Tanah Hak Rakyat Untuk Kemakmuran Rakyat

Tanah Hak Rakyat Untuk Kemakmuran Rakyat

Berdasarkan laporan Bank Dunia pada 15 Desember 2015, sebanyak 74 persen tanah di Indonesia dikuasai oleh 0,2 persen penduduk. Hampir keseluruhan dari 0,2 persen penduduk tersebut adalah konglomerat Kristen dan Konghucu keturunan China. Sebagai contoh, perusahaan Sinar Mas Group milik konglomerat China menguasai tanah seluas 5 juta hektar di Indonsia.

Distribusi tanah yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan negara telah dimiliki oleh sekelompok kecil penduduk. Notabene mereka adalah konglomerat non-muslim. Pengalaman di Afrika Selatan, 5 persen penduduk kulit putih menguasai 50 persen tanah, mengakibatkan negara ambruk. Di Indonesia, 0,2 persen penduduk bahkan menguasai 74 persen tanah. Komisioner Komnas HAM, Hafid Abbas, menyebut situasi di Indonesia sebagai distribusi lahan paling ekstrim di dunia.

Para konglomerat non-muslim menguasai lahan yang sangat luas dengan cara-cara haram. Bekerja sama dengan pejabat sipil dan pejabat militer, mereka biasa menggunakan jurus suap, penggusuran, dan sejenisnya. Tidak heran apabila ribuan KK rakyat cilik kehilangan tempat tinggal, lahan garapan, dan pekerjaan mereka akibat ulah mereka. Dampaknya, pengangguran dan kemiskinan semakin bertambah di kalangan rakyat kecil.

TANAH ITU HAK RAKYAT

Dalam Islam, sesungguhnya tanah, air, udara, lautan, hutan, gunung, dan semua kekayaan alam lainnya adalah hak milik rakyat, yaitu kaum muslimin. Ulil amri atau pemerintah bukanlah pemilik semua aset alam tersebut. Posisi pemerintah hanyalah sebagai wakil rakyat dalam mengelola semua aset alam tersebut untuk merealisasikan sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Rakyat memberi amanat pengelolaan tanah, dan pemerintah sebagai pelaksananya.

BACA JUGA: ZAKAT DAN PAJAK

Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى menegaskan bahwa semua rakyat, terlebih kaum beriman, berhak memiliki dan menggarap lahan bumi. Lahan bumi tidak boleh dimonopoli oleh segelintir kaum pemilik modal besar dan pejabat. (lihat QS. Al-Baqarah [2]: 30, Al A’raf [7]: 128, dan Al-Hasyr [59]: 7-10)

Qadhi Abu Yusuf, Abu Daud, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, dan Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Umar bin Khathab mengomentari keempat ayat dalam surat Al-Hasyr itu dengan berkata, “Ayat ini telah mencakup seluruh rakyat, maka tiada seorang rakyat pun melaikan ia memiliki hak dan bagian darinya.”

Dalam hadits shahih, Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam menisbahkan kepemilikan wilayah bumi kepada umat Islam, yaitu rakyat. Bukan kepada khalifah, amirul mukminin, atau ulul amri.

Dari Tsauban z , ia berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah telah melipat (memperlihatkan peta) bumi kepadaku, maka aku bisa melihat ujung bumi belahan timur dan belahan barat. Sesungguhnya kerajaan umatku akan mencapai seluruh wilayah bumi yang diperlihatkan kepadaku tersebut.” (HR. Muslim no. 2899)

Urwah bin Zubair z berkata, “Saya bersaksi bahwa bumi ini adalah bumi Allah, dan rakyat adalah hamba-hamba Allah, dan barangsiapa mengelola lahan mati yang tiada pemiliknya, niscaya ia lebih berhak terhadap tanah tersebut. Demikianlah Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam datang membawa ajaran ini kepada kami.” (HR. Abu Daud no. 3076 secara mursal dan Ath-Thayalisi no. 1440 secara marfu’ dari Urwah dari Aisyah c)

RAKYAT KECIL HARUS DILINDUNGI

Tanah, lautan, hutan, gunung, bahan tambang, dan kekayaan alam bukanlah milik pemerintah. Pemerintah hanya boleh mengelola dan memberdayakannya atas seizin rakyat dan untuk kemaslahatan rakyat. Pemerintah tidak memiliki hak sedikit pun untuk kongkalingkong dengan para pemilik modal besar dalam memonopoli kepemilikan dan pengelolaan semua aset tersebut.

Bahkan, pemerintah wajib melindungi hak-hak rakyat kecil untuk memiliki dan mengelola aset-aset tersebut. Jika diperlukan, pemerintah wajib membatasi para pemilik modal besar tersebut dari memiliki dan mengelola aset-aset tersebut. Kepentingan dan kebutuhan hidup rakyat kecil harus didahulukan atas kepentingan dan kekayaan para pemilik modal besar.

Khalifah Umar bin Khathab radhiyallahu anhu berpesan kepada Hunay Maula Umar, seorang pejabat yang diangkatnya untuk mengurus lahan pertanian dan lahan penggembalaan ternak, “Persilahkanlah orang-orang miskin pemilik sedikit unta dan sedikit kambing untuk menggembalakan ternak mereka di lahan (yang dikelola negara) itu. Cegahlah ternak-ternak Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan dari merumput di lahan itu. Sebab, jika hewan ternak kedua milyader itu mati, niscaya kedua milyader itu masih memiliki kebun-kebun kurma dan lahan-lahan pertanian.”

“Adapun jika ternak milik orang-orang miskin yang hanya memiliki sedikit unta dan kambing itu mati, niscaya mereka akan mendatangiku dengan membawa anak-anak mereka yang kelaparan. Demi Allah, mereka akan memandangku sebagai orang yang telah menzalimi mereka. Sesungguhnya tanah-tanah itu adalah hak mereka. Di zaman jahiliyah mereka berperang untuk mempertahankannya. Mereka masuk Islam dengan status sebagai pemiliknya.” (HR. Bukhari no. 3059)  . Wallahu a’lam []

%d bloggers like this: