MLM Boleh Jika….

bisnis mlm

Diyakini, Bisinis MLM (Multilevel Marketing) telah ada sejak 1920. Pada 1970 sistem ini populer di Amerika serikat dan lalu mulai merambah Indonesia. Di Indonesia, trennya mulai menjalar dari sekira tahun 1980-an hingga sekarang. Seiring makin pesatnya tren bisnis dengan multilevel marketing, polemik seputar MLM pun mulai menyeruak. Dari sini, muncullah beragam diskusi dan fatwa mengenai hukum MLM.

Majelis Ulama Indonesia sendiri baru mengeluarkan fatwa mengenai MLM pada tahun 2009. Isinya memberikan ramburambu MLM agar tidak melanggar syariat. Beberapa point penting yang digaris bawahi fatwa DSN MUI dengan nomor 75/DSNMUI/VII/2009 TENTANG PEDOMAN PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) diantaranya;

  1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
  2. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
  3. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur ghararmaysir, riba, dharardzulm, maksiat;
  4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;
  5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;
  6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;
  7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;
  8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’.
  9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;
  10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;
  11. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;
  12. Tidak melakukan kegiatan money game.

 

Poin nomor 3-9 biasanya sangat sulit diterapkan pada sistem MLM. Bilapun secara regulasi hal itu ditetapkan oleh perusahaan MLM, pada praktiknya akan terjadi inkonsistensi. Bonus yang didasarkan omset tidak berjodoh dengan pola rekrutmen downline.

BACA JUGA: RANTAI MLM TERAKHIR

Demikian pula, Fatwa dari Al Lajnah Ad Daimah no. 22935 tertanggal 14/3/1425 H menjelaskan beberapa poin yang dilarang dalam MLM:

  1. Ada unsur riba dalam MLM. Yaitu ketika calon anggota menyerahkan sejumlah uang yang sedikit lalu ada janji bahwa uang itu bisa kembali dalam jumlah banyak. Di sini ada unsur tukar menukar uang dalam jumlah berbeda dan sering menjadi tujuan utama dibanding sekadar menjadi anggota.
  2. Ada nilai gharar atau spekulatif yang tinggi. Anggota tidak mengetahui di level berapa ia berada dan akan berada di level berapa dia berakhir. Kenyataanya anggota lebih banyak yang merugi karena berada di level bawah dan hanya sedikit yang mencapai level atas.
  3. Ada unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Yang untung adalah perusahaan sementara anggota hanya dieksploitasi dan mengelabuhi yang lain.

Syaikh Shalih Al-Munajjid menjelaskan bahwa MLM berbeda dengan samsarah atau makelar. Makelar boleh sedangkan system piramida dilarang karena beberapa poin; Orang yang ingin memasarkan produk tidak disyaratkan membeli barang tersebut atau menyerahkan sejumlah uang untuk menjadi anggota.

  1. Barang yang dijual benar-benar dijual karena orang yang membeli itu tertarik, bukan karena ia ingin menjadi anggota MLM.
  2. Orang yang menawarkan produk mendapatkan upah atau bonus tanpadiberikan syarat yang menghalangi ia untuk mendapatkannya.
  3. Orang yang memasarkan produk mendapatkan upah atau bonus dengan kadar yang sudah ditentukan. Seperti misalnya, jika seseorang berhasil menjual produk, maka ia akan mendapatkan 40.000. Ini jika yang memasarkan produk satu orang. Jika yang memasarkan lebih dari satu, semisal Zaid menunjukkan pada Muhammad, lalu Muhammad menunjukkan pada Sa’ad, lalu Sa’ad akhirnya membeli; maka masing-masing mereka tadi mendapatkan bonus yang sama atau berbeda-beda sesuai kesepakatan. [Lihat Fatwa Al-Islam Su-al wal Jawab no. 170594]

Dari simpulan beberapa fatwa ini, agaknya sangat sulit bagi perusahaan MLM untuk menepati dan menjadikan poin-poin di atas sebagai regulasi. Bagaimanapun, MLM tetap akan lebih memberatkan pada rekrutmen downline dan kampanye bonus tanpa kerja daripada berupaya keras memperbesar omset. Memperbesar omset merupakan ciri khas penjualan konvensional. Para pegiat MLM tentu tidak akan tertarik dengan system ini karena hanya akan seperti jual beli biasa. Resiko dan kerjanya sama dengan buka warung sendiri atau bikin produk sendiri.

Wal hasil, dari ratusan perusahaan MLM yang ada di Indonesia, hanya segelintir saja yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Itu pun, pada konsumen tetap harus berhati-hati karena di ranah praktik, para pegiat bisa saja lepas dari aturan yang ditetapkan sesuai sertifikat halal yang diterima. Jadi, akan lebih baik jika mengambil jarak dari bisnis model ini, kecuali memang memiliki bekal ilmu yang matang dan pengetahuan tentang produk yang komperhensif. Wallahu a’lam. []

%d bloggers like this: