Menjadikan Waktu Terdekat Sebagai Sandaran

Menjadikan Waktu Terdekat Sebagai Sandaran

اَلْاَصْلُ إِضَافَةُ الْحَادِثِ إِلىَ أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ

Pada asalnya suatu kejadian disandarkan pada waktu yang lebih dekat kejadiannya

Kaidah ini masih dimasukkan oleh ahli fikih sebagai kaidah turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisy syakk—suatu yang yakin (pasti) tidak gugur dengan adanya keraguan. Hal ini karena menyandarkan suatu peristiwa pada pada waktu yang paling dekat kejadiannya merupakan hukum asal dan bisa diyakini, yang terus diberlakukan hingga saat ini. Kecuali jika ada bukti lain yang meyakinkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang lebih jauh.

MAKNA KAIDAH

Sebelum mengetahui makna kaidah di atas, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu arti dari kata-kata kunci kaidah tersebut agar diperoleh pemahaman yang utuh. Kaidah di atas, paling tidak, memiliki dua kata kunci yaitu al-haadits yang berarti ‘peristiwa’ dan al-auqat—bentuk plural dari al-waqtu—yang berarti waktu

Secara etimologi, al-haadits berarti suatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Untuk itulah, suatu peristiwa atau kejadian dinamakan al-haadits karena sebelum peristiwa atau kejadian itu ada, hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Selain arti di atas, al-haadits juga berarti antonim dari lama, yaitu baru.

Sedangkan al-auqat secara etimologi berarti ukuran dari suatu masa atau rentang waktu. (Shalih bin Ghanim asSadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. h. 148). Sebagaimana asalnya, al-auqat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi waktu.

Adapun makna kaidah di atas secara utuh yaitu jika terjadi suatu perbedaan pendapat atau perselisihan dua belah pihak atau lebih mengenai waktu terjadinya suatu peristiwa, sementara masing-masing dari pihak yang bertikai tidak bisa menunjukkan bukti, maka waktu peristiwa tersebut disandarkan pada waktu yang paling dekat, selama tidak ada bukti lain yang meyakinkan bahwa ia terjadi pada waktu yang lebih jauh (Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, Syarhul Qawaa’id alFiqhiyyah, h. 125)

Dari makna di atas jelaslah bahwa suatu peristiwa disandarkan pada waktu yang paling dekat, berlaku manakala kedua pihak yang bertikai bersepakat akan terjadinya peristiwa tersebut, namun berselisih mengenai waktu kejadiannya.

Akan tetapi jika yang diperselisihkan kedua belah pihak atau lebih adalah terjadi atau tidaknya suatu peristiwa, maka kaidah yang diberlakukan adalah al-ashlu baqa`un ma kana ‘ala ma kana (hukum asal sesuatu itu tetap berlaku sebagaimana keadaannya semula), atau kaidah al-ashlu bara`atudz dzimmah (pada dasarnya [seseorang] bebas dari tanggung jawab [atas hak orang lain]), atau kaidah al-ashlu fil umuril ‘aridhah al‘adam (hukum asal suatu perkara ‘aridhah (yang baru muncul kemudian) adalah tidak ada), atau semisalnya.

Artinya, yang dijadikan sandaran adalah hukum asal atau kondisi sebelumnya, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan yang menunjukkan adanya perubahan hukum atau kondisi asal. Hal ini karena berpegang pada hukum atau kondisi asal adalah suatu yang meyakinkan. Sementara klaim adanya perubahan hukum atau kondisi merupakan suatu yang meragukan, kecuali jika mampu ditunjukkan bukti sebaliknya.

APLIKASI KAIDAH

Lantaran kaidah ini merupakan bagian dari kaidah dalam memutuskan suatu pertikaian antara dua belah pihak atau lebih, maka kaidah ini banyak diaplikasikan dalam persoalan muamalah dibanding permasalahan ibadah. Di antara contoh aplikasi kaidah ini yaitu:

Seseorang mentalak istrinya dengan talak bain (talak tiga) kemudian meninggal sebelum selesai masa iddah istrinya. Jika istrinya mengklaim bahwa orang tadi mentalak dirinya ketika dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematiaanya dan karena ingin lari dari persoalan warisan, sementara ahli waris orang tadi mengaku bahwa talak tersebut dijatuhkan tatkala sehat dan sebelum sakitnya serta bukan lantaran ingin lari dari persoalan warisan, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan istri. Ini karena kedua belah pihak sepakat bahwa telah terjadinya talak, dan istri menyandarkan peristiwa tersebut pada waktu yang paling dekat dari waktu sekarang, yaitu waktu sakit (Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah, h. 126).

Jika seseorang baru sadar bahwa pada pakaiannya terdapat mani, sementara ia tidak merasa bermimpi yang mengharuskannya mandi, maka ia harus mengulangi seluruh shalat yang ia kerjakan sejak bangun tidur terkahir dengan menggunakan pakaian itu (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 188).

Seseorang membeli suatu barang dengan mensyaratkan khiyar (hak memilih) dalam waktu tertentu. Tatkala batas waktu memilih telah habis, pembeli tadi datang kepada penjual untuk mengembalikan barang yang ia beli dengan klaim bahwa ia telah membatalkan jual beli itu ketika dulu masih dalam batas waktu hak memilih. Akan tetapi penjual menolaknya dengan alasan bahwa pembatalan itu saat batas waktu hak memilih itu telah habis. Pada kasus ini, yang dijadikan acuan adalah klaim penjual karena menyandarkan pembatalan jual beli itu pada waktu yang terdekat, yaitu setelah habisnya batas waktu hak memilih (Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id alFiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, h. 47).

Seorang istri menghibahkan maharnya kepada suaminya, kemudian ia meninggal dunia. Jika terjadi perselisihan antara suaminya dan ahli warisnya, suaminya mengklaim bahwa mahar itu ia hibahkan saat dalam kondisi sehat, sementara ahli warisnya mengklaim bahwa mahar itu diberikan ketika sakit yang menyebabkan meninggal dunia, maka yang dijadikan acuan adalah perkataan ahli warisnya, karena menyandarkan peristiwa tersebut pada waktu yang paling dekat (Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Qawa’id alFiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib alArba’ah, h. 147).

PENGECUALIAN KAIDAH

Kaidah ini tidak berlaku universal yang bisa diaplikasikan untuk seluruh persoalan fikih. Ada beberapa permasalahan fikih yang dikecualikan darinya.

Di antara contoh pengecualikan tersebut yaitu:

Seseorang membeli suatu barang dengan mensyaratkan khiyar ru`yah (hak meneruskan atau membatalkan jual beli setelah melihat barang). Pembeli tadi lalu membawa dan mengembalikan barang yang telah ia beli kepada penjual dengan klaim bahwa ia belum melihat barang tersebut saat transaksi jual beli dilakukan. Sementara penjual mengklaim bahwa transaksi tersebut terjadi setelah pembeli melihat barangnya sehingga hak khiyar ru`yah pun gugur.

Pada kasus ini, yang dijadikan acuan adalah klaim pembeli (Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah, h. 130). Ini karena perselisihan kedua belah pihak bukan terkait waktu terjadinya khiyar ru`yah, namun mengenai apakah khiyar ru`yah itu telah terjadi atau tidak. Tatkala pembeli mengklaim bahwa ia belum melihatnya, maka ia berpegang pada hukum asal, yaitu memang ia belum pernah melihat barang yang dibelinya. Wallahu A’lam. []

baca juga: Menentukan Waktu Shalat

Referensi:

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1416 H/ 1996 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

%d bloggers like this: