Mendahulukan Makna Hakiki Dari Makna Majazi

Mendahulukan Makna Hakiki Dari Makna Majazi

اَلْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيْقَةُ

Dasar pijakan dalam suatu ungkapan yaitu makna hakiki(nya)

Dalam berkomunikasi—baik menggunakan lisan, tulisan maupun isyarat—pada dasarnya manusia mengamalkan suatu aturan tidak tertulis dalam memahami lawan bicaranya. Aturan tersebut berasal dari ‘urf atau adat yang berlaku hampir di seluruh penjuru dunia. Aturan itu yaitu memahami kata yang diungkapkan lawan bicara dengan makna hakikinya terlebih dahulu. Apabila makna hakikinya tidak memungkinkan untuk digunakan, baru kemudian mengambil makna majazinya.

 

MAKNA KAIDAH

Al-ashlu (asal) secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pokok, dasar, dan dalil. Sementara al-ashlu yang dimaksud di sini yaitu makna paling kuat (rajih) yang bisa langsung ditangkap oleh lawan bicara.

Adapun al-kalam (kalimat) adalah setiap sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang. Baik ungkapan itu disampaikan secara lisan maupun tulisan.

Sedangkan al-haqiqah (makna hakiki) secara bahasa berarti suatu yang tetap dan kokoh. Sementara secara istilah al-haqiqah adalah makna yang dipahami dari suatu kata berdasarkan penggunaannya dalam makna bahasa aslinya. Al-haqiqah bisa berupa: makna bahasa, makna syar’i, dan makna ‘urfi (Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah, 1/367)

Antonim al-Haqiqah adalah al-Majaz (majaz). Al-Majaz secara istilah yaitu makna yang dipahami dari suatu kata bukan berdasarkan makna bahasa aslinya. Ini disebabkan adanya suatu penghalang untuk menggunakan makna aslinya. Seperti penggunaan kata ‘cahaya’ dengan maksud ilmu atau Islam.

Dari sini, makna majazi harus memiliki keterkaitan makna yang kuat dengan makna bahasa aslinya. Selain itu, harus ada indikator yang menunjukkan bahwa makna yang diinginkan oleh orang yang berbicara tersebut adalah makna majazinya; bukan makna hakikinya.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud dari kaidah di atas yaitu: memfungsikan kalimat atau perkataan orang yang berbicara—baik  itu nash-nash syariat, orang yang melakukan transaksi, orang yang bersumpah, dan lainnya—adalah pada makna hakikinya, selama tidak ada indikator yang menguatkan bahwa yang diinginkan oleh orang yang berbicara adalah makna majazinya. (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 317)

 

APLIKASI KAIDAH

Di antara contoh aplikasi kaidah di atas, yaitu:

Seseorang berkata kepada orang lain, “Saya menghibahkan ini kepadamu” lalu orang tersebut pun mengambilnya. Apabila di kemudian hari orang yang menghibahkan tersebut mengaku bahwa kata ‘hibah’ yang ia maksudkan adalah makna majazi dari jual beli, maka pengakuannya tersebut tidak diterima. Ini karena yang dijadikan pegangan dalam suatu ungkapan adalah makna hakiki(nya).

Hakikat hibah adalah menyerahkan suatu kepemilikan kepada orang lain tanda adanya imbalan.

Ini berbeda jika ia berkata, “Saya menghibahkan ini kepadamu dengan imbalan 20.000 rupiah.” Ketika ia menyebutkan 20.000 sebagai imbalan hibah darinya, maka hal itu merupakan indikator bahwa yang dimaksud olehnya dari hibah tersebut adalah makna majazi, yaitu jual beli.

Jika seseorang mewakafkan sesuatu kepada anak-anaknya, maka makna anak-anak tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuannya. Ini karena kata ‘anak’ secara asal bahasanya mencakup anak-anaknya seluruhnya.

Apabila seseorang memberi wasiat kepada anak-anak seorang teman dekatnya, maka yang dimaksud kata ‘anak’ di sini adalah anak kandung dari temannya tersebut. Meski kata ‘anak’ (dalam bahasa Arab) bisa bermakna anak kandung itu sendiri dan cucu, namun memaknainya dengan anak kandung lebih dahulukan dibanding memaknainya dengan cucu.

 

Baca Juga: Mendahulukan Makna ‘Urf Atas Makna Bahasa

 

Seseorang menunjuk rumah yang sebenarnya miliknya lalu berkata, “Itu adalah rumah milik Zaid.” Ungkapan tersebut merupakan pengakuan (iqrar) darinya bahwa kepemilikan rumah itu berada di tangan Zaid. Apabila ia menyangkal bahwa yang ia maksud Zaidlah yang tinggal di sana, maka penyangkalannya tersebut tidak diterima.

Jika seseorang bersumpah untuk tidak melakukan transaksi jual beli, lalu ia mewakilkan kepada seseorang untuk melakukan transaksi jual beli untuk dirinya, maka ia dianggap tidak melanggar sumpahnya. Ini karena demikian lah makna hakiki dari sumpahnya, yaitu hanya secara langsung melakukan bertransaksi jual-beli dan tidak mewakilkannya. Kecuali jika orang yang bersumpah tersebut termasuk orang yang memang tidak bisa melakukan transaksi jual-beli untuk dirinya sendiri, atau bersumpah tidak melakukan suatu pekerjaan yang memang ia sendiri tidak bisa melakukannya. Seperti pekerjaan tukang misalnya. Dalam kondisi tersebut, ia dianggap telah melanggar sumpahnya jika menyuruh orang lain melakukan hal itu.

 

PENGECUALIAN KAIDAH

Tatkala memaknai suatu kata dengan makna hakikinya tidak memungkinkan atau  bahkan mustahil, maka maknanya beralih pada makna majazi dari kata tersebut. Sebagaimana kaidah yang berbunyi:

إِذَا تَعَذَّرَتِ الْحَقِيْقَةُ يُصَارُ إِلَى الْمَجَازِ

Apabila makna hakiki suatu ungkapan sulit dipahami maka beralih pada makna majazinya

Menurut Az-Zarqa, maksud dari kaidah di atas yaitu manakala memaknai suatu kata berdasarkan makna hakikinya tidak memungkinkan, atau menemui kesulitan, atau tidak lumrah dalam suatu adat tertentu, maka makna kata tersebut dialihkan pada makna majazinya (Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah, h. 317).

Di antara contoh aplikasi kaidah tersebut yaitu:

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak memakan tepung terigu, maka ia akan dianggap telah melanggar sumpahnya ketika memakan olahan roti dari terigu tersebut. Justru jika ia menelan tepung terigu tersebut begitu saja maka ia dianggap tidak melanggar sumpahnya. Ini karena memakan tepung terigu begitu saja—tanpa diolah terlebih dahulu—tidak lumrah menurut tradisi yang berlaku. Oleh itu, kata ‘tepung’ yang dimaksud di sini adalah makna majazinya, yaitu  olahan tepung terigu.

Barang siapa bersumpah tidak akan memakan pohon mangga, maka ia dianggap melanggar sumpahnya manakala ia memakan buah mangga dari pohon tersebut. Ini karena makna hakiki dari ‘memakan pohon mangga’ yaitu ‘memakan kayu pohon mangga’ merupakan suatu yang tidak dikenal secara adat yang berlaku. Dengan adanya indikator ini jelaslah bahwa yang dimaksud oleh orang yang bersumpah adalah makna majazinya, yaitu ‘buah mangga’; bukan makna hakikinya kayu mangga.

 

PENGARUH PERBEDAAN MAKNA (HAKIKI DAN MAJAZI) DALAM HUKUM FIKIH

Perbedaan dalam menentukan antara makna hakiki dan majazi telah memengaruhi perbedan para ahli fikih dalam menyimpulkan suatu hukum. Contoh dalam hal ini yaitu perbedaan mereka dalam menentukan makna hakiki dari kata ‘nikah’.

Menurut ahli fikih Hanafiyah, makna hakiki dari kata ‘nikah’ adalah berhubungan badan (al-wath`u). Sementara makna majazi dari nikah adalah akad pernikahan itu sendiri. Berkebalikan dengan jumhur ahli fikih, menurut mereka, makna hakiki dari nikah adalah akad, sementara makna majazinya adalah al-wath`u.

Dari perbedaan tersebut, ahli fikih Hanafiyah berpendapat bahwa diharamkan menikahi wanita yang pernah berzina dengan seseorang atas anak keturunan orang tersebut. Sementara menurut jumhur—dan  ini adalah ijma’—keharaman pernikahan tersebut hanya disebabkan apabila pernah terjadinya akad pernikahan yang sah secara syariat. Wallahu A’lam. [-]

 

REFERENSI

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

 

 

oleh: Ali Shodiqin

 

%d bloggers like this: