Penggunaan Hak Syuf’ah Dalam Kepemilikan Harta

Penggunaan Hak Syuf’ah Dalam Kepemilikan Harta

Secara bahasa, Syuf’ah memiliki tiga makna. Pertama, tambahan, karena pemilik hak Syuf’ah mendapat tambahan bagian dengan adanya hak Syuf’ah. Kedua, sepasang, karena Syuf’ah antonim dari ganjil, yang mengindikasikan makna sendirian. Dan pemilik hak Syuf’ah adalah pihak kedua yang menyertai pemilik asli, sehingga dia tidak sendirian. Ketiga, pertolongan atau penguat. Dengan hak Syuf’ah, yang bersangkutan memiliki otoritas yang kuat atas kepemilikan harta (Lisan al-Arab, 8/184).

Sedangkan secara istilah, para ulama fikih berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat, Syuf’ah adalah Hak seseorang yang berserikat (dalam kepemilikan harta) untuk meminta kembali apa yang dijual oleh mitra yang lain berupa properti, dengan kompensasi berdasarkan harga atau nilai properti tersebut lewat sebuah transaksi.

 

BACA JUGA: Bayar Hutang, Bolehkan Pinjam Dari Bank?

 

Dengan ungkapan lain, hak mitra yang lama untuk meminta dengan paksa dari mitra yang baru, yang berlaku pada kepemilikan sesuatu dengan kompensasi tertentu (Fiqih Islam wa Adillatuhu, 6/640).

Sedangkan menurut Hanafiyah, Hak kepemilikan properti yang berlaku secara otomatis bagi mitra yang bersekutu dalam harta atau bertetanggaan, dalam rangka menepis madharat darinya, dengan mengganti beban biaya atau harga yang telah dikeluarkan oleh pembeli (Ad-Dur al-Muhtar, 5/152).

Sementara kalangan Zhahiriyah berpendapat bahwa hak Syuf’ah ini juga berlaku pada barang-barang yang dapat dipindah. Seperti hewan, kayu, dan semisalnya (Al-Muhalla, 9/101).

Dari definisi ini dapat dipahami, pertama, para ulama fikih sepakat bahwa Syuf’ah berlaku pada properti. Sedangkan mazhab Zhahiri memberlakukan pada semua barang, tidak hanya pada properti.

Kedua, semua ulama fikih sepakat bahwa mitra yang bersekutu dalam kepemilikan boleh menggunakan haknya tanpa meminta kerelaan dari pihak pembeli. Artinya, hak ini berlaku secara otomatis dan bersifat memaksa, tujuannya menepis madharat dari mitra tersebut.

DALIL DAN HIKMAH

Di antara dalil yang mendasari berlakunya hak Syuf’ah adalah hadits Nabi ﷺ dan Ijmak. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari dari Jabir bin Abdillah radhiallahu ‘anhu, ia berkata,

قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ

“Nabi ﷺ menetapkan (berlakunya) Syuf’ah pada tiap aset yang belum dibagi-bagi, sehingga ketika batasan telah ditentukan dan jalan telah diatur, maka tidak ada lagi Syuf’ah” (HR. Bukhari, No: 2213).

Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir radhiallahu ‘anhu disebutkan,

قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

“Rasulullah ﷺ menetapkan berlakunya Syuf’ah pada tiap perkongsian yang belum dibagi, berupa rumah atau pagar. Tidak halal bagi seorang mitra menjualnya tanpa seizin mitra lainnya. Apabila berminat dia bisa membelinya atau merelakannya. Jika sudah terlanjur dijual, maka mitranya lebih berhak atas (pembelian) barang tersebut” (HR. Muslim, No: 1608).

Selanjutnya dalil dari Ijmak ulama. Ibnu Mundzir menyatakan, para ahli ilmu berijmak atas berlakunya hak Syuf’ah pada mitra yang belum mengambil bagian pada aset yang dijual berupa tanah, rumah atau dinding. Tidak ada seorang pun yang menyelisihi pendapat ini kecuali al-Asham.

Al-Asham berpendapat bahwa hak Syuf’ah tidak berlaku, sebab akan membahayakan pemilik aset. Jika calon pembeli mengetahui bahwa barang yang dia beli (kemungkinan besar) akan diambil orang lain (tanpa mendapat keuntungan), tentunya dia tidak jadi membelinya.

Sementara mitra yang memiliki hak Syuf’ah (Syafi’) dan dia berhak membeli ternyata tidak mau membelinya. Kondisi seperti ini akan merugikan pemilik aset. Namun hal ini terbantahkan sebab menyelisihi nash dan Ijmak yang telah disepakati (Al-Mughni, 5/284).

Termasuk hikmah diberlakukannya hak Syuf’ah adalah menepis madharat yang berkepanjangan karena buruknya interaksi dan komunikasi yang disebabkan oleh penggunaan barang milik bersama atau dengan terbentuknya perkongsian baru dengan yang lain. Bisa juga karena terhalangnya sinar matahari, gangguan debu, parkir kendaraan, dan semisalnya. Apalagi memang ada pertikaian kecil yang dikhawatirkan tersulut menjadi lebih besar.

OBJEK SYUF’AH

Para ulama fikih sepakat berdasarkan hadits Jabir di atas, hak Syuf’ah berlaku pada aset berupa properti yang dapat dibagi-bagi seperti tanah. Dan mereka berbeda pendapat pada aset property yang sulit untuk dibagi-bagi seperti kamar mandi yang kecil, kedai, atau warung.

Mayoritas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat tidak ada Syuf’ah pada aset properti yang tidak mungkin dibagi-bagi. Sebab menurut mereka Syuf’ah itu berlaku untuk menepis bahaya yang timbul dari proses pembagian dan hal-hal yang berlaku dalam pemanfaatannya.

Hal-hal tersebut tidak terjadi pada aset yang tidak bisa dibagi-bagi. Di sisi lain, manfaat yang ada pun juga terbatas. Seperti kamar kecil yang tidak mungkin dimanfaatkan untuk yang lain kecuali urusan kamar mandi (Al-Minhaj, 2/297).

BACA JUGA: As-Shulhu, Dalam Muamalah Maliyah

 

Sementara Hanafiyah dan yang sepakat dengannya dari kalangan Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat sebaliknya. Pendapat mereka dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah. Menurutnya jika tidak berlaku Syuf’ah pada aset ini, madharat yang terjadi pun juga ada. Bahkan justru madharatnya bisa berlaku lebih lama karena kepemilikan bersama yang tidak mungkin dipisahkan.

Aset yang tidak bisa dibagi pun sebenarnya bisa dibagi. Meskipun dengan merusaknya. Dan Ibnu Taimiyah menambahkan bahwa dalam hadits Jabir, Rasulullah ﷺ tidak membatasi secara sharih bahwa Syuf’ah hanya berlaku pada aset yang bisa dibagi saja. Sementara pembatasan seperti ini membutuhkan dalil tersendiri (Al-Mabsuth, 14/135 dan Majmu Fatawa, 30/382).

ALUR PENGGUNAAN HAK SYUF’AH

Bagi Syafi’ harus memberitahukan keinginan untuk menggunakan haknya. Ketika dia mengetahui adanya transaksi pada objek yang dimaksud. Bisa jadi dia mengetahuinya sendiri atau diberitahu orang lain. Proses pemberitahuan ini disebut dengan istilah muwatsabah.

Tentang waktu pemberitahuan dari pihak syafi’, para ulama fikih sepakat harus dilakukan sesegera mungkin. Namun jika ada halangan, seperti sedang makan karena kelaparan, atau shalat, atau mandi. Maka hal tersebut tidak menjadikan hak Syuf’ahnya batal jika pemberitahuan diakhirkan hingga keperluannya selesai.

Namun, jika ditunda tanpa ada uzdur yang pasti dan tidak bisa ditolerir, mungkin karena waktu yang lama. Maka hak Syuf’ahnya menjadi batal. Sebab hal tersebut justru akan menimbulkan madharat bagi pihak lain.Selanjutnya keinginan tersebut ditegaskan dengan menghadirkan bukti atau saksi dan pernyataan persetujuan dari pihak yang terkait. Adanya saksi atau bukti bukanlah syarat, tapi sebagai penguat ketika ada penolakan dari pihak yang terkait.

Ketika objek masih ditangan penjual, syafi’ bisa menuntut haknya lewat penjual atau pembeli. Sebab keduanya adalah berkaitan dengan hak Syuf’ahnya. Jika dia diam saja membiarkan transaksi berlangsung, padahal mampu untuk menuntut haknya, maka batal hak Syuf’ahnya.

Apabila barang sudah di tangan pembeli, maka Syafi’ hanya berurusan dengan pembeli saja. Sebab penjual bukan pemilik lagi. Posisi dia seperti orang lain. Jika sampai tahap ini masih ada kendala, maka baru dibawa kedepan hakim. (Mausu’ah fiqhiyah kuwaitiyah, 26/148). Wallahu A’lam. [-]

 

Oleh: Ilyas Mursito

 

 

 


Baca artikel menarik lainnya disini

 

 

dibuka peluang menjadi agen dikota anda, info dan pemesanan majalah fikih hujjah hubungi:

Tlp: 0821-4039-5077 (klik untuk chat)

facebook: @majalah.hujjah

Instagram: majalah_hujjah

 

 

%d bloggers like this: