Menolak Pajak Bisnis Zina

hukum menerima pajak dari hasil bisnis zina

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada akhir Oktober 2017 tidak memperpanjang izin usaha Hotel dan Panti Pijat Alexis, Ancol, Jakarta Utara. Tidak diperpanjangnya izin usaha hotel yang disebut-sebut berkecimpung dalam bisnis prostitusi itu menjadi pemberitaan hangat media nasional.

Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Aspija), Erick Halauwet, memperkirakan saat ini terdapat sekitar 82 hiburan malam besar sejenis panti pijat Alexis di hotel-hotel berbintang di Jakarta. Sementara tempat hiburan malam besar yang berdiri sendiri di luar hotel-hotel berbintang berjumlah sekitar 15 tempat. Secara keseluruhan diperkirakan ada sekitar 4000 tempat hiburan malam, besar dan kecil, di seluruh Jakarta. Demikian dikatakan Halauwet kepada detikFinance pada Rabu (1/11/2017).

 

PAJAK YANG TINGGI

Bisnis hiburan selama ini dianggap memberikan pemasukan kepada pendapatan pemerintah provinsi, dan berkontribusi ke pendapatan asli daerah (PAD).

Erick Halauwet mengatakan tempat hiburan memberikan kontribusi pajak yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah. Di Jakarta, pajak yang dihimpun dari tempat-tempat hiburan itu hampir mencapai Rp 4 triliun per tahun. Erick memperkirakan Alexis berkontribusi menyumbang pajak ke pendapatan daerah Jakarta sekitar Rp 4 miliar per tahun.

Dalam jumpa pers di Hotel Alexis pada Selasa (31/10/2017), Manajemen Hotel Alexis sendiri mengaku besar pajak yang mereka bayarkan per tahun mencapai Rp 30 miliar. Angka itu diperoleh dari akumulasi seluruh unit usaha yang ada di Hotel Alexis, termasuk restoran, griya pijat, hingga spa.

WARISAN PENJAJAH BELANDA

Prostitusi, pelacuran, atau bisnis seks memiliki sejarah yang cukup panjang di ibukota Jakarta. Pada masa kekuasaan Kerajaan Hindu Pajajaran atas wilayah Sunda Kelapa, penduduk pribumi Hindu dan Budha di sana belum mengenal bisnis seks.

Selama kurang lebih 90 tahun masa kekuasaan Kerajaan Islam Demak (1527 – 1618 M) atas wilayah Sunda Kalapa (Jayakarta), penduduk pribumi Muslim di sana juga belum mengenal bisnis seks.

Pada tanggal 30 Mei 1619 armada perang VOC Belanda di bawah pimpinan Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen berhasil merebut Jayakarta. VOC memusnahkan Jayakarta. Di atas puing-puingnya, VOC mendirikan kota baru yang diberi nama Batavia.

Bisnis seks di Batavia dimulai sejak awal masa kekuasaan VOC. Pada Agustus 1931 para germo telah menikmati keuntungan yang besar dari bisnis seks di Batavia. Tempat konsentrasi pelacur pertama di Batavia adalah Macao Po yang kala itu berdekatan dengan hotel-hotel di depan Stasiun Beos (Jakarta kota). Lokalisasi pelacuran ini diperuntukkan kalangan atas alias mereka yang berkantong tebal. Para pelacurnya didatangkan dari Macao oleh jaringan germo Portugis dan Cina.

BACA JUGA: Haramnya Zina Sebanding Efek Kerusakannya

 

Para pengusaha Cina ikut berlomba mendirikan rumah-rumah bordil. Akibat maraknya bisnis seks tersebut, pada abad 19 M menyebar luas penyakit sipilis di kalangan pelacur di Batavia dan pelanggannya.

Bisnis seks di Batavia terus berlanjut setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 1945. Bahkan sejak masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin (1971), bisnis seks di Jakarta semakin mendapat gengsinya.

 

EFEK NEGATIF LEBIH BESAR

Kaum sekuler dan pemuja syahwat biasa menggunakan besarnya pajak sebagai dalih untuk melegalkan bisnis seks.

Dalam tinjauan fikih Islam, dalih ini adalah alasan yang sangat lemah dan tidak bisa diterima.

Pertama, zina dan segala sarana yang mendukungnya adalah perbuatan dosa besar. Keharamannya telah ditegaskan oleh Al-Qur’an, As-Sunnah, dan ijma’. Bukan hanya mengharamkan zina, Al-Qur’an dan As-Sunnah juga memerintahkan umat Islam untuk menjauhi segala hal yang menjerumuskan kepada zina.

Kedua, sebagai sebuah perbuatan dosa besar, zina dan segala hal yang mendukungnya tidak boleh untuk dibisniskan. Kemaksiatan yang haram dilakukan, sudah pasti lebih haram lagi untuk diperjual belikan. Maka bisnis seks setidaknya mengandung dua perbuatan haram, yaitu zina dan jual-beli zina.

Dari Abu Mas’ud Al-Anshari c bahwasanya Rasulullah n melarang dari harga penjualan anjing, upah pelacur, dan upah dukun. (HR. Bukhari dan Muslim)

Ketiga, bisnis seks memang memberikan pajak pendapatan yang menggiurkan. Angkanya cukup besar. Namun ia adalah harta haram, sehingga ia tidak akan membawa keberkahan. Sebab, keberkahan Allah hanya bisa diraih dengan keimanan dan ketakwaan (lihat QS. Al-A’raf [7]: 96).

Keempat, Dampak negatif yang ditimbulkan oleh bisnis seks jauh lebih besar dari keuntungan materi yang dihasilkannya. Kebobrokan moral masyarakat, kerusakan tatanan keluarga, dan kelahiran anak-anak yang tidak jelas nasabnya adalah bukti nyata kerusakan, yang tidak bisa dihitung dengan materi.

Belum lagi banyaknya penyakit menular seksual, yang pengobatannya memakan biaya lebih besar dari keuntungan pajak bisnis seks itu sendiri. Tidak sedikit korban yang meninggal akibat terkena penyakit menular seksual tersebut. Wallahu a’lam [-]

 

SUMBER:

finance.detik.com

republica.co.id

id.wikipedia.org

 

%d bloggers like this: