Sejarah Sertifikat Halal

Sejarah Sertifikat Halal

Label halal telah membantu umat selama lebih dari 25 tahun dalam menyeleksi produk pangan dan kosmetik halal dari yang haram atau meragukan. Meskipun tidak semua produk yang belum berlabel halal pasti haram, namun keberadaan label halal menjadi referensi yang bisa dipercaya. Label halal memberi jaminan bahwa bahan dan proses dari sebuah produk, sejauh penelitian yang dilakukan, telah bebas dari zat haram.

Label halal dicantumkan pada produk-produk yang telah mendapatkan ijin dari Badan Pengawasn Obat dan Makanan(BPOM). Dan ijin ini hanya bisa didapatkan jika produk tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

LPPOM MUI merupakan lembaga otonom yang didirikin oleh MUI yang dapat secara resmi memberikan sertifikat halal di Indonesia. Tugas lembaga ini adalah melakukan pengkajian dan audit atas suatu produk apakah mengandung unsur haram atau tidak, baik dari segi proses maupun kandungannya. Kemudian laporan kajian tersebut akan menjadi acuan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan kehalalan produk terkait.

LPPOM MUI didirikan pada tahun 1989 dengan surat perizinan nomor 018/MUI/1989, tanggal 26 Jumadil Awal 1409 Hijriah atau 6 Januari 1989. Dalam sejarahnya, badan ini didirikan untuk mengembalikan kepercayaan umat terhadap produk-produk pangan dan kosmetik nasional yang terpuruk pasca isu lemak babi tahun 1988.

Akibat isu ini, stabilitas ekonomi terguncang karena penjualan dalam negeri menurun drastis. Awalnya, isu ini bermula dari peneltian yang dilakukan oleh Dr. Ir. Tri Susanto, Dosen di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur. Penelitian ini menyatakan bahwa beberapa produk makanan seperti susu, mie instan, kecap, biskuit dan beberapa lainnya, mengandung gelatin, shortening dan lecithin yang berasal dari babi. Ada sekira 34 item yang dinyatakan mengandung babi.

baca juga: Mudahnya Logo Halal Di Jerman

Penelitian ini lalu dimuat dalam Buletin Canopy yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya, Malang pada bulan Januari 1988. Buletin ini tersebar di wilayah Jawa Timur. Berita pun menyebar dan dieskpos media nasional. Isu berkembang dari 34 item menjadi 64 item tanpa diketahui darimana sumbernya. Masyarakat pun terguncang. Aksi protes terjadi di berbagai tempat dan pemboikotan terhadap beberapa produk pangan marak dilakukan. Akibatnya, omset penjualan beberapa produsen pangan anjlok hingga lebih dari 30 %.

Menanggapi kondisi ini, Menteri Ketua Majelis Ulama, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan saat itu melakukan pertemuan dan menghimbau agar produsen-produsen pangan agar memproduksi dan memperdagangkan makanan yang halal. MUI mengirim tim untuk meninjau beberapa pabrik yang dicurigai. Kemudian, apabila hasilnya negatif dari kandungan unsur haram, para ulama berpose sedang meminum atau memakan produk tertentu, kemudian diekspose media. Hal ini cukup memberi ketenangan bagi masyarakat untuk saat itu.

Lalu, MUI membentuk LP POM guna memaksimalkan pengkajian dan mencegah terulangnya kasus serupa. LP POM merekrut dan bekerja sama dengan para ahli di berbagai bidang seperti  teknologi pangan, teknik industry, biokimia, farmasi dan sebagainya. Dan akhirnya, pada tahun 1994, LP POM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama. Saat itu sempat terjadi ketegangan antara LP POM MUI dengan Depkes soal pencantuman label halal. Namun, semua dapat diselesaikan dengan baik setelah penandatananganan Piagam Kerja Sama antara Menkes, Menag dan MUI pada tahun 1996.

Sejak berdiri hingga hari ini, LP POM MUI telah mengeluarkan ribuan sertifikat halal. Di dalam negeri, sejak tahun 2005 hingga Desember 2011, LPPOM MUI telah mengeluarkan sedikitnya 5896 sertifikat halal, dengan jumlah produk mencapai 97.794 item dari 3561 perusahaan. Angka belum termasuk sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LPPPOM MUI daerah yang kini tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

LP POM MUI terus berusaha meningkatkan kualitas pengujian terhadap zat zat haram. Bukan lain, kemajuan teknologi sangat mungkin dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memanipulasi kandungan zat-zat haram dalam makanan, minuman maupun kosmetik. Dan kini, LP POM MUI telah mendapat kepercayaan Internasional sebagai pelopor lembaga sertifikasi halal.

Dan seiring dengan perkembangan teknologi alat komunikasi, LP POM MUI meluncurkan aplikasi system identifikasi produk halal bernama ProHalal MUI. Aplikasi ini disediakan secara gratis di Google Play Store dan bisa dioperasikan dengan ponsel berbasis android. Aplikasi ini berfungsi untuk mengetahui sebuah produk telah bersertifikasi halal atau tidak dengan melalui pemindaian (scanning) barcode pada kemasan. (Taufikanwar, dari berbagai sumber).

 

 

 

%d bloggers like this: