Riba Dalam Dana Talangan Haji

Riba Dalam Dana Talangan Haji

Setiap tahun jutaan umat Islam Indonesia ingin naik haji, padahal kuota jamaah haji Indonesia hanya sekitar 220 ribu orang. Karenanya Kementerian Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai ‘tanda jadi’ bahwa mereka serius ingin berangkat haji.

Tanpa setoran awal ini, maka nama seorang jamaah tidak tercantum dalam daftar antrian. Biaya naik haji sebenarnya lebih dari itu, yaitu sekitar 35 juta atau lebih, tergantung kurs rupiah terhadap dollar. Uang 25 juta ini sekedar uang untuk bisa ikut dalam antrian calon jamaah haji.

Bank-bank “syariah” di Indonesia menangkap kondisi itu sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Agar segera bisa ikut antrian, sekitar 27 bank “syariah” kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada para calon jamaah haji. Dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan seat haji. Untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam “uang jasa”.

Sejak pertama kali digulirkan, program dana talangan haji telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariat.

 

ALASAN PEMBOLEHAN

Dalam menggulirkan skim Dana Talangan Haji, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merujuk kepada Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang biaya pengurusan haji oleh LKS. Jadi akad qardh wa ijarah adalah gabungan dua akad, yaitu akad qardh (pinjaman) dengan akad ijarah (jasa), yaitu jasa LKS memberikan pinjaman kepada nasabah.

Dalil utama fatwa DSN ini, antara lain dalil yang membolehkan ijarah (seperti Qs. Al-Qashash: 26) dan dalil yang membolehkan meminjam uang (qardh) (seperti Qs. Al-Baqarah: 282). Ketentuan umum yang termaktub dalam Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
  2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
  3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
  4. Besar imbalan jasa al-ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.

DSN MUI juga berargumentasi dengan dampak positif dari dana talangan haji:

  1. Dana talangan haji membuka kesempatan bagi mereka yang belum memiliki dana yang cukup untuk berangkat haji. Cukup dengan dana awal sekitar 2 juta rupiah, seseorang bisa dijamin mendapatkan jatah untuk berangkat haji.
  2. Lahan bisnis baru yang menguntungkan bagi pihak bank, karena jumlah calon jamaah haji setiap tahun meningkat dan dana pinjaman dipastikan bisa kembali tepat waktu.

baca juga: Riba Dalam Produk Arrum

DASAR PENGHARAMAN

Banyak ulama dan ahli fikih Indonesia menyatakan keharaman dana talangan haji ini. Di antara argumentasi mereka adalah:

Pertama, meski akad dari bank syariah menyebutkan pinjaman tanpa bunga, namun substansi yang sebenarnya terjadi tidak bisa lepas dari transaksi pinjam uang dengan bunga. Akad ujrah atau upah atas jasa pengurusan yang disebut-sebut itu, tidak lain hanya sekedar akal-akalan agar dapat mempraktikkan riba.

Dalam undang-undang dan ketentuannya, bank tidak dibenarkan melakukan ‘jasa-jasa pengurusan’, karena bank bukanlah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan perjalanan. Jenis pekerjaan jasa pengurusan haji ini cukup banyak, diantaranya:

  • Melaksanakan bimbingan ibadah manasik haji buat jamaah sejak di tanah air
  • Membuatkan pasport untuk jamaah
  • Mengurus visa haji di Kedutaan Besar Saudi Arabia.
  • Mengurus tiket atau menyewa 18 unit pesawat charter khusus haji
  • Memesan kamar hotel atau penginapan baik di Mekkah, Madinah ataupun Jeddah
  • Memesan menu makan katering untuk jamaah selama di tanah suci
  • Mengatur petugas handling di airport
  • Menyiapkan tenaga petugas muthawwif
  • Memesan kendaraan selama di tanah suci
  • Menyediakan tenaga kesehatan, dan lain-lain.

Bank syariah mengaku telah berjasa mengurus jamaah haji, namun tidak satu pun dari item-item di atas yang benar-benar dilakukan oleh bank syariah. Satu-satu yang dilakukan hanya meminjamkan uang, plus memasukkan data jamaah haji ke komputer pusat (SISKOHAJ). Jika memasukkan data jamaah ke siskohaj ini dianggap jasa, maka upah yang masuk akal dan bukan akal-akalan misalnya 10 ribu per orang. Jika dikenakan biaya sampai ratusan ribu apalagi jutaan, maka semua orang sepakat hal itu hanya akal-akalan.

Sebagai contoh, berikut ini ketentuan upah dana talangan haji dari Bank Syariah Mandiri (BSM):

No Jumlah Talangan Ujrah 3bln Ujrah 6bln Ujrah 9bln Ujrah 12bln
1 20 Juta 700rb 1, 25jt 1, 8jt 2, 4jt
2 25 Juta 900rb 1, 6jt 2, 25jt 3jt
3 30 Juta 1jt 1, 9jt 2, 75jt 3, 6jt

BSM sendiri menegaskan bahwa ujrah bukan nilai angsuran, tetapi bentuk pendapatan Bank. Untuk jumlah angsuran diserahkan seutuhnya kepada nasabah. Artinya dalam waktu maksimal 1 tahun talangan yang diberikan harus sudah dilunasi.

Substansi akad ujrah tersebut adalah bagaimana pinjaman atau talangan dana itu bisa menghasilkan keuntungan. Walaupun kewajiban tambahan itu diganti istilahnya dengan beragam istilah yang diperhalus, seperti uang administrasi, uang terima kasih, uang pengertian, bahkan termasuk uang atas konsekuensi inflasi, tetap saja tidak akan mengubah posisi dan status keharamannya.

Akad qardh wa ijarah tidak sah menjadi dasar pembiayaan talangan haji, karena dalil yang digunakan tak sesuai untuk membolehkan akad qard wa ijarah. Sebab yang ada hanya membolehkan qardh dan ijarah secara terpisah. Tak ada satu pun dalil yang membolehkan qardh dan ijarah secara bersamaan dalam satu akad.

Dalam akad qardh wal ijarah, obyek akadnya adalah jasa qardh dengan mensyaratkan tambahan imbalan. Ini tidak boleh, sebab setiap qardh (pinjaman) yang mensyaratkan tambahan adalah riba, meski besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.

Kedua, pinjaman adalah kegiatan sosial, yang bertujuan membantu sesama dan mencari pahala dari Allah, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan materi darinya.

Ketiga, orang yang tidak memiliki dana minimal 25 jutasebenarnya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, sehingga ia tidak wajib berhaji.

Keempat, meminjam uang dari bank untuk pergi haji bagi mereka yang memang belum memiliki uang yang cukup merupakan sebuah tindakan takalluf atau memaksakan diri yang bukan pada tempatnya. Allah tidak membebani setiap orang kecuali sesuai kadar kemampuannya. Takkalluf dilarang oleh syariat Islam (lihat QS. Shad [38]: 86). Nabi SAW bersabda, “Hendaklah kalian beramal sesuai dengan kemampuan kalian.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

 

TARJIH PENDAPAT

Dari pemaparan masing-masing pendapat dan argumentasinya, lalu dibandingkan dengan realita praktek di lapangan; nampak jelas bahwa pendapat yang mengharamkan dana talangan haji adalah pendapat yang lebih benar.

Bank-bank “syariah” yang mengklaim hanya melakukan praktik meminjamkan uang (qardh) tanpa bunga, pada kenyataannya mengambil upah (ujrah) atas jasa pelayanan yang fiktif. Upah jasa tersebut ditentukan dalam jumlah tertentu, dengan nominal yang sangat besar, sejak awal terjadinya akad pinjaman. Upah jasa tersebut sebenarnya adalah bunga pinjaman, alias riba. Keuntungan yang dirasakan oleh pihak bank dan calon jamaah haji tidak bisa merubah status keharaman riba tersebut menjadi halal.

Wallahu a’lam bish-shawab. []

 

Sumber:

syariahmandiri.co.id

ahmadzain.com

rumahfiqih.com

 

 

Tarjih: aslam

 

 

 

%d bloggers like this: