Kebun Belum Dibayar Lunas

Kebun Belum Dibayar Lunas

Untuk Siapa Hasilnya

Seseorang (A) membeli sebidang kebun kelapa sawit dari tetangganya (B) seharga Rp 100 juta. A menyerahkan uang Rp 70 juta kepada B sebagai uang muka. Sisanya Rp 30 juta akan diserahkan oleh A dalam jangka waktu satu tahun. Transaksi pun disepakati dan kebun kelapa sawit itu menjadi milik A. Tiga bulan setelah transaksi terjadi, kelapa sawit di kebun tersebut siap dipanen. Timbul pertanyaan, bolehkah A memanen kelapa sawit tersebut padahal ia belum melunasi harga kebun tersebut? Ataukah hasilnya tetap menjadi milik B? Atau mereka berbagi 70:30 sesuai dengan harga yang sudah dibayar oleh A?

 

Efek Keabsahan Transaksi

Transaksi yang dilakukan oleh A dan B di atas sudah sah. Efeknya, terjadi perpindahan hak kepemilikan dan segala hal yang mengikutinya. Hak kepemilikan kebun kelapa sawit tersebut telah beralih kepada A, sehingga ia berhak memanen kelapa sawit tersebut, meskipun ia belum melunasi harga pembeliannya. Hal ini seperti seseorang yang membeli sepeda motor secara kredit ke sebuah dealer, ia berhak memakai sepeda motor tersebut meskipun cicilannya belum lunas.

Kelapa sawit mengalami penyerbukan tanpa proses penyerbukan buatan dari petani. Berbeda halnya jika A membeli tanah dari B sedangkan di atas tanah tersebut terdapat tanaman yang sudah siap dipanen buahnya atau bijinya, karena telah dilakukan penyerbukan buatan oleh penjual tanah (B), maka pada asalnya hak panen berada di tangan B.

 

Eksepsi

Hal di atas dapat tidak berlaku, jika saat akad dilakukan, pembeli mensyaratkan hak panen untuk dirinya dan penjual setuju, maka dalam hal itu panen buah atau biji tersebut menjadi hak pembeli. Hal ini berdasar hadits dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

Barangsiapa menjual pohon kurma yang telah siap dilakukan penyerbukan buatan (siap dipanen buahnya), maka buah kurma tersebut menjadi milik penjual, kecuali jika pembeli mensyaratkan buah kurma tersebut menjadi miliknya.” (HR. Bukhari no. 2630 dan Muslim no. 1543)

Syarat dalam jual beli (syuruth ja’liyah) adalah syarat-syarat yang diajukan oleh pihak penjual atau pihak pembeli atau kedua-duanya saat akan melangsungkan akad jual beli; untuk maslahat mereka atau maslahat terlaksananya akad jual beli.

Hukum asal dari syarat-syarat dalam jual beli adalah wajib ditepati. Ini berdasarkan keumuman firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (di antara kalian).” (QS Al-Maidah: 1), dan keumuman sabda Nabi SAW, “Orang-orang Islam itu terikat dengan syarat-syarat (yang disepakati) diantara mereka.” (HR. Abu Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ad-Daraquthni, dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah). Secara umum kaum muslimin telah bersepakat atas diperbolehkannya mengajukan syarat-syarat dalam jual beli.

Selanjutnya, syarat-syarat dalam jual beli bisa dibagi menjadi dua bagian; syarat-syarat yang benar dan syarat-syarat yang rusak. Syarat-syarat yang benar dalam jual beli adalah syarat-syarat yang:

  1. menjadi konskuensi dari akad jual beli. Seperti penjual (toko elektronik) mensyaratkan pembeli membayar secara cash di toko elektronik, dan pembeli mensyaratkan agar lemari es dapat ia bawa langsung setelah ia membayar secara cash di toko.
  2. atau membantu terlaksananya akad jual beli. Seperti pihak penjual mensyaratkan adanya barang jaminan dari pihak pembeli dan pihak pembeli mensyaratkan tenggang waktu pelunasan pembayaran dari pihak penjual.

Contoh: Pembeli berkata kepada penjual, “Saya beli tanah Anda ini dengan harga 100 juta, sebanyak 70 juta saya bayarkan secara tunai dan 30 juta sisanya akan saya serahkan satu tahun lagi.” Di sini pembeli mensyaratkan tenggang waktu satu tahun untuk pelunasan sisa 30 juta.

Lalu penjual mensyaratkan agar pembeli menyerahkan barang jaminan, misalnya mobil. Jika setahun kemudian pembeli tidak mampu membayar 30 juta sisanya, maka penjual bisa menjual mobil jaminan tersebut, lalu ia mengambil haknya (30 juta) dan mengembalikan sisa penjualannya kepada pemilik mobil tersebut. Dengan adanya syarat dari kedua belah pihak ini, akhirnya si pembeli mampu melunasi harga tanah dan penjual menerima pembayarannya secara penuh. Syarat dari kedua belah pihak tersebut telah membantu terselenggaranya akad jual beli.

  1. atau mengandung maslahat yang tidak diharamkan oleh syariat Islam, baik manfaat bagi penjual, pembeli, maupun kedua belah pihak. Contoh: membeli tanah atau rumah dengan syarat ada surat sertifikat asli, atau membeli rumah dengan syarat telah mendapatkan aliran air bersih dan listrik.

baca juga: Syarat-syarat Dalam Transaksi

Syarat-syarat di atas diperbolehkan oleh syariat. Dalilnya adalah Nabi SAW bersabda kepada Jabir bin Abdullah, “Juallah untamu kepadaku seharga satu uqiyah!” Jabir bercerita, “Lalu saya menjualnya seharga satu uqiyah dan saya mensyaratkan kepada beliau agar saya mengendarainya hingga saya sampai kepada keluargaku (di Madinah). Saat tiba di Madinah, saya mengantarkan unta itu kepada Nabi SAW dan beliau menyerahkan uang pembayarannya kepadaku.” (HR. Bukhari no. 2385 dan Muslim: Kitabul Musaqah no. 715 dengan lafal Muslim)

Wallahu a’lam bish-shawab.

%d bloggers like this: