Syarat Agar Adat Menjadi Pijakan Hukum

adat sebagai pijakan hukum

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

Adat yang dijadikan pijakan hukum hanyalah (adat) yang terus-menerus diamalkan dan barlaku umum

اَلْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

(Adat) yang menjadi pijakan hukum adalah yang berlaku umum dan dikenal luas; bukan yang jarang terjadi

Secara zahir, makna yang dapat ditangkap dari kaidah sebelumnya, yaitu al-‘adah muhakkamah (adat bisa dijadikan pertimbangan/pijakan hukum) bahwa adat secara mutlak—apa pun jenisnya—bisa dijadikan sebagai pijakan hukum. Oleh itu, kedua kaidah di atas sebenarnya merupakan syarat-syarat agar suatu adat dapat dipakai sebagai pertimbangan atau pijakan suatu hukum.

MAKNA KAIDAH

Iththirad (الاطراد) adalah syarat pertama yang harus dimiliki adat agar bisa dijadikan pijakan hukum. Iththirad sendiri berasal dari akar kata tha-ra-da (طرد) yang di antaranya berarti menjauhkan, menyingkirkankan, dan mengusir.

Sementara iththirad sendiri dapat artikan saling berjalan (beriringan) dan saling mengikuti. Dari arti etimologi inilah kemudian iththirad didefinisikan oleh ahli fikih dengan sesuatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan di setiap masa dan tempat. [Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 295].

BACA JUGA: ADAT SEBAGAI SALAH SATU PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam ungkapan lain, iththirad juga dapat diartikan suatu yang umumnya terjadi (al-‘umum) [Shalih bin Ghanim as-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 353].

Contohnya yaitu pembagian mahar menjadi dua, yaitu mahar yang diserahkan secara tunai/kontan (mu’ajjal); dan mahar yang ditangguhkan penyerahannya (muajjal). Pembagian mahar seperti ini berlaku umum dan terus-menerus diberlakukan di sebagian besar negeri.

Sedangkan ghalabah (الغلبة) merupakan syarat keduanya. Ghalabah secara etimologi berarti mengalahkan atau menguasai. Adapun makna ghalabah yang dimaksudkan di sini yaitu adat tersebut diberlakukan oleh manusia pada sebagian besar peristiwa dalam kehidupan mereka. Atau dapat juga dimaknai bahwa adat tersebut berlaku umum dikalangan sebagian besar atau mayoritas manusia di suatu daerah [Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 295].

Ditetapkannya iththirad dan ghalabah sebagai syarat suatu adat berarti mensyaratkan adanya perbuatan mayoritas (al-aghlabiyyah al-‘amaliyyah) yang melakukan adat tersebut. Manakala terpenuhi syarat-syarat ini, maka suatu adat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pijakan dalam memutuskan suatu hukum. [As-Sadlan,  Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra, h. 353].

Sementara syarat terakhir, yaitu syuyu’ (الشيوع) diartikan terkenal dan tersebarnya suatu adat tersebut di kalangan sebagian besar atau mayoritas manusia. Oleh itu, jika suatu perbuatan hanya dikenal dan tersebar pada kalangan manusia tertentu saja—‘urf khash—maka ia tidak dapat dijadikan pijakan hukum. [Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 296].

Demikian halnya jika antara manusia yang memberlakukan suatu adat dan yang tidak memberlakukannya persentasenya sama atau seimbang, maka adat seperti ini juga tidak bisa dijadikan acuan dalam menetapkan suatu hukum [ibid]. Antonim dari ghalabah dan syuyu’ adalah nadir, yang berarti sedikit atau jarang terjadi; baik yang menyelisihi qiyas atau tidak [As-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra, h. 399].

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua kaidah di atas menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus terpenuhi oleh adat agar bisa dijadikan pertimbangan dan pijakan dalam memutuskan suatu hukum. Syarat tersebut yaitu iththirad, ghalabah, dan syuyu’. Iththirad berarti berlaku terus-menerus; ghalabah artinya berlaku umum pada sebagian besar atau mayoritas peristiwa; dan syuyu’ yaitu dikenal dan tersebar di sebagian besar kalangan manusia.

PADA DASARNYA YANG DIJADIKAN ACUAN ADALAH YANG BERLAKU UMUM

Syariat Islam pada dasarnya menjadikan suatu yang berlaku umum sebagai acuan dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu hukum, dan lebih memprioritaskannya dibanding suatu yang jarang terjadi. Beberapa ahli fikih juga mengisyaratkan hal ini dalam beberapa tulisan mereka.

Al-Karkhi misalnya menulis, “Pada dasarnya, suatu pertanyaan dan pernyataan (dipahami) berdasarkan suatu (adat) yang berlaku umum dan dikenal oleh mayoritas manusia. Bukan berdasarkan suatu yang menyelisihi adat yang berlaku dan jarang terjadi” [lihat Muhammad ‘Amimul Ihsan Al-Mujaddidi Al-Barakati, Qawa’idul Fiqh, h. 13.].

Hal senada juga dikemukakan Al-Qarafi. Ia menuturkan, “Pada dasarnya yang dijadikan acuan adalah yang berlaku umum dan ia lebih diprioritaskan dibanding suatu yang jarang terjadi. Dan ini merupakan tabiat syariat.” [Al-Furuq, jld. 4, h. 104]. Bahkan Al-Izz Ibnu Abdis Salam menjadikan hal ini dalam suatu pasal khusus dalam kitab beliau Qawa’idul Ahkam fi Mashalihil Anam [jld. 2, h. 142].

APLIKASI KAIDAH

Aplikasi kedua kaidah di atas sangat banyak sekali, terutama dalam persoalan muamalah. Di antaranya yaitu:

Pada umumnya anak-anak tidak mampu melakukan transaksi dalam jumlah yang besar. Oleh itu, transaksi yang mereka lakukan dihukumi tidak sah, meski di antara mereka ada yang mampu melakukan transaksi tersebut. Namun hal ini sangat jarang terjadi.

Binatang buas pada umumnya memiliki taring untuk menerkam mangsanya. Meskipun didapati binatang buas yang tidak memiliki taring maka hal itu sangat jarang terjadi.

Pada umumnya seseorang akan mati saat tenggorokannya terputus. Jika ditemukan hal yang sebaliknya, maka hal itu sangat jarang terjadi, dan tidak bisa dijadikan sebagai pijakan hukum.

Termasuk dalam hal ini adalah penetapan usia baligh 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. Pada usia tersebut laki-laki umumnya sudah baligh dan peremuan sudah mengalami haid. Jika terdapat yang selain hal itu maka itu merupakan suatu yang jarang terjadi sehingga tidak bisa dijadikan pertimbangan dan pijakan hukum.

Demikian juga terkait usia pengasuhan yaitu tujuh tahun untuk anak laki-laki dan sembilan tahun untuk anak perempuan. Para ahli fikih menegaskan untuk membiarkan seorang anak laki-laki bersama ibunya hingga ia bisa mandiri dan tidak bergantung pada ibunya. Sementara untuk anak perempuan dengan membiarkannya bersama ibunya hingga ia pantas untuk menikah. Meski hal ini terjadi perbedaan antara anak yang satu dengan anak lainnya di suatu masa dan tempat yang berbeda, namun ketetapan umur yang ditetapkan ahli fikih umumnya tepat. Adapun jika didapati yang tidak sesuai dengan hal itu, maka ia tidak bisa dijadikan sebagai acuan hukum.

Penentuan usia menopause bagi seorang perempuan juga berdasarkan adat yang biasanya berlaku. Ahli fikih menetapkannya yaitu usia 50 tahun. Ini karena pada umumnya seorang perempuan akan mengalami menopause pada usia tersebut. Wallahu A’lam. [].

REFERENSI

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

%d bloggers like this: