Keadilan dalam Iddah

Keadilan dalam Iddah

Demi prinsip kesetaraan gender, syariat Islam yang mapan sering dicela. Baik secara eksplisit maupun implisit, dengan meragukan kemaslahatan yang terkandung didalamnya. Objek yang sering dipersoalkan ialah hukum syar’i berkaitan dengan wanita. Diantaranya adalah masalah iddah bagi wanita. Berikut ulasannya secara singkat.

Keadilan Iddah dipertanyakan

Pasca terjadinya perceraian dimulailah masa iddah bagi istri. Pada giliran selanjutnya berbagai konsekuensi baik secara materi, biologis hingga psikologis harus ditanggungnya. Sebagaimana disinggung oleh Nawal al-Sadawi bahwa perempuan dalam budaya patriarkhi, misalnya di Mesir, kehilangan berbagai bentuk keadilan hukum dan menanggung beban lebih berat. Tak jarang timbul kecaman negatif yang disebabkan posisinya, dari orang-orang di sekitarnya. Begitu juga himpitan berbagai tekanan menimpa diri dan kemerdekaan sosialnya. Tidak ada atau minimnya tanggung jawab dari suami terhadap anaknya, membuat seorang ibu sering menanggung beban dan tanggung jawab yang lebih berat dalam mengasuh anak-anaknya. (Lihat, Nawal al-Sadawi, Dirosat anil Mar’ah war Rajul fi al-Mujtama’ al-Arabi, (Beirut: Muassah arabiyah, cet-2, 1990), 848-849)

Di sisi lain laki-laki tidak pernah kehilangan kemerdekaan untuk memperturutkan kebebasan, dan kesenangannya. Terlebih lagi setelah menceraikan istrinya, dia dengan mudah mengawini perempuan lain karena iddah tidak berlaku padanya. Sedangkan bagi wanita, berlaku baginya masa iddah yang menghalangi dirinya untuk segera menikah dengan laki-laki lain pasca cerai, (Ibid, 852).

Berangkat dari semangat kesetaraan gender antara pria dan wanita, Musdah mulia menyebutkan setidaknya ada dua hal yang patut menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan syariat iddah bagi wanita. Pertama, saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang kedokteran telah memungkinkan untuk mengetahui kehamilan dalam waktu singkat dengan hasil yang akurat. Kedua, seiring dengan semakin majunya cara berpikir manusia, maka semakin menggema dan dahsyatnya suara-suara yang menggugat berbagai ketidakadilan gender di masyarakat yang dialami oleh laki-laki atau perempuan, hanya saja dibandingkan laki-laki, perempuan lebih banyak mengalami ketidakadilan, terutama dalam pemenuhan hak asasi mereka, (Siti Musdah Mulia, Muslimah Reformis Perempuan Pembaharu Keagamaan, (Bandung: Mizan, Cet-1, 2005), 219).

Dengan kata lain, menurut Musdah Mulia syariat iddah yang selama ini berlaku patut untuk diragukan kemaslahatannya bagi wanita, berdasarkan argumentasi yang dia kemukakan.

Keadilan Iddah bagi wanita

Sebagai seorang muslim perlu diingat bahwa ditetapkannya syariat islam tak lain adalah demi maslahat manusia itu sendiri, baik diketahui maupun tidak. Diantaranya adalah dalam perkara iddah bagi wanita. Mengetahui keadaan rahim wanita bukanlah satu-satunya tujuan ditetapkannya iddah bagi wanita. Sebab iddah tidak hanya berlaku bagi wanita yang masih produktif. Namun juga berlaku bagi wanita yang sudah memasuki masa menopause. Bahkan bagi wanita yang diceraikan dan belum berhubungan badan, tidak ada iddah baginya. Menurut jumhur ulama, iddah adalah masa tunggu seorang wanita dalam rangka mengetahui kebersihan rahim, sebagai bentuk ibadah, atau untuk berkabung (tafajju’) atas kematian suaminya. (Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet-4, TT) 9/859).

Secara terperinci, mengenai iddah bagi wanita yang ditinggal mati suami dimaksudkan sebagai masa belasungkawa dan penghormatan dari pihak isteri terhadap suami yang meninggal. (Lihat Abdulah al-Bassam, Taudhih al-Ahkam min Bulughil Maram, (Makkah: Maktabah al-Akda, Cet-5, 2003), 5/561-562)

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hikmah iddah dalam talak ba’in, adalah untuk mengetahui dengan pasti kondisi rahim isteri, sehingga terjadinya percampuran nasab dapat dicegah. Sedangkan dalam talak raj’i, adanya masa iddah memberikan kesempatan adanya rekonsiliasi setelah kondisi lebih tenang. Dengan menimbang berbagai kesulitan dan bahaya serta rasa kesendirian akibat perpisahan. (Lihat Fiqh Islam, 9/592)

Sebab kemaslahatan dalam pernikahan tidak akan terwujud sebelum menjalani kehidupan rumah tangga dalam masa yang lama. (Sayid Sabiq, Fikih Sunah, (Kairo: Dar Mishr, TT), 2/209)

baca juga: Darah Haid di Luar Kebiasaan Wanita

Disisi lain, berbagai macam gugatan yang muncul dan mempersoalkan kesetaraan gender antara pria dan wanita tak lain timbul dari framework barat. Hal mana berasal dari masyarakat yang telah lama mengalami problem relasi antara pria dan wanita. Meskipun dijustifikasi dengan berbagai macam argumentasi. Perbedaan peranan dan hak yang Allah berikan kepada pria dan wanita bukan berarti penindasan, namun untuk menjaga fitrah dan kecenderungan masing-masing. (Lihat Dr. Khalif Muammar, Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim, (Jurnal Islamia, Vol. III No. 5, 2010), 55).

 

 

%d bloggers like this: