Menakar Kadar Darurat,

Menakar Kadar Darurat

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Apa yang dibolehkan karena kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja

atau

اَلضَّرُوْرَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi darurat dimanfaatkan sekedarnya saja

MAKNA KAIDAH

Pada edisi sebelumnya telah dijelaskan bahwa kondisi darurat membolehkan mengerjakan yang dilarang syariat. Namun tidak dijelaskan pada kaidah tersebut kriteria kebolehan melakukan yang dilarang syariat ketika darurat, apakah kebolehan tersebut bersifat mutlak atau kebolehan yang terbatas.

Nah, kaidah ini merupakan batasan untuk kaidah sebelumnya. Ia membatasi bahwa larangan syariat yang dibolehkan untuk diambil manakala kondisi darurat adalah seperlunya saja, sekedar menghindarkan diri dari bahaya yang menimpanya, dan tidak boleh berlebihan dan melampaui batas. Alasannya, diperbolehkannya suatu yang dilarang syariat tatkala kondisi darurat merupakan solusi untuk mengatasi kesulitan yang diderita seorang mukallaf. Kesulitan tersebut bisa berupa terancamnya jiwa, anggota tubuh, kehormatan, atau hartanya. Karena itu, yang dibolehkan tatkala darurat hanyalah sekedar untuk mencegah kesulitan, mudarat, dan darurat tersebut (Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarhil Qawa’id al-Fiqhiyyah fisy Syari’ah al-Islamiyyah, h. 73).

DALIL KAIDAH

Kaidah di atas disarikan dan disimpulkan oleh para ahli fikih dari beberapa ayat al-Qur`an, di antaranya firman Allah SWT,

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْه

Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya); bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya” (QS. Al-Baqarah: 173).

Maksud dari firman Allah SWT ‘bukan karena menginginkannya’ adalah bukan disebabkan sengaja mencari yang haram tersebut atau menyukainya.

Adapun yang dimaksud dengan ‘dan tidak (pula) melampaui batas’ yaitu tidak melampaui kadar darurat yang terjadi. Oleh itu, kebolehan melakukan yang dilarang syariat atau meninggalkan yang diwajibkan syariat dalam kondisi darurat hanya sekedar menghindarkan diri dari kondisi darurat dan mudarat tersebut (Shalih bin Ghanim as-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 274)

BERSIKAP HATI-HATI DALAM MENGAMBIL RUKHSHAH

                Penting ditegaskan di sini yaitu perlunya sikap hati-hati (ihtiyath) bagi setiap Muslim dan tidak sembarangan ketika mengambil keringanan syariat. Ini karena ketidakmampuannya untuk menentukan ukuran kebutuhan mendesaknya (hajat) dan darurat secara universal yang bisa diterapkan untuk setiap orang dan pada setiap kondisi.

Oleh itu, langkah amannya adalah dengan bertanya pada ulama yang mumpuni dalam ilmu syariat. Biarlah mereka yang mempertimbangkan darurat pada diri seorang mukallaf yang membolehkannya melakukan yang dilarang syariat .

Namun demikian, seorang mukallaf dapat menjadikan lima tingkatan kondisi seseorang yang disebutkan oleh ulama untuk mengukur kondisi dirinya. Lima tingkatan kondisi tersebut adalah darurat (adh-dharurah), hajat (al-hajah), manfaat (al-manfa’ah), pelengkap (az-zinah), dan berlebihan (al-fudhul).

Darurat adalah kondisi di mana jika seorang mukallaf tidak mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib maka nyawanya akan terancam. Contohnya adalah seperti memakan bangkai bagi orang kelaparan yang sangat. Sementara hajat adalah kondisi di mana mukallaf berada dalam kondisi sempit dan kesulitan, namun tidak sampai mengancam nyawanya. Pada kondisi hajat, seseorang tidak boleh melakukan yang diharamkan. Untuk itu, kelaparan yang tidak mengancam nyawa seseorang tidak membolehkan memakan bangkai. Namun ia diberikan keringanan seperti bolehnya berbuka bagi mereka yang safar.

Berbeda jauh dengan darurat dan hajat, manfaat adalah kondisi fitrah manusia yang memerlukan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokoknya, seperti kebutuhannya terhadap makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Adapun pelengkap adalah kondisi seseorang yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu di luar kebutuhan pokoknya, seperti memakan permen dan buah-buahan. Terakhir, berlebihan adalah kondisi seseorang yang melampaui batas dalam memanfaatkan suatu yang diharamkan ketika dalam kondisi darurat. Tingkat terakhir inilah yang tercela (Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 275-276).

Singkatnya, kondisi yang membolehkan seorang mukallaf melakukan yang dilarang syariat hanya pada tingkat kondisi darurat saja; tidak pada kondisi lainnya. Akan tetapi, pada tingkat kondisi  hajat ia mendapat mendapat keringanan syariat. Sementara pada tiga tingkat kondisi setelahnya, tidak ada keringanan yang diberikan syariat.

baca juga: Darurat Membolehkan yang Dilarang Syariat

APLIKASI KAIDAH

Aplikasi dari kaidah ma ubiha lid dharuurati tuqaddaru bi qadriha di antaranya yaitu:

  • Perban pembalut tidak boleh menutupi dan menghalangi anggota tubuh yang tidak terluka kecuali sekedar yang diperlukan saja. Jika hal itu menutupi lebih dari batasan tersebut maka tidak sah mengusapnya tatkala wudhu’ atau mandi besar.
  • Diperbolehkannya seorang dokter atau tenaga medis untuk melihat atau menyingkap aurat pasiennya hanyalah sekedar keperluan pengobatan saja.
  • Orang yang dimintai pertimbangan atau pendapat oleh seorang wali wanita tentang laki-laki yang melamar putrinya, jika laki-laki tersebut tidak cocok untuk putrinya maka ia cukup mengatakan, “Ia tidak baik untuk putrimu” tanpa perlu menyebutkan secara rinci berbagai kekurangan laki-laki tersebut.
  • Orang kelaparan yang hampir mati hanya boleh memakan suatu yang haram sekedar menyelamatkan diri dari kematian, tidak boleh melampaui batas dengan memakannya hingga kenyang. Oleh itu, jika seseorang sedang berada di gurun pasir dan terpaksa memakan sesuatu yang diharamkan (seperti bangkai) maka ia tetap tidak boleh memakannya hingga kenyang. Namun ia boleh membawa makanan yang diharamkan tersebut dan baru boleh memakannya ketika dalam kondisi darurat (Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, At-Ta’liqu ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah, h. 61).
  • Jika seseorang membuat ventilasi baru di rumahnya yang ternyata menyebabkan ia bisa melihat istri atau anak perempuan tetangganya, maka ia tidak diperintahkan untuk menutup kembali ventilasi tersebut secara keseluruhan, namun sekedar yang menghalanginya untuk melihat istri atau anak perempuan tetangganya.
  • Jika orang kafir menjadikan tawanan muslim sebagai tameng tatkala terjadi pertempuran, atau mereka mendirikan markas pasukan mereka di sekeliling perumahan umat Islam, maka diperbolehkan menyerang mereka lantaran pentingnya menjalankan kewajiban jihad. Namun diniatkan saat melakukan serangan tersebut adalah menargetkan orang kafir, serta menghindari sebisa mungkin jatuhnya korban umat Islam.
  • Seorang mujahid yang sangat memerlukan makanan ketika sedang berperang di wilayah musuh (darul harb) maka ia boleh mengambil makanan dari ghanimah sebelum dibagikan. Namun kebolehan mengambil makanan tersebut hanya sebatas memenuhi keperluannya. Wallahu A’lam. [Ali Shodiqin]

Referensi

Abdul Karim Zaidan. 1422H/2001M.Al-Wajiz fi Syarhil Qawa’idil Fiqhiyyah fisy-Syariah al-Islamiyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

As-Sadlan, Shalih bin Ghanim. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin. 1430 H. At-Ta’liqu ‘alal Qawa’id wal Ushulil Jami’ah. Riyadh: Muassasah Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin al-Khariyiyyah.

 

 

# Menakar Kadar Darurat # Menakar Kadar Darurat # Menakar Kadar Darurat # Menakar Kadar Darurat # Menakar Kadar Darurat

%d bloggers like this: