Mempertimbangkan ‘Urf Mengindahkan Syariat

Mempertimbangkan ‘Urf Mengindahkan Syariat

اَلثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf seperti yang ditetapkan berdasarkan nash

Fuqaha menyebutkan bahwa perbuatan apa pun yang dilakukan oleh seorang (mukallaf) sangat dimungkinkan untuk diberi hukum syar’i tertentu. Hukum tersebut dapat berupa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Termasuk dalam hal ini adalah perbuatan mukallaf terkait dengan hubungan dan interaksi antar sesama mereka. Persoalan seperti itu dikenal dalam ilmu fikih dengan muamalah.

Tidak sebagaimana ibadah mahdhah yang menuntut adanya nash (teks) syar’i yang terperinci sebagai legitimasinya, dalam muamalah justru sebaliknya. Nashnash syar’i tentang muamalah lebih banyak menjelaskan tentang kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan umum muamalah dibanding penjelasan secara rinci setiap persoalan. Hal ini karena dalam muamalah memang terbuka lebar ruang untuk terus berkembang seiring perjalanan waktu. Salah satu contohnya adalah jual beli dan berbagai transaksi online yang mungkin tidak terbayangkan oleh fuqaha terdahulu.

Oleh itu, yang diperlukan bukan nash syar’i terkait hukum-hukumnya satu persatu, namun kaidah-kaidah umum untuk memahami dan memberi penjelasan hukumnya. Salah satu kaidah umum yang sering digunakan oleh fuqaha dalam memberi hukum dalam persoalan muamalah adalah pertimbangan adat atau ‘urf.

MAKNA KAIDAH

Ats-tsabit (اَلثَّابتُ/suatu yang tetap) dalam bahasa Arab merupakan bentuk isim fa’il (kata benda yang menunjukkan pelaku) dari kata tsabata-yatsbutu-stabaatan/stubuutan (ثَبَتَ-يَثْبُتُ-ثَبَاتًا وَ ثُبُوْتًا). Tsabata sendiri memiliki beberapa arti, di antaranya: tetap dan diam (istaqarra) setelah sebelumnya banyak bergerak; atau pasti dan nyata (ta`akkada wa tahaqqaqa) setelah sebelumnya diragukan dan disangsikan keberadaannya.

Ini berarti bahwa sebelum ditetapkan berdasarkan ‘urf atau nash syar’i, status hukum suatu muamalah belum bisa ditetapkan dan belum dapat dipastikan.

Sementara ‘urf (العُرْف) secara bahasa berarti sesuatu yang dikenal oleh manusia dalam tradisi dan muamalah mereka. Selain itu, ‘urf dapat juga dimaknai dengan pengakuan (i’tiraf). Adapun secara istilah, ‘urf didefinisikan dengan suatu yang dikenal oleh manusia dan terulang-ulang dalam ucapan dan perbuatan mereka, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan atau berlaku umum (di kalangan mereka) (Abdul Wahhab Khalaf, ‘Ilmu Ushulil Fiqh, h. 89).

 

BACA JUGA: Syarat Agar Adat Menjadi Pijakan Hukum

 

Urf secara terminologi sebenarnya tidak jauh dari makna bahasa. Karena suatu pebuatan tidak disebut ‘urf kecuali perbuatan itu telah dikenal dan diakui oleh manusia. Dan pengakuan tersebut tidak terwujud kecuali setelah seringnya perbuatan itu terulang dan tidak ada yang mengingkarinya. Juga karena hal itu diterima oleh nalar dan naluri manusia yang sehat.

Adapun nash (النَّصّ) secara bahasa, berarti tinggi dan tampak (ar-raf’a wa azh-zhuhur). Sedang secara istilah, nash dapat diartikan dengan teks asli atau lafal asli yang berasal dari seorang. Sehingga maksud nash di sini bersifat umum mencakup setiap sesuatu yang tegas tertulis atau terucap dari seseorang. Selain juga mencakup teks al-Quran dan Sunnah (lihat Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah, h. 349). Karena pada dasarnya baik al-Quran maupun Sunnah keduanya terlafalkan dari lisan Rasulullah n.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari kaidah di atas secara umum yaitu: setiap sesuatu yang ditetapkan berdasarkan ‘urf maka kedudukannya sebagaimana sesuatu yang dinyatakan secara tegas dalam suatu akad; baik melalui tulisan atau lisan (Shalih bin Ghanim as-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 459).

SYARAT URF YANG DITERIMA

Namun perlu dijelaskan di sini bahwa tidak setiap ‘urf bisa diterima. ‘Urf yang kedudukannya seperti keterangan tertulis atau terucap berlaku manakala ‘urf tersebut memenuhi syarat-syaratnya. Syarat terpenting di antaranya yaitu ‘urf tersebut tidak bertentangan dengan nash syar’i dan keterangan tertulis atau terucap yang jelas maknanya. Manakala terjadi pertentangan antara keduanya, maka makna yang terkandung dalam nash syar’i dan keterangan tertulis atau terucap lebih diprioritaskan dalam menetapkan suatu keputusan.

Contoh, tatkala tertulis dalam perjanjian bahwa jam kerja adalah 07.00-17.00, maka seorang pegawai tidak boleh pulang dari kantornya pada jam 16.00 dengan alasan bahwa jam tersebut merupakan jam pulang kerja yang umumnya berlaku. Demikian juga jika dalam sebuah masyarakat berlaku tradisi bahwa seseorang yang meminjam uang akan mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamnya. Hal ini tetap tidak boleh. Karena hal ini merupakan praktek riba yang dilarang dalam nash syar’i.

APLIKASI KAIDAH

Di antara contoh aplikasi kaidah di atas dalam persoalan muamalah yaitu:

Apabila seorang suami berkata di depan istrinya, “Saya harus mentalak“, maka ucapan tersebut baginya sama dengan ucapannya, “Kamu saya talak.” Hal ini karena ‘urf yang berlaku pada umumnya menyamakan kedua ucapan tersebut dalam penggunaannya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan memakan ‘daging’ sementara makna daging yang berlaku menurut ‘urf orang tersebut khusus untuk daging biri-biri, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah jika ia memakan daging ikan.

Seseorang yang menyewa atau meminjam sesuatu, maka ia diperbolehkan memanfaatkan sesuatu tersebut untuk keperluan apa pun yang tidak tertuang dalam akad. Kecuali apabila pemanfaatan tersebut bertentangan dengan ‘urf yang biasanya berlaku.

 

BACA JUGA: Cara Menghukumi Sesuatu Yang Mustahil

 

Barang siapa menyewa sebuah rumah atau kios tanpa menjelaskan kepada pemiliknya perihal siapa dan apa profesi orang yang menempatinya, atau tanpa memberitahukan apa yang akan dikerjakan di dalamnya, maka ia diperbolehkan untuk memanfaatkan rumah atau kios tersebut untuk keperluan apa pun. Seperti untuk berjualan atau hanya sekedar untuk tempat tinggal. Namun orang yang akan menempatinya tidak boleh mempunyai profesi yang pada umumnya dapat mengganggu tetangganya; seperti tukang besi atau tempat penggilingan beras, yang asap dan debunya bisa mengganggu. Karena secara ‘urf, profesi seperti itu senantiasa diberitahukan kepada orang yang menyewakan rumah atau toko, dan mendapat izinnya terlebih dahulu.

Jika seseorang menyewa sebuah kios di pasar kain dan pakaian misalnya, maka ia seyogianya tidak menggunakan kios itu untuk tempat penempaan besi atau untuk warung makan atau sejenisnya yang bisa mengganggu tetangga kios di sekitarnya.

Dua pedagang melakukan transaksi jual beli dengan tanpa menegaskan cara pembayaran pada saat akad, apakah dibayar secara kontan atau ditangguhkan dalam beberapa waktu kemudian. Jika berdasarkan ‘urf yang berlaku bahwa pembayaran ditangguhkan beberapa waktu setelah transaksi, maka pihak pembeli tidak dituntut untuk melunasi barang tersebut secara kontan; namun melunasinya dalam waktu yang biasanya berlaku. Wallahu a’lam. [-]

REFERENSI

Abdul Wahhab Khalaf. tt. ‘Ilmu Ushulil Fiqh, Mesir: Maktabah Dakwah.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

 

oleh: Ali Shodiqin

 

 


Baca artikel menarik lainnya disini

 

 

dibuka peluang menjadi agen dikota anda, info dan pemesanan majalah fikih hujjah hubungi:

Tlp: 0821-4039-5077 (klik untuk chat)

facebook: @majalah.hujjah

Instagram: majalah_hujjah

%d bloggers like this: