Kompensasi Pembayaran Pelunasan Hutang Bolehkah?

Kompensasi Pembayaran Pelunasan Hutang Bolehkah?

Pada zaman sekarang, kejujuran dalam interaksi keuangan merupakan barang yang langka. Jangankan orang awam, orang-orang yang memiliki pengetahuan keislaman yang baik pun tidak jarang sulit dipercaya jika sudah terlibat transaksi keuangan.

Kondisi ini mendorong banyak pihak untuk bersikap ekstra hati-hati saat hendak melakukan transaksi keuangan. Salah satu tindakan preventif yang kemudian ditempuh untuk mencegah aksi penipuan atau kerugian dalam transaksi keuangan adalah syarat jaza’i. SYARAT JAZA’I DAN

LATAR BELAKANGNYA

Dalam masalah hutang-piutang, para ulama fiqih mendefinisikan syarat jaza’i sebagai kesepakatan antara dua belah pihak yang terlibat akad keuangan tentang besarnya ganti rugi yang berhak diterima oleh pihak pertama (pemberi pinjaman) jika pihak kedua (peminjam) tidak menetapi kewajibannya (melunasi pinjaman), atau terlambat menetapi kewajibannya. Ia disebut syarat jaza’i dikarenakan mengandung unsur jaza’ (sanksi) saat peminjam tidak menepati kewajiban melunasi hutangnya.

Syarat jaza’i berbeda dengan gharamah maaliyah (denda harta). Sebab, gharamah maaliyah ditetapkan oleh hakim pengadilan setelah terjadinya pelanggaran kesepakatan melunasi hutang oleh pihak peminjam. Adapun syarat jaza’i ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemberi pinjaman dan peminjam, di awal akad hutang-piutang, sebelum terjadinya pelanggaran.

Sebagai contoh, pondok pesantren A mengajukan pinjaman sebesar Rp 5 miliar kepada BMT B untuk keperluan membangun gedung asrama dan ruang kelas. Ponpes A dan BMT B lalu membuat akad, yang menyatakan pembayaran hutang tersebut akan dicicil selama 50 bulan, dengan cicilan per bulan Rp 1 miliar. Keduanya lalu menyepakati jika pada bulan ke-50 hutang tersebut belum mampu dilunasi oleh Ponpes A, maka pihak BMT B berhak menyita mobil ponpes atau aset lainnya yang bisa menutupi pelunasan hutang. Asumsinya, BMT B mengalami kerugian cukup besar bila piutang beberapa miliar rupiah tidak bisa dikembalikan tepat waktu.

Bagaimana sebenarnya status syarat jaza’i seperti ini?

Di kalangan ulama kontemporer terjadi perbedaan pendapat tentang sahtidaknya penerapan syarat jaza’i dalam transaksi keuangan.

PENDAPAT YANG MEMPERBOLEHKAN

Sebagian ulama kontemporer, di antaranya Hai’ah Kibar Ulama (Majelis Ulama Senior) Arab Saudi, Lembaga Pengawas Syariah Baitut Tamwil Kuwait, Dr. Ash-Shiddiq Muhammad Amin AdhDharir, dan Syaikh Abdullah bin Mani’ berpendapat syarat jaza’i itu sah dan boleh menurut syariat, dengan sejumlah syarat.

• Pihak pemberi pinjaman benarbenar mengalami kerugian karena keterlambatan peminjam melunasi hutangnya.

• Pihak peminjam tidak memiliki udzur yang syar’i saat terlambat atau tidak mampu melunasi hutangnya. Misalnya, peminjam mengalami jatuh pailit, bencana kebakaran, gempa bumi, dan lain-lain.

• Kompensasi bagi pihak pemberi pinjaman tidak berbentuk uang. Jika berbentuk uang, maka hal itu adalah riba menurut kesepakatan ulama.

Besarnya kompensasi dinilai dan ditentukan oleh pihak yang ahli dan berkompeten, baik pengadilan maupun lembaga konsultan lainnya. Kompensasi tidak boleh lebih besar dari jumlah hutang yang belum dilunasi.

Setelah melakukan sidang dan kajian, Hai’ah Kibar Ulama’ Arab Saudi menyatakan, “Majlis dengan sepakat menyatakan bahwa syarat jaza’i yang diberlakukan dalam akad-akad adalah syarat yang sah dan diakui, wajib diambil selama menurut tinjauan syariat tidak ada udzur pada pelanggaran yang dilakukan pihak yang terkena kewajiban. Sehingga adanya udzur menggugurkan kewajiban (berlakunya syarat jaza’i), sampai udzur itu hilang.” (Abhats Hai’at Kibar Ulama’ Arab Saudi, 1/295)
Lembaga Pengawas Syariah Baitut Tamwil Kuwait juga memfatwakan, “Sesungguhnya di antara pokok ajaran madzhab Imam Ahmad adalah keabsahan syarat-syarat yang menyertai akad-akad, selama bukan syarat yang menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Maka syarat (jaza’i) seperti ini termasuk kategori syarat yang sah, sehingga mempersyaratkannya dalam sebuah akad tidaklah merusak akad tersebut…” (Al-Fatawa Asy-Syar’iyah fil Masail Al-Iqtishadiyah, 1/33)

Dasar argumentasi mereka adalah:

Keumuman ayat Al-Qur’an dan hadits yang memerintahkan untuk memenuhi perjanjian. Seperti firman Allah, “Hai orangorang yang beriman, penuhilah perjanjianperjanjian!” (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Keumuman ayat Al-Qur’an dan hadits yang melarang dari merugikan orang lain. Seperti sabda Nabi SAW :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh memulai tindakan yang membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas dengan tindakan yang membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

PENDAPAT YANG MELARANG

Mayoritas ulama kontemporer dan lembaga fikih kontemporer mengharamkan syarat jaza’i dalam akad hutang-piutang.

Mujamma’ Fiqih Islami (Dewan Fikih Islam) yang merupakan lembaga otonom di bawah Rabithah ‘Alam Islami, dalam sidang dan kajiannya yang ke-15 di kota Jeddah memfatwakan, “Tidak boleh menurut syariat mempersyaratkan ganti rugi saat kondisi pelunasan hutang mengalami keterlambatan.” (Majalah Mujamma’ Al-Fiqh Al-Islami, edisi VI, vol. 1, hlm. 193)

Dasar argumentasi mereka adalah:

Syarat jaza’i tidak sesuai dengan tuntunan syari’at. Allah berfirman, “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran ekonomi, maka berilah tangguh sampai dia mendapatkan kelapangan ekonomi. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)

Syarat jaza’i sangat rentan menjadi sarana menuju riba’ jahiliyah.

PENDAPAT YANG LEBIH KUAT

Setelah mengkaji masing-masing pendapat dan argumentasinya, Dr. Muhammad Az-Zuhaili, Dr. Nafi Syafiq ‘Ajam, dan lainnya menyimpulkan syarat jaza’i  diperbolehkan apabila memenuhi syarat-syaratnya dan sebagai ganti atas kerugian yang benar-benar dialami oleh si pemberi pinjaman. (Mausu’ah Qadhaya Islamiyah Mu’ashirah, 5/109)

Pendapat pertama ini dianggap lebih kuat karena:

Pertama, hukum asal syarat dan akad adalah boleh, kecuali jika menyelisihi syariat. Nabi n bersabda, “Kaum muslimin itu terikat oleh syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram.” (HR. Tirmidzi)

Syaikh Az-Zuhaili dan lainnya tidak menemukan pelanggaran syariat di dalam syarat jaza’i.

Kedua, syarat jaza’i  secara lahiriah adalah tambahan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Sebenarnya ia bukan keuntungan murni bagi pemberi pinjaman, namun ia lahir karena ada pelanggaran pihak peminjam terhadap ketentuan akad hutang-piutang. Pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian bagi si pemberi pinjaman. Maka kerugian tersebut ditambal dengan syarat jaza’i.

Ketiga, syarat jaza’i  mengandung banyak manfaat dan merealisasikan banyak kebaikan bagi kedua belak pihak. Oleh karenanya ia berkembang luas di tengah masyarakat dan merealisasikan tujuan-tujuannya. Wallahu a’lam bishshawab. []

baca juga: Piutang Tidak Mempengaruhi Kewajiban Zakat?

 

Referensi

Amanah ‘Amah li-Hai’ah Kibaril Ulama, Abhats Hai’ah Kibar Al-Ulama’, Riyadh: Dar Zahim, cet. 2, 1426 H.

Muhammad Az-Zuhaili, Mausu’ah Qadhaya Islamiyah Mu’ashirah, Damaskus: Dar Al-Maktabi, cet. 1, 1430 H.

As-Shiddiq Muhammad Amin Adh-Dharir, Asy-Syarth Al-Jaza’i, dalam Majallah Mujamma’ Al-Fiqh Al-Islami, vol. II.

Hamadati Syabihuna Ma’ Al-Ainain, Asy-Syarth Al-Jaza’i wa Mukhtalifu Shuwarihi wa Ahkamuhu, dalam Majallah Mujamma’ Al-Fiqh Al-Islami, vol. II.

Nafi Syafiq ‘Ajam, Asy-Syarth Al-Jaza’i fil Fiqh Islami, dalam Majallah Mujamma’ Al-Fiqh Al-Islami, vol. II.

 

%d bloggers like this: