Mempertimbangkan Kebiasaan Dalam Berdalil

Mempertimbangkan Kebiasaan Dalam Berdalil

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

Apa yang biasa diperbuat (adat) orang banyak merupakan hujjah (dalil/argumentasi) yang harus diindahkan.

Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran dan bantuan orang lain, manusia memerlukan cara untuk berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Dalam perjalanannya, komunikasi itu pada umumnya terjalin dengan dua cara, yaitu lisan dan tulisan (verbal) atau dengan melalui suatu tindakan atau perbuatan (non-verbal). Agar komunikasi tersebut efektif, maka masing-masing dari suatu lafal atau kata yang terucap dalam komunikasi verbal, atau suatu perbuatan dalam komunikasi non-verbal, harus dimaknai dengan arti yang sama oleh mereka yang terlibat komunikasi.

Nah, bilamana hal itu terus berulang dan dimaknai dengan arti yang sama, maka secara otomatis arti dari suatu kata atau perbuatan tersebut menjadi suatu adat atau tradisi. Oleh itu, pertimbangan adat tersebut harus diperhatikan dalam menafsirkan atau memutuskan suatu persoalan. Ini karena maksud atau interpretasi dari setiap kata atau perbuatan yang berasal dari seseorang harus berdasarkan bahasa dan adat orang tersebut. Pemaknaan yang berdasarkan adat dijadikan sebagai acuan meski tidak sesuai dengan asal maknanya secara bahasa.

BACA JUGA: BERMAQASHID HARUS DENGAN DALIL

Dari sanalah para ahli fikih kemudian menyimpulkan bahwa ‘apa yang biasa diperbuat (adat) orang banyak merupakan hujjah (dalil/argumentasi) yang harus diindahkan.

Kaidah tersebut dimasukkan oleh para ahli fikih dalam turunan kaidah al-‘adat muhkamah (adat bisa dijadikan pertimbangan hukum). Karena dalam ungkapan lain bahwa ‘apa yang biasa diperbuat orang banyak’ tidak lain adat itu sendiri.

MAKNA KAIDAH

Secara bahasa, isti’mal (الاِسْتِعْمَال) berarti menjadikan sesuatu bekerja, atau meminta seseorang untuk bekerja untuknya [Al-Mu’jamul Wasith, jld. 2, h. 628]. Dalam Kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa di antara arti dari isti’mal adalah menjalankan (untuk alat), memperkerjakan (untuk orang), dan menggunakan (untuk benda) [Kamus Al-Munawwir, h. 973].

Dalam konteks kaidah di atas, isti’mal dapat diartikan dengan suatu apa pun yang digunakan oleh sekelompok manusia, terkhusus bahasa dan tindakan yang terus dan berulang-ulang mereka pakai. Dari sana jelaslah bahwa pada hakikatnya, maksud dari isti’mal dalam kaidah ini tidak lain adalah adat atau tradisi itu sendiri. [Az-Zarqa, Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah, h. 223] Karena adat atau tradisi itulah yang pada sejatinya terus dan berulang-ulang mereka gunakan dalam berinteraksi sesama mereka.

Dengan demikian, maksud dari kaidah di atas  yaitu bahwa suatu adat atau tradisi orang banyak merupakan hujjah dan dalil yang harus diberlakukan konsekuensinya. Ini karena al-‘adat muhkamah (adat bisa dijadikan pertimbangan hukum).

SYARAT ADAT MENJADI HUJJAH

Namun harus diperhatikan bahwa tidak setiap adat atau tradisi orang banyak bisa dijadikan hujjah dan dalil. Ada syarat yang harus terpenuhi pada adat agar bisa dijadikan hujjah, di antaranya:

Pertama, adat tidak bertentangan dengan hukum-hukum syar’i yang disebutkan secara tegas dalam nash-nash syariat (manshush). Ini karena syariat hukum-hukum yang secara tegas disebutkan oleh nash-nash syar’i bersifat pasti dan mengikat. Selain itu, hukum-hukum yang terdapat dalam nash-nash syar’i harus diamalkan dan diimplementasikan. Sehingga adat atau tradisi apa pun tidak boleh membatalkan dan menggugurkan hukum-hukum yang telah ditetapkan secara tegas oleh nash-nashy syar’i. [As-Sadlan,  Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. h. 393].

Sebagai contoh, riba dan membuka aurat bagi wanita di hadapan laki-laki bukan mahram adalah diharamkan secara tegas oleh nash syar’i. Jika kedua prilaku itu telah menjadi adat dan tradisi orang banyak, maka ia tetap diharamkan dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi pembolehan dan pembenarannya.

Kedua, adat tidak bertentangan dengan hukum-hukum syar’i yang diistinbathkan oleh para ahli fikih yang menggunakan metode qiyas, atau istihsan, atau maslahah mursalah. Yaitu hukum-hukum syar’i dalam suatu persoalan yang memang tidak ada nash yang secara tegas menghukuminya. [As-Sadlan,  Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra, h. 393-394] Contohnya adalah seperti haramnya setiap sesuatu yang memabukkan dan membahayakan bagi manusia, meski tidak ada nash syar’i yang secara tegas menghukumi benda tersebut satu persatu.

KETIKA SYAR’IAT DAN ADAT BERBEDA DALAM MEMAKNAI SUATU LAFAL

Nash-nash syar’i selain mengandung suatu hukum, juga lafal-lafal dan kata-katanya dimaknai dengan beberapa arti. Adat memang tidak boleh menyelisihi hukum yang ditetapkan oleh nash secara tegas—sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya—namun makna suatu lafal atau kata yang dipahami dari adat tetap dijadikan acuan meski hal itu menyelishi makna lafal atau kata dari nash syar’i. Sebagai contoh, kata bisath [اَلْبِسَاط] dalam al-Quran dimaknai dengan bumi/tanah, sementara sekarang bisath pada umumnya diartikan dengan permadani. Oleh itu, jika seseorang bersumpah untuk tidak duduk di atas bisath—yang ia maksudkan permadani—maka ia tidak melanggar sumpahnya jika ia duduk di atas tanah, meski kata bisath dalam al-Quran berarti tanah.

APLIKASI KAIDAH

Di antara aplikasi kaidah di atas dalam persoalan-persoalan fikih, yaitu:

Jika seseorang meminta orang lain untuk membelikannya sebuah rumah, lalu setelah selesai transaksi jual beli, orang yang diminta tadi lantas meminta upah atas hal itu. Dalam kasus ini, yang perlu ditinjau adalah apakah hal seperti itu telah menjadi adat dan tradisi atau tidak. Jika hal itu sudah menjadi adat, maka orang yang diminta tadi berhak mendapat imbalan pada umumnya. Sementara jika tidak, maka ia tidak berhak atas imbalan apa pun.

Jika seseorang berkata kepada seorang tukang kayu, “Buatkanlah saya sebuah lemari seperti yang ada dalam gambar ini dengan harga dua juta,” kemudian hal itu disanggupi oleh tukang kayu tersebut, maka secara otomatis terjadilah akad ishtishna’.

Demikian juga jika seseorang bersepakat dengan orang lain untuk membuatkan sebuah rumah yang sesuai dengan arsitektur dan sifat-sifat khusus tertentu, disertai dengan harga dan syarat-syarat yang jelas, maka secara otomatis terjadilah akad istishna’.

Jika seseorang memperkerjakan orang lain untuk beberapa waktu, maka ahli fikih sepakat bahwa jam kerja orang tersebut disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Kecuali jika ada akad lain yang mengkhususkan jam kerja tertentu di luar kebiasaan tersebut.

Begitu juga dengan kebiasaan tentang besar upah atau komisi, dan pihak mana yang saja yang harus membayar atas jasa yang diberikan oleh biro-biro properti dalam membantu proses transaksi jual beli rumah. Di suatu daerah bisa jadi yang harus membayar biro tersebut dibebankan kepada penjual. Di daerah lainnya mungkin dibebankan hanya kepada pembeli. Sementara di daerah lain dibebankan kepada kedua belah pihak; penjual dan pembeli. Hal itu semua ditetapkan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di daerah masing-masing. Wallahu A’lam. []

REFERENSI

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

 

%d bloggers like this: