Tiga Tingkatan Syariat

Tiga Tingkatan Syariat

Syariat islam yang didakwahkan Rasulullah SAW tidak lain adalah demi kemaslahatan umat manusia. Memang Allah tidak membebani manusia kecuali yang dimampuinya. Tetapi apabila kemampuan dalam menjalankan itu tidak maksimal akan timbul perilaku seenaknya dalam menjalankan atau menegakkan syariat ini.

TINGKATAN SYARIAT

MENAG BICARA SYARIAT

Dalam sebuah kesempatan, tepatnya pada acara Muzakarah Masalah Keagamaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh di Banda Aceh 26 Oktober 2015, Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan tentang penegakan syariat berdasarkan tiga jenjang atau level syariat. Pertama, syariat atau nilai-nilai Islam yang dimaknai dan diyakini oleh semua kita bahwa nilai-nilai yang ada dalam level ini adalah benar. Tidak ada perbedaan di antara kita umat Islam bahkan seluruh umat manusia di dunia meyakini kebenaran dalam nilai-nilai syariat itu.

Diantara contoh yang Menag paparkan adalah menegakkan keadilan. Semua manusia sepakat bahwa itulah yang harus diperjuangkan oleh siapapun dan di manapun, menghormati hak asasi manusia, atau menempatkan semua kita sama di hadapan hukum.

Tingkatan kedua, syariat atau hukum-hukum Islam yang diyakini kebenarannya hanya oleh umat Islam saja, sementara umat yang non muslim belum tentu meyakini kebenaran ajaran Islam yang masuk kategori level kedua ini. Misalnya minuman keras, semua umat Islam sepakat bahwa minuman keras itu haram. Tapi umat non muslim ada yang meyakini bahwa miras itu adalah sesuatu yang tidak haram.

Selanjutnya level ketiga, yang lebih sempit lagi yang kebenarannya diyakini oleh sekelompok umat Islam saja, sementara jangankan umat non muslim, sesama umat Islam lainnya belum tentu meyakini kebenaran dari apa yang disebut syariat Islam itu. Ini yang sebenarnya begitu banyak, seperti persoalan furuiyyah yang ikhtilafi.

Terkait dengan masing-masing level syariat yang disebutkan, Menag menjelaskan bahwa menurutnya, untuk level pertama di tengah kelemahan (kedhoiffan)nya, adalah sesuatu yang mutlak ditegakkan karena universal dan kita semua sepakat (ittifaq) meyakini kebenarannya.

Selanjutnya untuk level kedua, Menag menjelaskan harus dilihat konteks sosialnya, karena kita tidak hidup sendiri. Bagi mereka yang ingin memperjuangkan haruslah sesuai dengan proses legislasi, karena kita hidup dalam negara hukum.

Pada level ketiga, menurut Menag semestinya kita tidak perlu masuk pada area ini. karena dalam umat Islam sendiri masih berbeda-beda.  Jangankan umat yang lain, di internal umat Islam sendiri masih ada perbedaan-perbedaaan, dan itu menag merujuk pada ulama-ulama terdahulu, bahwa dalam ibadah mahdoh itu banyak sekali dibuka keragaman, bahwa sesungguhnya amaliah ubudiyah itu ternyata tidak satu. (http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=301097/28_10_2015_12:30 WIB)

HARUSKAH DIBEDAKAN

Dari pemaparan Menag diatas ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Diantaranya terkait dengan pembagian level syariat. Kemudian syariat mana yang harus ditegakkan.

Pembagian syariat yang dikemukakan Menag persis, seperti yang disebutkan dalam At-Ta’sis fi Ushul al-Fiqh, bahwa syariat dalam al-Quran ada tiga macam, yaitu pertama al-usus al-‘ammah (Dasar-dasar yang umum) seperti berbuat adil, berbuat baik dan larangan mengambil hak orang lain dengan cara yang batil.

Kedua, al-usus al-mufashalah (yang terperinci), seperti hukum waris, thalaq dan wanita yang bukan mahram. Ketiga, al-usus al-mujmalah (yang tidak terperinci/global), contohnya adalah zakat, qishas dan jual beli. (Lihat Muhammad bin Musthafa bin Salamah, At-Ta’sis Fi Ushulil Fiqh ‘ala Dhaui al-Kitab wa as-Sunnah, (Maktabah al-Haramain, TT), 110)

Namun, untuk level yang pertama, permisalan yang dikemukakan Menag masih kurang jelas. Sebab, jika hanya sekedar disebutkan keadilan dan HAM saja, ini masih menjadi persoalan. Perlu diperjelas, keadilan dan HAM dalam sudut pandang manakah yang ditegakkan. Karena keadilan dan HAM yang selama ini didengungkan adalah keadilan dan HAM yang subyektif. Setiap orang berhak menuntut keadilan dan HAM berdasarkan kemauannya.

Selanjutnya terkait dengan penegakan syariat. Menag membedakan penegakan syariat berdasarkan pengklasifikasian diatas. Padahal klasifikasi tersebut berdasarkan apa yang termuat dalam al-Quran, bukan berdasarkan prioritas dalam penegakannya.

Keliru jika mengkaitkan penegakan syariat berdasarkan klasifikasi levelnya. Karena akan banyak syariat yang ditinggalkan. Selain itu perintah penegakkan syariat itu berlaku umum, tanpa memilah antara yang furu’ atau yang ushul. Sebagaimana disampaikan oleh Syaikh as-Sa’di ketika mentafsiri ayat 13 dari surat asy-syura, (lihat Abdurahman As-Sa’di, Tafsir As-Sa’di, Tahqiq: Abdurahman bin Ma’la, (Muassasah ar-Risalah, Cet-1, 1420 H/2000 M), 1/754)

baca juga: Cara Mengetahui Maqashid Syariat

Menegakkan syariat berarti menegakkan apa yang diajarkan dalam dien. Yaitu segala hal yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Baik itu berupa ayat-ayat al-Quran maupun dalam hadits. Baik itu berupa aqidah, hukum-hukum syar’I, akhlak dan sebagainya. (Lihat Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Fathul Qadir, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, Cet-1, 1414 H), 4/607 dan Ibnu Taimiyah, Majmu’ al-Fatawa, Tahqiq: Abdurahman bin Muhammad, (Versi Shamela), 1/12)

Dari pemaparan ini maka tidak selayaknya ada pemilahan dalam menegakkan syariat. Perlu kiranya kita lebih mawas diri dalam memahami ajaran Islam. Wallahu A’lam bisshawab.

 

 

Ilyas Mursito

 

# Tiga Tingkatan Syariat # Tiga Tingkatan Syariat # Tiga Tingkatan Syariat # Tiga Tingkatan Syariat #

 

%d bloggers like this: