Pada Dasarnya Semua Bebas Dari Tanggungan

Pada Dasarnya Semua Bebas Dari Tanggungan

اَلْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Pada dasarnya (seseorang) bebas dari tanggung jawab (atas hak orang lain)

MAKNA KAIDAH

Dalam bahasa Arab, al-ashlu memiliki beberapa arti. Di antaranya yaitu dasar, pokok dan kaidah. Adapun al-ashlu yang dimaksudkan di sini adalah kaidah asal yang terus berlaku.

Sementara bara`ah dalam bahasa Arab juga memiliki beberapa arti. Di antara maknanya yaitu keselamatan dan terhindar dari suatu aib dan yang tidak dinginkan. Bara`ah bisa juga berarti berlepas diri dan pemutusan hubungan, sebagaimana yang terdapat pada awal surat at-Taubah.

Sedangkan dzimmah secara etimologi bermakna janji, pemberian keamanan, dan pertanggungjawaban. Dalam terminologi ahli fikih, dzimmah dimaknai dengan sifat syar’i pada seseorang yang dengannya ia memiliki ahliyyah (kecakapan) mengurus haknya sendiri dan hak orang lain yang ada padanya. Secara lebih detail, dzimmah mereka definisikan sebagai suatu ahliyyah  yang dimiliki manusia untuk mengemban suatu pertangungjawaban atas beberapa akad syar’i atau pola transaksi yang terjadi antara ia dan orang lain.

Artinya, dengan adanya tanggung jawab yang ditetapkan pada manusia maka ia dianggap mampu melakasanakan kewajiban (ahliyyatul wujub); baik hak dan kewajiban atas dirinya maupun kepada orang lain. Ahliyyatul wujud telah disandang oleh setiap manusia sejak ia terlahir ke dunia dalam keadaan hidup. Padanan kata bahasa Indonesia yang barangkali mendekati makna dzimmah adalah tanggung

jawab. Sehingga maksud dari bara`atudz dzimmah adalah terlepasnya dari tanggung jawab kepada hak orang lain.

Jadi, secara harfiyah, sebagaimana yang dicantumkan di atas, arti kaidah tersebut adalah “pada dasarnya (seseorang) bebas dari tanggung jawab (atas hak orang lain)”.

Adapun makna dari kaidah tersebut adalah bahwa pada dasarnya manusia tidak disibukkan dengan hak orang lain, atau tidak dibebani dengan hak orang lain, kecuali bisa ditunjukkan bukti yang menyatakan sebaliknya. Hal ini karena setiap manusia yang terlahir di dunia terbebas dari tanggung jawab apa pun terhadap hak orang lain. Ia baru memiliki tanggung jawab terhadap orang lain manakala terdapat bukti—baik secara lisan, tulisan, atau perbuatan—yang menunjukkan tanggung jawab tersebut.

DALIL KAIDAH

Kaidah ini disimpulkan dari beberapa nash hadits, di antaranya potongan hadits yang cukup terkenal,

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Bukti harus ditunjukkan oleh pendakwa, sementara terdakwa cukup mengucapkan sumpah” (HR. At-Tirmidzi, no. 1341, ad-Daruquthni, no. 4311, dan al-Baihaqi dalam as-Sunanul Kubra, no. 17288. Hadits ini dishahihkan oleh al-Albani dalam Irwa`ul Ghalil, no. 2661).

Saat mengomentarinya, an-Nawawi menegaskan bahwa hadits ini merupakan di antara kaidah penting dalam syariat Islam. Seorang yang mendakwa orang lain atas sesuatu tidak akan ditanggapi hingga ia bisa menunjukkan suatu bukti (Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj,  12/3).

Artinya, setiap orang yang berpegang pada sesuatu yang menyelisihi zahir atau hukum asal sesuatu, lalu ingin menetapkan status hukum baru atas hukum asal tersebut, maka ia disebut sebagai pendakwa. Sehingga ia harus menunjukkan bukti atas dakwaannya. Sedangkan orang yang berpegang pada hukum asal sesuatu dan menegasikan adanya status hukum baru, maka ia disebut sebagai terdakwa. Ia cukup mengucapkan sumpah karena telah menegasikan dan menafikannya. Karena tidak mungkin orang yang menafikan sesuatu untuk dipaksa mendatangkan bukti.

baca juga: Orang-Orang Yang Mendapatkan Keringanan

APLIKASI KAIDAH

Di antara contoh aplikasi kaidah tersebut yaitu:

  • Jika seorang laki-laki mendakwa seorang wanita baligh yang masih perawan bahwa walinya telah menikahkannya pada laki-laki tersebut sebelum meminta izin darinya. Yang tatkala kabar pernikahan tersebut sampai padanya, ia hanya diam; tidak menyetujui atau menolaknya. Akan tetapi kemudian wanita itu lalu berkata bahwa ia telah menolak pernikahan tersebut. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah perkataan wanita tersebut, bahwa ia menolak pernikahannya. Karena dengan adanya penolakan wanita tersebut maka status bahwa ia bukan istri siapa pun tetap terus berlaku.
  • Apabila seseorang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lainnya berselisih; orang yang menyerahkan uang mengklaim bahwa uang itu untuk melunasi hutangnya, sementara yang menerima uang mengaku bahwa uang itu hanya pemberian. Dalam kasus ini yang dijadikan acuan adalah perkataan orang yang menerima uang yang disertai sumpah, jika orang yang menyerahkan uang tidak bisa menunjukkan bukti. Ini karena orang yang menerima uang mengaku bebas dari tanggungan, dan kaidah asal menyatakan bahwa seseorang bebas dari tanggungan apa pun atas hak orang lain.
  • Manakala penjual dan pembeli berselisih mengenai harga suatu yang barang setelah rusaknya barang tersebut, atau telah berpindah dari tangan penjual namun belum sampai pada tangan pembeli, maka yang dijadikan acuan adalah harga barang yang diklaim oleh pembeli. Akan tetapi jika mereka berdua berselisih ketika barang yang telah dibeli belum rusak, atau masih di tangan penjual, maka yang dijadikan acuan adalah harga yang diklaim oleh pihak penjual.
  • Demikian juga, jika antara penyewa dan yang menyewakan berselisih mengenai harga sewa setelah barang yang disewa telah dimanfaatkan, maka klaim harga yang dijadikan acuan adalah klaim dari pihak yang menyewa. Kecuali jika barang yang disewa belum dimanfaatkan, maka dalam kondisi tersebut yang dijadikan acuan adalah klaim dari pihak yang menyewakan.
  • Apabila seseorang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain, lalu keduanya berselisih terkait harga barang tersebut, maka yang klaim harga yang dijadikan acuan adalah dari pihak yang merusak atau menghilangkan. Ini karena pihak yang merusak atau menghilangkan mengklaim tidak ada tambahan harga dari barang yang telah dirusak atau dihilangkannya. Sementara hukum asal adalah seseorang terbebas dari tambahan harga tanggungan apa pun.
  • Jika seseorang didakwa membunuh atau mencuri, sementara pendakwa tidak bisa menunjukkan bukti bahwa ia telah membunuh atau mencuri, maka pihak terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman apa pun. Karena pada asalnya seseorang bebas dari tindak pembunuhan dan pencurian.
  • Apabila orang sedang berihram untuk haji atau umrah membunuh hewan buruan disebabkan kekeliruan, maka ia tidak dikenai fidyah. Ini karena Allah f mengkhususkan adanya fidyah (denda) hanya bagi mereka yang sengaja membunuh hewan buruan saat sedang berihram, sebagaimana yang tercantum dalam firman-Nya, “Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya” (QS. Al-Maidah: 95). Wallahu A’lam. []

REFERENSI

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa.  1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1416 H/ 1996 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Abdul Karim Zaidan. 1422H/ 2001M. Al-Wajiz fi Syarhil Qawa’idil Fiqhiyyah fisy-Syariah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

%d bloggers like this: