Peran Niat Dalam Mu’amalah

Peran Niat Dalam Mu’amalah

اَلْعِبْرَةُ فِي الْعُقُوْدِ باِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

(Acuan dalam akad adalah maksud dan niatnya bukan lafazh dan struktur kalimat yang digunakan)

Kedudukan Kaidah

Kaidah ini merupakan derivasi atau turunan dari kaidah sebelumnya, yaitu kiadah al-umuru bi maqashidiha. Ini karena ucapan merupakan salah satu makna dari al-umuur. Kaidah al-umuru bi maqashidiha  bersifat lebih umum yang mencakup seluruh bab pembahasan dalam ilmu fikih, namun kaidah ini lebih bersifat khusus mencakup beberapa bab mu’amalah. Bab tersebut di antaranya adalah bab buyu ‘(jual beli), nikah, dan da’awa (tuntutan).

Shighah Kaidah Menurut Fuqaha Empat Madzhab

Dalam mengungkapkan kaidah ini, terdapat perbedaan di kalangan fuqaha empat madzhab. Shighah (lafazh) kaidah yang dikemukan di atas merupakan merupakan shighah yang digunakan oleh fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah. Fuqaha Syafi’iyah mengungkapkan kaidah tersebut dengan bentuk pertanyaan yang menunjukkan kaidah ini masih diperselisihkan oleh kalangan fuqaha madzhab tersebut. Mereka mengungkapakan kaidah di atas dengan:

هَلِ الْعِبْرَةُ بِصِيَغِ الْعُقُوْدِ أَوْ مَعَانِيْهَا؟

“Apakah acuan (dalam suatu akad) ada pada lafazh-lafazh akad tersebut atau pada niat (ketika melafazhkan) akad?” (lihat al-Asybah wan Nazhair karya Jaluddin as-Suyuthi, hlm. 166).

Meski menggunakan shighah yang berbeda, fuqaha Hambali juga menggunakan bentuk pertanyaan dalam mengungkapkan kaidah ini. Shighah kaidah yang mereka gunakan adalah:

اَلْمُغَلَّبُ هَلْ هُوَ اللَّفْظُ أَوِ الْمَعْنَى؟

“Yang diprioritaskan (dalam suatu akad) apakah pada lafazh atau maknanya?” ( lihat Qawa’id Ibni Rajab, hlm. 48).

Aplikasi Kaidah Menurut Empat Madzhab

Sebagaimana perbedaan fuqaha empat madzhab dalam mengungkapkan shighah kaidah ini, mereka juga berbeda pandangan dalam mengaplikasikan kaidah ini. Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah sepakat untuk menggunakan kaidah ini, sementara fuqaha Syafi’iyah dan Hambali masih berselisih pendapat di kalangan internal mereka. Adapun dewasa ini, mayoritas fuqaha menggunakan kaidah tersebut dalam memutuskan status suatu akad.

Makna Kaidah

Jika terjadi suatu akad atau transaksi, maka yang dijadikan acuan dalam menetapkan status akad adalah niat dan maksud sebenarnya akad tersebut. Niat dan maksud itu bisa ditangkap dari lafazh dan ungkapan yang digunakan saat akad dilakukan. Ketetapan status akad tidak ditentukan dari lafazh yang digunakan oleh dua orang atau lebih yang melakukan suatu akad.

Alasannya, inti dari adanya suatu akad  adalah maksud sebenarnya dari akad tersebut, bukan pada shighah atau struktur kalimat yang digunakan. Lafazh hanyalah sarana untuk mengungkapkan suatu maksud atau niat. Apabila dianologikan dengan buah, lafazh suatu akad adalah kulit, sementara maksud dari akad tersebut adalah dagingnya. Sudah tentu, bagian buah yang dimakan adalah dagingnya, bukan kulitnya.

baca juga: PERAN NIAT DALAM SUMPAH

Contoh Kaidah

(1) Lafaznya wadi’ah (titipan) tapi hakikatnya rahn (pergadaian). Jika seseorang yang uangnya tidak mencukupi untuk membayar suatu barang berkata kepada si penjual, “Saya titipkan dulu handphone saya kepadamu sampai saya menulasi kekurangan harga barang yang saya beli,” maka akad seperti ini adalah bentuk rahn (pergadaian), bukan wadi’ah (titipan), meskipun menggunakan kata titipan.

Akad rahn (pergadaian) dan wadi’ah (titipan) memiliki konsekuensi yang berbeda. Seseorang yang menitipkan sesuatu boleh kapan saja meminta barang titipannya kepada orang yang dititipi. Sementara orang yang dititipi diwajibkan untuk mengembalikan barang titipan kepada pemiliknya, jika ia memintanya.

Berbeda dengan rahn, seseorang yang telah menggadaikan barang miliknya baru berhak meminta barangnya ketika ia telah melunasi hutang atau pinjamannya kepada orang yang menerima barang gadaiannya. (Lihat Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah karya Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, hlm. 67).

(2) Shighahnya Mudharabah namun hakikatnya qardh (pinjaman). Jika salah seorang berkata kepada temannya, “Maukah engkau jika kita berdua melakukan mudharabah. Modal semuanya dari saya, sementara engkau yang menjalankannya. Namun syaratnya adalah nanti jika ada keuntungan maka seluruhnya milikmu.”

Kasus di atas sebenarnya adalah bentuk qardh (pinjaman), meskipun menggunakan lafaz mudharabah. Jika memang lafaz tersebut dimaksudkan untuk mudharabah seharusnya keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan antara pemilik modal (rabbul mal) dan orang yang menjalankannya (mudharib). Bukan disyaratkan hanya milik mudharib.

Konsekuensi berubahnya akad dari mudharabah menjadi qardh (pinjaman) adalah bahwa jika terjadi kerugian seberapa pun besarnya, maka yang menanggung sepenuhnya adalah mudharib (orang yang menjalankan usaha). Pemilik modal tidak beranggungjawab sedikit pun atas kerugian tersebut. (lihat Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzahib al-Arba’ah karya Muhammad Mushthafa Az-Zuhaili, hlm. 407).

(3) Akad nikah sah meski tidak menggunakan lafazh nikah atau kawin. Seperti, jika seorang ayah dari seorang gadis berkata kepada seorang laki-laki, “Saya serahkan anak perempuan saya untuk menjadi milikmu,” kemudian lelaki tadi menjawab, “Ya, saya terima,” maka akad nikah tersebut sah menurut syariat. (Lihat at-Ta’liqu ‘alal Qawa’id wal Ushul al-Jamiah, karya Syaikh al-‘Utsaimin, hlm. 259.).

Namun untuk keabsahan proses pernikahan tetap harus memenuhi rukun lainnya dan syarat-syaratnya. Untuk rukun seperti adanya mempelai wanita, sementara untuk syaratnya seperti kerelaan antara kedua mempelai, adanya wali dan saksi, dan tidak adanya mawani’ (penghalang) yang menghalangi kedua calon mempelai untuk menikah (Lihat Al-Fiqhul Muyassar fi Dhauil Kitabi was Sunnah, hlm. 295-296).

Pengecualian Kaidah

Lantaran shighah kaidah ini merupakan hasil dari pemahaman terhadap nash al-Qur`an dan as-Sunnah, maka kaidah ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah (dasar argumentasi) dan tidak berlaku untuk seluruh kasus yang terjadi pada akad. Berbeda halnya, jika shighah kaidah tersebut diambil dari nash. Seperti kaidah La Dharara wa Dhirara. Oleh karena itu, ada beberapa kasus akad yang tidak bisa diaplikasikan kaidah ini.

Contoh pengecualian dari kaidah tersebut, diantaranya:

(1). Jual beli yang tanpa menyebutkan dan atau menyerahkan harga. Seperti ucapan seorang penjual kepada pembeli, “Saya jual barang ini kepadamu secara gratis.” Akad seperti ini adalah batil menurut fuqaha Hanafiyah, dan tidak bisa merubah menjadi akad hibah (pemberian).

(2). Ijarah (sewa menyewa) yang tanpa menyebutkan dan atau menyerahkan harga sewanya. Seperti ucapan seseorang, “Saya sewakan rumah ini kepadamu secara gratis.” Menurut fuqaha Hanafiyah, akad seperti itu tidak bisa berubah menjadi akad ‘ariyah (pinjam meminjam).

Alasannya, kedua kasus di atas (jual beli tanpa menyebutkan harga dan sewa-menyewa tanpa menyebutkan harga sewa) merupakan akad yang berada di antara ‘aqd mahzhur (akad yang dilarang) dan aqd mubah (akad yang diperbolehkan, yaitu pemberian dan pinjam-meminjam). Oleh karena itu, jika terjadi pertentangan antara yang mahzhur (dilarang) dan yang mubah (diperbolehkan) maka yang diprioritaskan adalah yang mahzhur. (Lihat Syarhul Qawa’id al-Fiqhiyyah karya , Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, hlm. 76). Wallahu A’lam. [Ali Shodiqin]

 

 

 

%d bloggers like this: