Riba dalam Beberapa Transaksi

Riba merupakan salah satu faktor perusak dalam transaksi. Secara umum riba sendiri terbagi menjadi dua; riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang atau disebut dengan riba qardh, dan riba yang terjadi dalam transaksi jual beli, atau disebut dengan riba bai’.

Kaidah yang berlaku dalam riba qard adalah, setiap manfaat yang didapat dari transaksi qardh adalah riba. Sedangkan dalam riba bai’ dengan kedua bentuk macam ribanya, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Berlaku kaidah, riba akan terjadi jika penambahan dan penangguhan penyerahan barang terjadi dalam transaksi pada komoditi ribawi, atau barang lain yang diqiyaskan pada enam komoditi ribawi tersebut.

Dapat dipahami disini bahwa selain pada transaksi utang-piutang, riba dapat terjadi pada transaksi jual beli dan yang semakna dengannya.

 

RIBA DALAM KREDIT

Dalam Kamus KBBI disebutkan, yang dimaksud kredit adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), bisa juga dimaknai dengan pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. (https://kbbi.web.id/kredit)

Dalam fikih, istilah kredit dikenal dengan istilah taqsith. Dan maknanya tidak jauh berbeda dengan apa yang tertera dalam KBBI. Taqsith sendiri maknanya adalah penangguhan pelunasan utang yang terbagi dalam beberapa waktu tertentu dan diketahui. (Durarul Hukkam Syarh Majallatul Ahkam, Ali Haidar, 1/128)

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa kredit dapat berlaku dalam transaksi utang dan jual beli. Dalam jual beli, maknanya berarti transaksi pada barang yang diserahkan secara kontan dengan penyerahan harga secara angsuran yang dibagi menjadi beberapa bagian yang diketahui dalam jangka waktu yang diketahui pula. (Bai’ at-Taqsith wa Ahkamuhu, Sulaiman at-Turki, 37)

Dalam transaksi jual beli, pada dasarnya penyerahan barang dan harga dilakukan secara kontan. Jika harga diserahkan secara angsuran, berarti pembeli memiliki tanggungan yang harus dibayarkan untuk melunasi pembayaran harga barang. Dengan bahasa lain posisi pembeli ketika mengangsur harga barang adalah berutang kepada penjual.

 

Baca Juga: Pembebasan Utang Dengan Ibra’

 

Sebab yang dinamakan dain/qardh adalah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang (Al-Wajiz fil-Fiqh al-Islami, Wahbah az-Zuhaili, 2/27). Dalam jual beli kredit, harga barang yang belum dilunasi menjadi tanggungan bagi pembeli. Sehingga status pembeli sebenarnya berutang.

Dalam kredit barang, riba dapat terjadi ketika diberlakukan adanya denda saat jatuh tempo tapi berhalangan membayar. Margin antara harga barang yang disepakati dengan total yang harus dibayar, jika berlebih maka lebihannya adalah riba. Sebab, seharusnya antara harga yang disepakati dengan total yang harus dibayar haruslah sama.

Perbedaan antara harga kontan dan kredit adalah hal yang biasa berlaku. Para fuqaha berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Pendapat yang kuat adalah boleh dengan beberapa argumentasi.

Di antaranya, pertama, secara umum Allah Subhanahu Wata’ala menghalalkan jual beli, tanpa merinci apakah harus secara kontan atau kredit. Dan tidak ada larangan menjual dengan cara kredit. (Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa, 29/499)

Kedua, tambahan harga dalam kredit terjadi dalam transaksi jual beli karena pembayaran ditangguhkan, artinya memang itulah harga yang disepakati. Sementara dalam riba tambahan yang ada itu berlaku karena tertundanya pembayaran saat jatuh tempo. (Hukm Ziyadatis Si’ri, Abdul Hamid, 176)

 

RIBA DALAM GADAI

Gadai atau dalam istilah arabnya ar-Rahn berarti, “Menjadikan harta benda sebagai jaminan utang, sehingga utang dilunasi dengan menggunakan jaminan tersebut, ketika orang yang berutang tidak mampu melunasi utangnya.” (Al-Wajiz fi Fiqh as-Sunah wa al-Kitab al-Aziz, Abdul Adhim bin Badawi, 366)

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa gadai itu terjadi pasti diawali dengan adanya transaksi utang-piutang. Artinya berlaku di sana kaidah yang ada dalam qardh. Yaitu manfaat yang didapat dari transaksi qardh adalah riba.

Dalam hal ini, pihak yang mendapat gadai posisinya adalah sebagai orang yang diutangi. Sementara utang dan gadai adalah satu kesatuan. Sebab gadai terjadi karena ada utang piutang. Maka dia tidak boleh mendapat manfaat dari transaksi utang piutang yang dilakukan, dalam hal ini adalah manfaat dari barang yang digadaikan.

Jumhur ulama berpendapat penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadaian, dan pemanfaatan hanyalah hak penggadai (Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, 6/137).

Riba juga dapat terjadi dalam transaksi gadai bilamana pemegang gadai meminta ganti biaya perawatan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Untuk pemeliharaan dan penjagaan dari kerusakan adalah tanggung jawab pemegang gadai. Sementara biaya nafkah barang gadai, seperti makan atau minum, adalah tanggung jawab pemilik barang gadai. Sebab status kepemilikan dan manfaat barang masih miliknya. (Al-Fiqh al-Manhaji ‘ala Madzhab asy-Syafi’i, Musthafa al-Bugha, 7/125)

RIBA DALAM SYIRKAH

Secara umum syirkah adalah percampuran antara dua harta atau lebih dengan niatan berserikat dalam harta beserta keuntungan yang dihasilkan (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz fil-Fiqh al-Islami, 2/137-138).

Syirkah adalah transaksi yang dibangun oleh beberapa pihak atas dasar kesepakatan untuk menanggung kerugian dan keuntungan bersama-sama. Bentuk lain dari syirkah adalah transaksi mudharabah.

Bedanya, mudharabah terjadi dengan adanya penyerahan harta dari pemodal kepada seseorang sebagai pengelolal untuk diperdagangkan, keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan keduanya. Sementara kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal, dan pekerja mengalami kerugian tenaga dan kerja kerasnya (Ibid, 2/154).

Kaidah yang berlaku adalah,

الرِبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالوَضِيعَةُ عَلَى قَدرِ المَالَينِ

Keuntungan berdasarkan kesepakatan mereka (para mitra) sedangkan kerugian itu berdasarkan harta (modal)” (Al-Bidayah Syarh al-Hidayah, Badrudin al-Aini, 7/398).

Riba dalam syirkah atau mudharabah dapat terjadi jika diberlakukan syarat adanya pengembalian modal secara utuh jika mengalami kerugian. Bahasa yang digunakan oleh para fuqaha adalah mensyaratkan adanya penjaminan modal kepada pengelola.

Jika ada syarat seperti itu, maka transaksi yang dilakukan menjadi rusak. Jika ada keuntungan maka seluruhnya untuk pemodal dan jika ada kerugian yang menanggung adalah pemodal. Sedangkan pengelola berhak mendapatkan upah sepantasnya yang biasa berlaku. (Al-Mughni, Ibnu Qudamah, 5/40)

Jika syarat itu ada dan transaksi berjalan, transaksi berubah menjadi qardh dengan adanya syarat tersebut. Jika untung, maka keuntungan itu adalah riba. Jika rugi, modal kembali secara utuh karena syarat yang merusak. Maka pemodal harus memberi upah semisal kepada pengelola. Sebab keuntungan hanya sah didapat dari modal, kerja, dan kesiapan menanggung kerugian. Dan dalam kasus ini, pemodal (pemberi utang) tidak siap menerima kerugian (Mausu’ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, 26/60). Wallahu A’lam Bisshowab. [Ilyas Mursito]

 

%d bloggers like this: