan rusak jika tidak diterima, maka statusnya tidak berubah menjadi dhamanah. Seperti halnya jika ada barang yang hilang karena dicuri atau dighasab atau hilang dengan sendirinya. Kemudian ditemukan oleh seseorang dengan niatan untuk dikembalikan. Maka jika barang itu rusak, si penemu tidak wajib untuk menggantinya (Wizarah alAwqaf wa Syuun Islamiyah, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Cetakan Kementerian, Cet-2, 1404 H), 43/16-17).

Kedua, tidak ada khilaf di antara para Ulama Fikih bahwa transaksi Wadi’ah tidak sah bilamana tidak didasari dengan kerelaan. Jika tidak ia akan menjadi pemaksaan untuk menjaga atau perampasan harta. Dan sighat berupa ijab dan qabul, dengan lafal atau metode yang biasa digunakan (Alauddin al-Kasani, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib asy-Syarai’, (Dar Kutub al-Ilmiyah, Cet-2, 1406 H/1986 M), 6/207).

Ketiga, objek yang dititipkan. Ada dua syarat yang harus berlaku, pertama berupa harta. Para Ulama FIkih sepakat haruslah dapat dijaga dan diserah terimakan, maka tidak sah menitipkan hewan hilang atau burung terbang. Sementara Hanafiyah dan Malikiyah haruslah berupa harta yang diakui syariat, maka tidak boleh menitipkan bangkai atau darah (Ibnu Abidin, Raddul Muhtar ala Addurru al-Muhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, Cet-2, 1412 H), 4/493).

Sementara Syafiiyah dan hanabilah tidak hanya membatasi pada harta. Namun boleh juga pada sesuatu yang memiliki manfaat tertentu, seperti kulit bangkai yang belum disamak, sampah dan anjing terlatih. Sedangkan pada benda yang haram, seperti alat musik, anjing yang tidak terlatih, alat judi dan semisalnya yang diharamkan syariat (Al-Bahuti, Kasyaf al-Qanna’, (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, TT), 4/185).

STATUS BARANG TITIPAN

Jumhur Ulama Fikih dalam pendapat yang diakui, bersepakat bahwa barang titipan adalah amanah bagi yang dititipi. jikalau barang itu rusak atau hilang bukan karena keteledorannya maka dia tidak wajib menanggungnya, meskipun disimpan bersama hartanya dan harta miliknya tidak ada yang hilang (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, (Maktabah alQahirah, TT), 9/257).

Ibnu Mundzir menuturkan bahwa mayoritas ahli ilmu bersepakat bahwa jika orang yang dititipi menjaga titipan dengan selayaknya, kemudian barang itu hilang bukan karena niatan jahatnya, maka dia tidak menjaminnya (Ibnu Mundhir, Al-Isyraf ala Madzahib al-Ulama, tahqiq: Shaghir Ahmad al-Anshari, (Maktabah Makkah Tsaqafiyah, Cet-1, 1425 H), 6/330)

KEWAJIBAN MENJAGA

Kewajiban menjaga barang titipan bagi orang yang dititipi disepakati oleh para Ulama FIkih. Jika dia teledor, kemudian rusak atau hilang, maka wajib baginya untuk menanggungnya (Al-Mughni, 9/528).

Jika penitip menghendaki tempat penyimpanan tertentu, maka tidak harus dipenuhi. Jika tidak maka statusnya berubah menjadi barang yang harus dijamin kerusakannya baik karena keteledoran atau tidak. Kecuali jika dia menyimpannya di tempat yang lebih aman. Maka tidak mengapa. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Mesir: Mathba’ah Musthafa al-Babi, Cet-4, 1395 H), 2/311).

Namun, jika penitip tidak menentukan tempat penyimpanannya. Maka orang yang dititipi harus menyimpannya ditempat yang selayaknya. Yaitu tempat yang pantas untuk menyimpan barang titipan. Ketentuan yang baku dalam penyimpanan barang adalah berdasarkan kebiasaan, masa dan tempatnya (Al-Mughni, 9/259).

TEMPO PENJAGAAN

Selanjutnya jika dalam tempo yang disepakati orang yang menitipkan tidak kunjung datang mengambil barang titipan, dalam hal ini mereka sepakat untuk ditunggu dan dicari tahu keberadaan penitip barang. Jika tidak maka dicari ahli warisnya.

Kemudian jika tak kunjung ditemukan Ulama Mazhab Hanbali berpendapat diperbolehkan bagi orang yang dititipi untuk bersedekah dengannya tanpa seizin hakim, dengan niat menggantinya jika yang punya datang mengambilnya. Sedangkan Jumhur selain Mazhab Hanbali menyatakan, jika tidak didapati sama sekali pemiliknya atau ahli warisnya, maka diserahkan kepada hakim atau dimasukkan ke baitul mal (Al-Mausuah alFiqhiyah, 43/33-34). Wallahu A’lam. [ ]

%d bloggers like this: