Standarisasi Khutbah Jum’at

Standarisasi Khutbah

Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menyatakan pemerintah akan menetapkan standarisasi khatib Jum’at. Hal itu disampaikan di hadapan para wartawan di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/2/2017).

“Berdasarkan masukan dari sebagian umat Islam sendiri. Jadi latar belakangnya itu beberapa kalangan itu merasa resah dan risau dengan khutbah Jum’at yang berisi hal yang profokatif. Esensi khutbah Jum’at menyampaikan ajakan dan nasihat untuk bertakwa itu, ternyata juga diisi dengan hal yang sifatnya memecah belah, menjelekjelekan, mencaci maki. Bahkan menyebut nama orang tertentu sehingga menimbulkan keresahan bagi sebagian kita,” kata dia.

Menag menyatakan para khatib harus memenuhi syarat sah dan rukun khutbah. Ia tidak memungkiri rencana standarisasi khatib Jum’at erat kaitannya dengan aktifitas politik tanah air yang semakin tinggi. Hal itu dinyatakannya dalam rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, pada Senin (30/1/2017).

BACA JUGA: Jamak Shalat Jum’at dengan Ashar Bagi Musafir

Wacana standarisasi khatib Jum’at telah mengundang pro dan kontra di kalangan anggota dewan legislatif, ulama, tokoh masyarakat, ormas, dan masyarakat luas. Dari penjelasan Menag tersebut, setidaknya ada dua masalah penting yang perlu diurai lebih jauh. Pertama, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam khutbah Jum’at. Kedua, isi dari khutbah Jum’at sendiri.

SYARAT KHUTBAH JUM’AT

Secara umum, para ulama fikih dari keempat madzhab menyatakan khutbah Jum’at harus memenuhi beberapa syarat berikut ini.

• Khatib dalam keadaan suci.

• Khatib menutup aurat.

• Khatib berniat akan menyampaikan khutbah Jum’at.

• Khutbah dihadiri oleh sejumlah minimal orang yang menjadi makmum. Madzhab Hanafi dan sebuah pendapat dalam madzhab Hambali menyatakan minimal pendengar khutbah adalah tiga orang. Madzhab Syafi’i dan salah satu pendapat dalam madzhab Hambali menyatakan minimal pendengar khutbah adalah 40 orang. Madzhab Maliki berpendapat minimal pendengar khutbah adalah belasan atau puluhan orang penduduk setempat.

• Khutbah dilakukan setelah masuk waktu shalat Jum’at.

• Khutbah dilakukan lebih dahulu, sebelum melakukan shalat Jum’at.

• Khutbah wajib dilakukan dengan berdiri. Demikian pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali. Adapun madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat berdiri saat menyampaikan khutbah hukumnya sunah.

• Khutbah disampaikan dengan suara yang keras dan bisa didengarkan oleh ma’mum. Demikian pendapat madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Adapun madzhab Hanafi memperbolehkan khutbah dengan suara pelan.

• Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua dilakukan secara berurutan, dengan jeda duduk sebentar. Lalu antara khutbah kedua dan shalat Jum’at juga dilakukan dengan berurutan.

RUKUN KHUTBAH JUM’AT

Qadhi Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani —dua murid senior Imam Abu Hanifah— dan para ulama madzhab Maliki berpendapat khutbah Jum’at tidak memiliki rukun. Selama khutbah tersebut memuat nasehat bagi para makmum dan menurut kebiasaan masyarakat setempat (‘urf) bisa dianggap khutbah, maka ia sudah sah disebut khutbah Jum’at.

Imam Abu Hanifah dan Malik —dalam salah satu pendapatnya— juga menyatakan khutbah Jum’at itu tidak memiliki rukun. Selama ia mengandung dzikir, baik sedikit atau banyak, maka ia bisa disebut khutbah Jum’at. Meskipun hanya mengucapkan sedikit tasbih, tahlil, atau tahmid saja.

Adapun madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali berpendapat khutbah Jum’at itu memiliki rukun-rukun. Jika rukun-rukun tersebut dipenuhi, niscaya khutbah Jum’at tersebut sah. Apabila rukun-rukun tersebut tidak dipenuhi, maka khutbah Jum’at tersebut tidak sah. Rukun-rukunnya adalah sebagai berikut.

  • Membaca tahmid atau pujian bagi Allah.
  • Membaca dua kalimat syahadat.
  • Membaca ayat Al-Qur’an.
  • Memberi nasehat untuk bertakwa kepada Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى.
  • Membaca shalawat atas Nabi ﷺ.
  • Mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin. (Lihat: Badai’ As-Shanai’ fi Tartib Asy-Syarai’,

II/198-205, Al-Majmu’ Syarh AlMuhadzab, IV438-440 dan Al-Mughni Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi, III/173-176)

AJARAN AGAMA DINILAI PEMECAH BELAH

Khutbah Jum’at yang dilakukan di masjidmasjid pedesaan dan perkotaan di negeri ini secara umum telah memenuhi semua syarat dan rukun khutbah Jum’at di atas. Maka persoalan selanjutnya adalah isi khutbah.

Suhu politik dalam negeri memanas pasca penodaan Al-Qur’an oleh salah seorang kepala daerah dan maraknya pilkada di berbagai daerah. Dalam suasana tersebut, sangat wajar apabila para khatib Jum’at mengangkat tema keharaman memilih orang kafir sebagai pemimpin. Sangat layak pula apabila para ulama dan mubaligh mengangkat tema pelaku penodaan AlQur’an harus diproses secara hukum.

Kedua tema tersebut adalah ajaran Islam berdasarkan Al-Qur’an, hadits, dan ijma’ ulama. Jika keduanya dituding sebagai tema pemecah belah persatuan, atau anti toleransi, berarti problemnya ada pada diri si penuduh. Mungkin si penuduh non-muslim yang anti terhadap ajaran Islam. Atau, muslim namun beraliran liberal dan mendukung politikus kafir penoda Al-Qur’an. Wallahu a’lam bishshawab. []

%d bloggers like this: