Petaka Zaman, Minuman Keras Dijual Bebas

Petaka Zaman, Minuman Keras Dijual Bebas

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol yang secara resmi diberlakukan April 2015 lalu cukup melegakan. Dalam peraturan menteri kali ini, minimarket tidak lagi diberi ijin untuk menjual miras golongan A atau yang berkadar dibawah 5 % semisal bir. Sebelumnya, peraturan menteri perdagangan tahun 2014 mengijinkan penjualan miras golongan A di minimarket. Tentu saja, ini berdampak buruk bagi masyarakat karena akses miras menjadi sangat dekat dan tak kenal umur.

Pemberian ijin penjualan miras di minimarket seperti memberi laluan miras masuk kampung. Pasalnya, hari ini minimarket muncul menjamur hingga kota-kota kecil di pelosok. Miras pun tersaji dan dapat dibeli semudah membeli minuman kaleng atau air mineral. Di minimarket, miras di-display berjejer bahkan satu lemari pendingin dengan minuman kemasan biasa. Kontrol terhadap konsumen pun lemah. Ini sangat berbahaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Selain mendekatkan akses, peluang “salah minum” bagi yang tidak tahu juga terbuka. Penyebabnya, sebagian orang masih belum bisa membedakan miras dan minuman kemasan biasa. Kemasan  miras beralkohol rendah relatif sama dengan minuman kemasan pada umumnya. Meskipun dalam kemasan miras tertulis kandungan alkoholnya, tapi tidak semua orang memerhatikan kandungan minuman yang diminum.

Meski Cuma 5 %

Hampir setiap maksiat bermula dari penasaran dan akhirnya ketagihan. Seorang pecandu narkoba, awalnya hanyalah seorang pemuda yang coba-coba mengonsumsi NAPZA kelas rendah. Pemabuk kelas berat mengawali ‘karirnya’ dari minuman beralkohol rendah. Gembong penjudi, bisa jadi awalnya hanya pembeli lotere yang beruntung di pembelian pertama, lalu ketagihan dan menjadi penjudi seterusnya.

Meskipun golongan A merupakan minuman beralkohol rendah, tetap saja termasuk kategori miras yang haram. Sedikit atau banyak, sesendok atau sebotol, 5 % atau 50 %, hukumnya sama, haram. Kecanduan miras dimulai dari yang sedikit; sesendok lalu sebotol, yang 5 % lalu yang 50 % dan seterusnya. Levelnya akan terus naik hingga level oplosan yang mematikan.

Kebebasan menjual miras meski berkadar alkohol rendah di sembarang tempat seperti membuka audisi bagi calon-calon pemabuk kelas berat. Dan yang paling rentan menjadi pesertanya adalah para remaja karena merekalah konsumen terbesar minuman kemasan.

Pro Kontra yang Aneh

Meskipun mendapat banyak dukungan dan respon positif dari masyarakat luas, sebagian orang masih kurang sependapat dengan peraturan baru ini. Salah satunya Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama kurang setuju dengan peraturan menteri perdagangan tersebut, sebagaimana diberitakan kompas.net (25/3/2015). Alasannya, bir tidak menyebabkan orang mati. Dan jika miras dilarang, hal itu justru akan memicu penjualan miras secara sembunyi-sembunyi. Lebih dari itu, alasan utamanya adalah karena pemerintah daerah DKI Jakarta memiliki saham atas PT Delta Djakarta yang memegang lisensi untuk produksi serta distribusi sejumlah merek bir, seperti Carlsberg, San Miguel, dan Anker Bir.

Cukup aneh sebenarnya jika ada pemimpin yang tidak setuju pada aturan ketat mengenai miras. Semua orang sepakat mengenai bahaya miras dan kaitan miras dengan peningkatan tindak kriminal. Penanggulangan dan kontrol atas miras harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak sekadar menghimbau masyarakat agar menjauhi miras atau melakukan sweeping dan pemusnahan miras tapi juga harus mengontrol produksi dan penjualannya secara ketat. Apa artinya sebuah himbauan jika barangnya bisa dibeli di mana-mana dengan mudah? Sebagaimana rokok, meskipun himbauan ditulis di bungkus dan iklan-iklan rokok, tapi karena rokok tersedia di warung-warung, anak-anak kecil pun banyak yang merokok.

Begitulah jika manusia lebih mengutamakan uang daripada kemashlahatan masyarakat. Demi bisnis, tak sedikit yang menutup mata terhadap berbagai dampak negatif yang diakibatkan oleh bisnisnya. Bisnis miras, seperti halnya bisnis rokok, merupakan bisnis raksasa yang memberikan banyak keuntungan. Demi keuntungan ini, dekadensi moral, kerusakan generasi muda bahkan anak-anak, meningkatknya kriminalitas dan berbagai dampak buruk lain dari miras tak lagi menjadi bahan pertimbangan.

Miras Ilegal Merajalela

Miras hasil produksi dari perusahaan berizin memang diatur dengan ketat mengenai produksi dan peredarannya. Dalam peraturan menteri perdagangan tahun 2015 tersebut, miras hanya boleh dijual di supermarket atau hypermarket atau tempat-tempat yang diberi izin oleh pemerintah daerah. Sudah sedikit lebih baik daripada perarturan sebelumya yang membolehkan miras golongan A dijual di minimarket.

Tapi peraturan ini hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah, yaitu miras bermerk menjadi lebih sulit didapatkan. Kita tidak akan menjumpai miras di minimarket lagi. Inipun jika pihak minimarket menaati aturan tersebut dan pemerintah konsisten menerapkan aturan dan memberikan sanski tegas bagi pelanggar. Adapun peredaran miras di masyarakat, masih ada miras ilegal yang diproduksi di rumah-rumah atau diimpor dan dijual secara diam-diam di warung-warung, disimpan di gerobak jualan bahkan jok kendaraan.

Mestinya Dilarang Sama Sekali

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [QS. al-Maidah : 90-91]

Miras adalah pemicu utama tindak kekerasan. Pengaruh alkohol memberikan ‘keberanian’ untuk melakukan hal-hal nekat dan memicu perbuatan kriminal seperti mencuri dan menjambret, berkelahi, melakukan tindak asuslia hingga membunuh.

Pengaturan produksi dan peredaran miras pada dasarnya diserahkan kepada masing-masing kepala daerah dengan arahan umum dari peraturan menteri. Artinya, sebenarnya bisa saja suatu daerah benar-benar bebas dari miras karena kepala daerah melarang miras di daerahnya. Perpres No.74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mempunyai poin khusus, di mana kepala daerah diberikan wewenang untuk mengatur peredaran miras sesuai dengan kondisi kulturnya.

Hanya saja, butuh keberanian yang besar untuk menerapkan larangan bebas miras 100% di suatu daerah. Selain berani menanggung konsekuensi penurunan pendapatan daerah juga protes dari warga yang tidak setuju.

Wallahul musta’an. Di negara yang tidak menjadikan Islam sebagai landasannya seperti Indonesia ini, kita memang tidak bisa berharap lebih. Berharap bahwa miras akan dilarang dan diberantas sama sekali. Hal yang bisa kita maksimalkan meningkatkan kesadaran personal tentang hukum miras, bahaya serta dampak buruknya bagi diri, mental dan masa depan seseorang. Intinya amar makruf nahi mungkar harus terus berjalan dan menyentuh akar masalahnya. Dan akar dari berbagai kemungkaran, salah satunya adalah miras. Maka amar makruf nahi mungkar terhadap miras pun tidak boleh berhenti dan harus terus berjalan. Semoga Allah senantiasa memberi kita pertolongan. Aamiin.

 

baca juga: ARAK TIDAK HARAM?

%d bloggers like this: