Pembaharuan Hukum Waris Ala Syahrur

Pembaharuan Hukum Waris Ala Syahrur

Ada pemikiran nyleneh berdalih pembaharuan, yang menganggap bahwa pada hal-hal tertentu yang dianggap tidak prinsipil, syariat Islam bisa saja ditafsirkan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisi zaman dan tempat yang ada. Salah satunya adalah pewarisan dalam Islam.

IDE SYAHRUR

Pembaharuan hukum waris yang dilakukan Syahrur merupakan buah dari upaya pembaruan interpretasi studi al-Qur’an yang ia lakukan. Dalam hal ini, Syahrur menggunakan pendekatan hermeneutika dengan penekanan pada aspek filologi (fiqh al-lughah) (Amin Abdullah, Neo Ushul Fiqih Menuju Ijtihad Kontekstual, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press dan Forum Studi Hukum Islam, 2004), hlm. 150 dan 156).

Terkait dengan hukum waris, Syahrur mengkritik pemikiran ulama fikih dalam mengkaji surat an-Nisa ayat 11.    Menurutnya, para ulama fikih membaca kalimat مِثْلُ dengan harakat dhammah, namun dalam aplikasinya seolah-olah Allah n berfirman:

لِلذَّكَرِ مِثْلاَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

Yaitu dengan harakat fathah pada lafal mitsla, sehingga memunculkan pemahaman  bahwa  bagian  anak  laki-laki  sama  dengan  dua  kali  bagian seorang anak perempuan. Semestinya ayat tersebut dipahami bagian anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan.

BACA JUGA:  Tafsir Shiyam Ala Syahrur

Dari penjelasan itu, sebenarnya Syahrur ingin mengatakan bahwa bagian laki-laki itu seharusnya mengikut jumlah wanita yang ada. Namun menurut dia, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa laki-laki selalu mendapat dua kali bagian seorang perempuan. (Muḥammad Syahrur, Nahw Ushûl Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar’ah, (Damaskus: al-Ahalli li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’), 237)

Selain itu, Syahrur mengkaitkan bagian yang diperoleh anak laki-laki dan perempuan dengan melihat faktor keikut sertaan perempuan dalam menanggung beban tanggung jawab perempuan dalam keluarga.

Ketika perempuan tidak ikut andil dalam menanggung beban keluarga, maka bagian yang diperoleh adalah setengah dari bagiannya laki-laki. Bila ikut andil dalam menanggung beban keluarga, maka tidak ada perbedaan bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan (Ibid, 602).

Tanggapan

Islam memiliki metode tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran. Sehingga tidak membutuhkan metode lain untuk menafsirkannya. Termasuk di dalamnya metode hermeneutika.

Hermeneutika tidak tepat dijadikan metode tafsir dalam Islam. Sebab ruh hermeneutika selalu cenderung merelatifkan hal-hal yang sudah jelas (qat’i), tetap (tsawabit), dan disepakati oleh ulama. Jadi bukan sekedar karena hermeneutika berasal dari Barat dan diterapkan di Bibel saja, tetapi lebih karena hermeneutika mempunyai ruh yang mereduksi dan tidak sejalan dengan nilai Islam.

Sebagai contoh dalam ‘madzhab’ Schleiermacher, bahwa seorang penafsir bisa mengerti lebih baik dari pengarangnya; Wilhem Dilthey berpendapat bahwa sejarahlah yang mempunyai otoritas atas makna teks, bukan pengarang teks dan sebagainya (Henri Shalahuddin, Kredibilitas Ilmu Tafsir dalam Menegakkan Konsep Wahyu al-Qur’an, Jurnal Islamia Vol. VI, No. 1, 2012, hlm. 27)

Kemudian, tuduhan Syahrur bahwa laki-laki selalu mendapat dua bagian perempuan tidaklah benar. Sebab dalam Islam, bagian hak waris wanita tidak selamanya sedikit dibanding laki-laki. Namun justru sebaliknya,

Lebih jelasnya sebagaimana dalam hal berikut ini. Pertama, ada empat kondisi di mana bagian waris wanita lebih sedikit dari bagian waris laki-laki. Kedua, dalam banyak kasus, wanita mendapatkan bagian hak waris yang sama persis dengan bagian hak waris laki-laki.

Ketiga, terdapat sepuluh kasus di mana bagian warisan wanita lebih banyak dari bagian hak waris laki-laki. Keempat, dalam banyak kasus, wanita mendapatkan bagian warisan yang tidak didapatkan oleh laki-laki (Shalahuddin Sulthan, Mirats al-Mar`ah wa Qadhiyah al-Musawah, (Kairo: Dar Nahdhah Misr, 1999 M/1541 H), hal 10-11)

Selanjutnya, jika Syahrur konsisten dengan keislamannya, harusnya dia pahami bahwa hak waris perempuan hanya dapat dipahami dengan baik dengan pertimbangan yang adil antara hak-hak dan kewajiban bersifat materi yang dibebankan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan. Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada isteri, anak perempuan, ibu, bahkan saudara perempuan jika membutuhkan.

Sementara isteri, meskipun kaya raya, tidak memiliki kewajiban nafkah, termasuk untuk dirinya dan keluarganya. Semua harta menjadi milik penuh sang isteri (Su’ad Shaleh, Syubhat Haula Nasib al-Untsa fi al-Mirats, hal 7 dalam Kumpulan Makalah Seminar “Warisan dalam Islam”, Univ. Al-Azhar, 2001.).

Dapat dipahami bahwa laki-laki bertanggungjawab atas nafkah dirinya dan keluarganya, sedangkan perempuan menjadi tanggungan laki-laki dalam posisi sebagai anak, isteri, ibu dan saudara. Bukanlah sebuah keadilan mempersamakan dua hal yang memang berbeda tugas, fungsi dan kewajibannya. Wallahu A’lam. []

 

%d bloggers like this: