Hingga saat ini ada saja upaya ‘distorsi fikih poligami’ yang dilakukan oleh mereka yang kurang setuju dengan syariat ini. Nggak tanggung-tanggung, mereka pun juga ‘memanfaatkan’ dalil untuk menciptakan ketentuan baru dalam fikih poligami sesuai versi mereka. Di antaranya adalah menjadikan izin istri sebagai syarat dalam poligami. Tentu ini adalah subhat yang harus segera diobati.
FATIMAH MENOLAK DIPOLIGAMI?
Dalam sebuah artikel dipaparkan tentang keengganan Fatimah dipoligami dan sikap Nabi ﷺ yang melarang Ali berpoligami. Imam an-Nawawi menyebutkan bahwa sebenarnya Nabi ﷺ mengetahui kebolehan Ali menikahi putri Abu Jahal—sehingga dalam riwayat lain beliau menyatakan tidak hendak mengharamkan poligami, tetapi beliau melarang menantunya berpoligami karena dua alasan.
Pertama, karena hal itu akan menyakiti hati Fatimah yang nantinya akan menyakiti Rasulullah ﷺ, di mana siapa pun yang menyakiti beliau, maka dia akan celaka. Langkah ini beliau lakukan karena besarnya kasih-sayang beliau kepada Ali dan Fatimah.
Kedua, karena dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah kepada Fatimah yang disebabkan kecemburuannya.
Lebih lanjut dijelaskan, hadits tersebut sebagai penjelas bahwa poligami boleh dilakukan dengan syarat mendapat persetujuan istri. Selain juga harus adil dan mampu memberikan nafkah kepada para istri, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah az-Zuḥaili dalam Fiqh al-Islam wa Adillatuhu (1985, VII: 168) dan Abu Zahrah dalam Zahrah at-Tafasir (1583).
BACA JUGA: Poligami Itu Solusi Bukan Diskriminasi
Jika istri tidak mau dipoligami, maka suami tidak boleh berpoligami. Pendapat ini diperkuat dengan pemahaman ayat al-Baqarah ayat 233 yang berkaitan dengan bolehnya menyapih anak sebelum 2 tahun dengan syarat suami istri telah bermusyawarah dan saling rela. Secara mafhum muwafaqah keharusan bermusyawarah dan saling rela ini juga berkaitan erat dengan seluruh aktivitas rumah tangga tanpa terkecuali dalam hal poligami.
Di akhir pemaparan disebutkan, istri memiliki hak penuh untuk menyetujui dan menolak dipoligami. Menolaknya bukan merupakan dosa, karena rumah tangga bukan semata-mata milik suami. Hal ini telah dicontohkan oleh Fatimah yang kemudian dilegitimasi oleh Rasulullah. (https://geotimes.co.id/opini/siti-fatimah-az-zahra-pun-menolak-dipoligami/
MEMAHAMI HADITS FATIMAH
Terkait dengan hadits ini, Ibnu Qayim menuturkan, ada hikmah yang besar dengan dilarangnya Ali mengumpulkan Fatimah dengan putri Abu Jahal dalam satu ikatan pernikahan. Seorang wanita derajat kemuliaannya mengikuti suaminya. Jika seorang wanita memiliki kemuliaan tersendiri maka dia menjadi mulia karena dirinya sendiri dan suaminya. Contohnya adalah Ali dan Fatimah.
Dan tidaklah Allah Subahanahu Wta’ala akan menyatukan fatimah dan putri abu jahal dalam derajat yang sama, baik karena dirinya sendiri atau karena suaminya. Padahal kemuliaan keduanya jelas beda. Sehingga mengumpulkan keduanya dalam satu pernikahan bukanlah hal yang baik dari sisi syar’i dan derajat kemuliaan (Zadul Ma’ad, 5/117/119).
Dengan kondisi yang berbeda tersebut, dikhawatirkan api cemburu membakar perasaan Fatimah yang dapat memicu amarah yang tidak selayaknya terjadi menurut tinjauan dien. Sehingga kalaulah Fatimah meridhai keinginan Ali, boleh saja baginya menikah lagi. Namun realitanya tidak. Bagaimanapun juga Fatimah adalah manusia biasa yang memiliki kecemburuan.
Di sisi lain, larangan Rasulullah bukan mengharamkan sesuatu yang halal. Tapi demi kebaikan Ali sendiri, sebab menyakiti Rasulullah ﷺ sebagai efek dari menyakiti Fatimah adalah suatu keharaman yang tidak kecil (Fathul Bari, 19/114).
PENDAPAT AZ-ZUHAILI DAN ABU ZAHRAH
Menetapkan izin kepada istri sebagai syarat sahnya dan diperbolehkannya poligami memerlukan dalil yang jelas. Sebab tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta izin terlebih dahulu sebelum menikah dengan calon istri baru.
Dr. Wahbah tidak menyebutkan sama sekali tentang izin kepada istri untuk berpoligami. Bahkan dalam syarat poligami beliau hanya menyebutkan dua syarat, yaitu adil dan mampu menafkahi. Tidak ada syarat harus izin kepada istri.
Begitu juga halnya dengan Syaikh Abu Zahrah. Ketika menafsiri tentang ayat poligami dalam surat an-Nisa, beliau hanya menyebutkan dua syarat, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Bahkan secara tegas beliau jelaskan bahwa jika dua syarat itu ada yang tidak terpenuhi maka pernikahan tetap sah.
Kemudian dengan dalih mafhum muwafaqah, izin istri dianggap sebagai syarat poligami dengan dianalogikan pada musyawarah suami istri tentang menyapih anak.
Logika seperti ini dalam Ushul Fikih disebut dengan Qiyas. Tapi mengqiyaskan persoalan menyusui dan poligami adalah qiyas yang kurang tepat, disebut dengan Qiyas Ma’al Fariq. Seakan keduanya layak dianalogikan padahal beda dari sisi illatnya.
Menolak dipoligami bukanlah dosa. Tapi akan menjadi berdosa jika dengan dalih itu menetapkan sesuatu dalam syariat tanpa dalil syar’i yang jelas. Dalam hal ini menjadikan izin istri sebagai syarat sahnya poligami. Wallahu A’lam. [-]
Oleh: Ilyas Mursito
Baca artikel menarik lainnya disini
dibuka peluang menjadi agen dikota anda,
info dan pemesanan majalah fikih hujjah
hubungi:
Tlp: 0821-4039-5077 (klik untuk chat)
facebook: @majalah.hujjah
Instagram: majalah_hujjah
