Praduga Lemah Tidak Bisa Dijadikan Landasan Hukum

landasan hukum

لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ

 “Tidak bisa dijadikan acuan hukum berupa praduga yang lemah (wahm)

KEDUDUKAN KAIDAH

Dalam menetapkan suatu hukum, syariat Islam mengajarkan untuk berpegang pada ilmu, atau paling tidak zhan (praduga kuat). Jika syakk (keraguraguan) saja tidak bisa dijadikan landasan untuk menetapkan suatu hukum, apalagi dengan wahm (praduga lemah) yang tingkatannya di bawah syakk.

Para ahli fikih memasukkan kaidah di atas menjadi turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisy syakk—suatu  yang yakin (pasti), tidak gugur dengan adanya keraguan. Ini karena sesuatu yang memang sebelumnya tidak ada, lalu timbul syakk (keragu-raguan) akan keberadaannya, maka syakk tersebut tidak bisa dijadikan landasan hukum untuk menunjukkan keberadaan sesuatu tersebut.

Manakala syakk tidak dapat dijadikan landasan hukum dalam syariat, maka wahm (praduga lemah) yang kedudukannya lebih rendah darinya tentu lebih pantas untuk tidak dijadikan landasan hukum. Sebagai konsekuensinya, selain tidak bisa dijadikan landasan hukum, wahm juga tidak bisa dijadikan dasar untuk menangguhkan suatu hukum syar’i. (Shalih bin Ghanim as-Sadlan,  Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, 191)

MAKNA KAIDAH

Sebelum menjelaskan makna kaidah, perlu diketahui bahwa, paling tidak ada empat tingkatan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menetapkan suatu hukum. Keempat tingkatan itu yaitu ‘ilm (ilmu), zhann (praduga kuat), syakk (keragu-raguan), dan wahm.

‘Ilm adalah tingkatan paling tinggi dari keempat tingkatan tersebut. ‘Ilm atau ilmu secara etimolgi merupakan antonim dari jahl (ketidaktahuaan). ‘Ilm sering didefinisikan dengan pengetahuan atas suatu objek yang sesuai dengan hakikatnya, dan disertai dengan keyakinan penuh akan kebenarannya. (lihat Shalih Al-Fauzan, Syarhul Waraqat, 39)

BACA JUGA: Hukum Asal, Segala Sesatu Itu Dihukumi Mubah

Istilah yang hampir mirip dengan ‘ilm adalah yakin. Kata yakin (al-yaqin) secara etimologi, ia berati istiqrar (tetap, mantap dan tenang). Sementara secara terminologi adalah kemantapan hati terhadap kebenaran hakikat sesuatu.
Satu tingkat di bawah ‘ilm adalah zhann. Zhann secara terminologi adalah pengetahuan atas suatu objek dengan praduga kuat akan kebenarannya. Artinya, praduga atas kesalahan dari kebenaran yang diduga kuat tersebut adalah kecil atau sangat kecil. Zhann sendiri memiliki beberapa tingkatan, dan tingkatan tertingginya adalah ghalabatuzh zhann. (Syarhul Waraqat, 56). Contoh zhann adalah seperti praduga bahwa sebentar lagi akan turun hujan di saat langit terlihat gelap oleh tumpukan awan yang membawa hujan…

Sementara keraguan atau syakk adalah tingkatan di bawah zhann. Syakk menurut bahasa adalah keraguan atau ketidakpastian terhadap apapun. Dalam terminologi ahli ushul fikih, syakk adalah keraguan yang menyebabkan netralnya hati dari kecondongan pada satu pilihan di antara dua pilihan yang ada.

Adapun syakk dalam terminologi ahli fikih yaitu karaguan atas perbuatan tertentu, apakah telah dikerjakan atau telah terjadi; atau belum (Muhammad Shidqi bin Muhammad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, 168).

Sedangkan wahm adalah tingkatan terakhir. Wahm secara etimologi bermakna kecenderungan hati kepada sesuatu, namun justru apa yang diinginkan bukan kepada sesuatu tersebut. Adapun secara terminologi, wahm adalah pengetahuan atas suatu objek dengan praduga atas kebenarannya yang lemah atau sangat lemah. Dalam ungkapan lain, wahm dapat didefinisikan dengan nalar akal atas kemungkinan terjadinya sesuatu yang prosentase kemungkinan terjadinya sangat kecil. Sehingga, wahm sebenarnya merupakan antonim dari terma zhann. Contoh sederhana wahm adalah kemungkinan turunnya hujan di saat langit cerah dan terik matahari menyengat.

Dari keempat tingkatan tersebut, yang bisa dijadikan landasan hukum adalah ‘ilm dan zhann. Sementara syakk dan wahm tidak dapat dijadikan pijakan dalam menetapkan suatu hukum.

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan, bahwa maksud dari kaidah la ‘ibrata bit tawahhum adalah hukum syar’i tidak ditetapkan berlandaskan wahm. Sebagaimana tidak boleh menjadikan wahm yang muncul kemudian sebagai pijakan untuk menangguhkan menetapkan hukum sesuatu yang keberadaannya ditetapkan berdasarkan keyakinan penuh, (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu,-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, 121)

PENERAPAN KAIDAH

Di antara contoh penerapan dari kaidah di atas, yaitu:

Jika seseorang yang tidak mengetahui  arah kiblat langsung melaksanakan shalat tanpa berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui arahnya, maka shalatnya tidak sah. Karena ia telah menetapkan kiblat hanya berdasarkan wahm. Berbeda seandainya ketika ia sudah berusaha semaksimal mungkin mencari arah kiblat, maka shalatnya dihukumi sah.

Apabila seseorang meninggikan rumahnya menjadi dua tingkat, maka tetangganya tidak berhak mencegahnya atau memintanya untuk menutup jendela ditingkat kedua. Dengan alasan wahm (praduga lemah) bahwa bisa jadi orang tersebut akan memanfaatkan jendela tersebut untuk mengintip wanita tetangganya.

Jika seorang saksi menghilang atau wafat setelah ia memberikan persaksiaannya dalam suatu perkara mu’amalah (perdata), maka seorang hakim seyogianya menerima persaksian tersebut dan menetapkan hukum berdasarkan itu. Ia tidak boleh menunda menetapkan suatu keputusan lantaran adanya wahm bahwa orang tersebut akan menarik kembali persaksiannya.

Apabila seseorang melukai orang lain, kemudian luka tersebut sembuh total. Setelah itu, orang terluka tersebut masih hidup. Tidak lama berselang, orang itu lalu meninggal dunia. Jika ahli warisnya menuduh bahwa kemungkinan orang tuanya meninggal akibat pengaruh luka tersebut, maka tuduhannya ini tidak perlu didengar. Karena tuduhan tersebut termasuk dalam kategori wahm, sehingga tidak perlu diperhitungkan.

Jika seseorang meninggal dunia, lalu ahli warisnya menetapkan bahwa tidak ada ahli waris yang lain, maka warisan  tersebut ditetapkan untuk para ahli waris yang ada, serta tidak perlu dipertimbangkan atau menunggu adanya kemungkinan munculnya ahli waris yang lain. Karena kemungkinan itu hanya sekedar wahm.

Dalam suatu peradilan, jika pihak terlapor tidak hadir, maka cukup dengan menyebutkan identitas terlapor. Yaitu menyebutkan namanya, nama bapaknya, serta nama kakeknya. Karena kemungkinan adanya orang lain yang memiliki nama yang sama dengan pihak terlapor, nama bapaknya, serta nama kakeknya merupakan suatu wahm.

Jika seseorang yang bangkrut dan memiliki banyak hutang meninggal, apabila hutangnya lebih banyak dari harta  warisan yang ditinggalkannya, maka harta tersebut dibagi kepada pihakpihak yang menghutanginya yang telah diketahui secara proporsional, meski ada kemungkinan kecil (wahm) pihak lain yang menghutanginya. Jika ternyata ada pihak lain tersebut, maka ia diperbolehkan mengambil haknya yang besarnya disesuaikan dengan hukum syariat.

Referensi:

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut. Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1416 H/ 1996 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr. Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id alFiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

oleh: Ali Shodiqin

%d bloggers like this: