Kaidah dalam Memecahkan Fikih Nazilah

Kaidah dalam Memecahkan Fikih Nazilah

Meski nazilah adalah persoalan yang baru, namun bukan berarti ia benar-benar baru yang tidak memiliki kemiripan dengan persoalan sebelumnya. Oleh itu, ada beberapa rambu-rambu yang seyogianya diperhatikan agar menghukumi nazilah tersebut benar, atau paling tidak mendekati kebenaran. Diantara rambu-rambu penting tersebut yaitu:

Pertama, menghimpun setiap dalil dan qarinah yang berkaitan dengan nazilah

Jika terjadi suatu peristiwa baru (nazilah) maka langkah pertama yang dilakukan oleh seorang alim adalah berusaha menghimpun setiap dalil dan qarinah (penguat) yang berkaitan dengannya. Dalil dan qarinah itu meliputi ayat al-Quran, hadits Nabi b, pendapat ulama salaf (sahabat, tabi’in dan tabiut tabi’in), bentuk-bentuk (aujuh) qiyas yang memungkinkan untuk diaplikasikan, tinjauan dari beragam sudut bahasa, serta berusaha mencari ijtihad para imam madzhab dari buku-buku fikih terdahulu.

Ibnu Abdil Barr pernah berkata, “Seseorang tidak akan bijaksana menilai suatu kejadian jika dia tidak mengetahui peristiwa (serupa) yang terjadi sebelumnya.”

Dua, berpegang (iltizam) pada nash dan tidak berijtihad dalam permasalahan yang qath’i

Perkara lainnya yang seyogianya diperhatikan seorang alim dalam usaha menyelesaikan perkara yang baru adalah perpegang pada nash-nash syar’i melalui makna dan petunjuknya (dalalah), baik yang langsung menunjuk pada suatu hukum atau berdasarkan keumuman makna dan petunjuk zahirnya.

(baca juga: Pada Dasarnya Semua Bebas Dari Tanggungan)

Urutan yang harus dirujuk dalam menyelesaikan suatu hukum adalah nash al-Quran dan Sunnah. Untuk itu, tidak diperbolehkan untuk berijtihad menetapkan suatu hukum yang telah ditetapkan hukumnya oleh al-Quran secara pasti (qath’i). Seperti berijtihad mengenai keharaman khamar, babi, dan riba atau mengenai kewajiban shiyam ramadhan dan had potong tangan bagi pencuri jika telah mencapai nishab dan terpenuhi syarat-syaratnya. Ranah ijtihad hanya berlaku pada hukum-hukum yang dalilnya bersifat zhanni. Hukum yang dalilnya qath’i tidak masuk dalam ranah ijtihad sehingga konsekuansinya adakah menerapkan hukum yang terdapat pada dalil qath’itu tanpa sedikitpun keraguan.

Tiga, memperhatikan tradisi (‘urf) dan adat manusia

Jika hukum-hukum Islam kita perhatikan, akan didapatkan bahwa syariat ternyata menjaga dan mengakui kebiasan dan adat bangsa Arab yang selaras dengan nilai Islam (‘urf shahih). Taruh saja misalnya dalam kewajiban pembayaran diyat yang juga dipikulkan kepada kerabat laki-laki terdekat pihak yang dituntut diyat jika memang tidak mampu. Juga seperti pensyaratan adanya kesamaan (kafaah) antara calon pasangan terkhusus mengenai agamanya, dan penetapan kekerabatan pihak laki-laki (ashabiyyah) dalam perwalian dan warisan. Semuanya tersebut merupakan tradisi dan adat Arab yang selaras dengan nilai Islam yang dijadikan sebagai bagian dari syariat.

Dari sana, ulama mengemukakan beberapa kaidah fikih yang didasari oleh ‘urf. Kaidah itu seperti: al-‘adah muhakkamah (tradisi dapat menjadi hukum), ats-tsabit bil ‘urfi, tsabitun bi dalil syar’i (suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan tradisi (seperti) hukum yang ditetapkan oleh dalil syar’i), juga kaidah (setiap kata/istilah umum yang terdapat dapat syariat dan tidak didefinisikan oleh syariat dan bahasa maka pendefinisaannya dikembalikan pada tradisi).

Kisah Ibnu Zaid Al-Qairawani berikut adalah contoh bagaimana seorang alim menyikapi ‘urf. Beliau adalah seorang ulama Malikiyah terkenal yang memilih tinggal di pinggiran kota Kairo. Lantaran halaman rumah dan kebun yang cukup luas, dia memiliki seekor anjing terlatih untuk menjaganya. Suatu hari seseorang bertanya kepada Ibnu Zaid, “Mengapa engkau memiliki anjing terlatih sementara Imam Malik memakruhkannya?” Ibnu Zaid lantas menanggapi, “Seandainya Imam Malik hidup pada zaman kita ini niscaya dia akan memelihara seekor singa terlatih.”

Empat, mempertimbangkan suatu darurat atau hajat dan memperhatikan maslahat manusia

Diantara persoalan penting lainnya yang semestinya menjadi pertimbangan seorang alim dalam memutuskan hukum suatu nazilah adalah mengenai darurat, hajat dan maslahat manusia. Tentu dengan cacatan bahwa definisi darurat, hajat dan  maslahat tersebut adalah sebagaimana yang disebutkan oleh ulama yang diakui kredibelitasnya, bukan berdasarkan hawa nafsu

Darurat dan hajat yang muktabar tentunya akan mendapatkan hukum  pengecualian yang berbeda dengan hukum normalnya. Ini sebagai bentuk kemudahan dan keringanan yang diberikan oleh syariat kepada manusia agar mereka tetap berada dalam ketentuan syariat di setiap amal perbuatan mereka. Dengan mempertimbangkan darurat dan hajat manusia dengan bijaksana maka secara otomatis kemaslahatan manusia akan terjaga. Ini karena kemaslahan hamba merupakan diantara pondasi dan pilar penting dari syariat.

Lima, tidak tunduk pada tekanan realita yang rusak

Meski mempertimbangkan tradisi masyarakat dan maslahat mereka, namun tidak berarti seluruh hukum harus tunduk pada tradisi dan maslahat tersebut walaupun keduanya adalah tradisi dan maslahat yang bertentangan dengan nilai Islam. Realita, tatanan dan tradisi masyarakat  yang morat-marit yang tidak selaras dengan nilai Islam jelas bukan suatu yang dijadikan bahan pertimbangan. Justru syariat memerintahkan untuk merubah realita dan tradisi tersebut.

Untuk itu,  membenarkan seluruh realita dan tradisi yang berseberangan dengan nilai Islam dengan beralasan realita dan kondisi masyarakat yang memang demikian, bukanlah bagian dari makna ijtihad. Bahkan sikap seperti itu mendapat celaan dari banyak ulama. (Ali Shodiqin)

 

%d bloggers like this: