Islam Menafikan Tindakan yang Membahayakan dan Merugikan

Islam Menafikan Tindakan yang Membahayakan dan Merugikan

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak (boleh menimbulkan) bahaya dan tidak (boleh) membalas suatu bahaya dengan bahaya

Kedudukan dan Dalil Kaidah

Kaidah ini merupakan salah satu di antara lima kaidah pokok fikih yang bersifat universal (al-qawa’id al-kulliyyah al-kubra). Yaitu kaidah fikih yang ruang lingkup objek aplikasinya lebih luas dan umum dari kaidah-kaidah lainnya, karena mencakup bab-bab fikih yang lebih banyak. Selain itu, fuqaha empat madzhab juga sepakat mengakui kaidah tersebut dan mengaplikasikannya. (Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqhi al-Kulliyyah, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, hlm. 19).

Kaidah ini merupakan salah satu pilar syariat Islam yang merupakan pijakan dalam mencegah setiap perbuatan yang membahayakan. Bentuk pencegahan ini bisa berwujud, baik berupa ganti rugi atau mengganti barang yang serupa, atau dapat berupa hukuman tertentu bagi pelakunya. Kaidah ini juga merupakan pondasi teori maslahat yang terwujud dengan cara mengusahakan maslahat (jalbul mashalih) atau dengan cara mencegah terjadinya suatu kerusakan (dar`ul mafasid). Untuk alasan inilah, fuqaha menjadikan pilar ini sebagai pegangan dan barometer mereka dalam memutuskan suatu hukum syar’i. (Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqhi al-Kulliyyah, Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, hlm. 78)

Lafal kaidah ini dipetik dari sabda Rasulullah n yang juga dengan lafal yang sama. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan lainnya. Al-Albani menilai bahwa hadits ini shahih. (lihat Silsilatul Ahadits ashShahihah, 1/498)

Dalam beberapa kitab, lafal yang digunakan untuk mengungkapkan kaidah ini adalah (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang artinya ‘suatu bahaya itu dihilangkan’. (al-Asybah wan Nazhair, as-Subki, 1/41, al-Asybah wan Nazhair, as-Suyuthi, hlm. 83, dan al-Asybah wan Nazhair, Ibnu Najim, hlm. 72).

baca juga: Hukuman Mati bagi Pengedar Narkoba

Makna Kaidah

Dharar adalah menimbulkan suatu kerusakan pada suatu barang, atau menimbulkan kerugian atau bahaya pada orang lain. Sementara dhirar adalah membalas suatu kerusakan atau bahaya yang menimpa diri seseorang dengan suatu kerusakan atau bahaya juga.

Pendapat lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘la dharara wa la dhirara’ adalah janganlah seseorang menimpakan suatu bahaya pada saudaranya, baik dengan memulai menimbulkan bahaya tersebut, atau dengan membalas suatu bahaya yang menimpa dirinya dengan bahaya juga. (al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqhi al-Kulliyyah, hlm. 78).

Oleh karena itu, seseorang yang merasa miliknya dirugikan hendaknya mengadukan perkaranya ke pengadilan. Pengadilanlah yang memutuskan orang yang merugikan miliknya itu untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya. (al-Wajiz fi Syarhil Qawa’idil Fiqhiyyah fisy Syari’ah al-Islamiyyah, Abdul Karim Zaidan, hlm. 85-86)

Bahaya dan kerusakan yang dimaksud di sini adalah setiap jenis bahaya dan kerusakan. Mencakup bahaya yang bersifat umum yaitu yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada sekelompok atau sejumlah orang tertentu, dan bisa juga berupa bahaya khusus yang hanya menimpa orang tertentu. (lihat Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqhi al-Kulliyyah, h. 79)

Termasuk dalam cakupan bahaya tersebut adalah bahaya yang berasal dari perbuatan mubah yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Seperti seseorang membuat selokan yang menempel ke dinding rumah tetangganya, atau dengan membangun tembok yang menghalangi masuknya cahaya ke rumah tetangganya secara total. Meskipun perbuatan seseorang di rumah yang sebenarnya miliknya tersebut adalah mubah, akan tetapi jika berdampak pada sesuatu yang sangat merugikan atau mengganggu tetangganya, maka perbuatan tersebut harus dilarang.

Namun jika perbuatan mubah tersebut hanya mengakibatkan kerugian atau bahaya yang ringan dan tidak fatal, maka perbuatan mubah tersebut tidak dilarang. Seperti seseorang membangun tembok yang menyebabkan salah satu jendela kamar tetangganya tertutup. (lihat Al-Wajiz fi Syarhil Qawa’idil Fiqhiyyah fisy Syari’ah al-Islamiyyah, h. 85)

Hal ini juga mencakup pencegahan bahaya sebelum terjadi dengan berbagai tindakan preventif yang memungkinkan. Selain juga mencakup menghilangkan bahaya yang memang sudah terjadi dengan suatu tindakan tertentu yang bisa menghapus pengaruh bahaya tersebut dan juga menghalanginya agar tidak terulang kembali. Untuk itu, memberikan hukuman bagi bagi pelaku kriminal tidak bertentangan dengan kaidah ini. Namun tujuan utama hukuman tersebut bukanlah sebagai bentuk pembalasan, namun sebagai solusi lantaran kondisi yang memaksa demikian. (lihat Al-Wajiz fi Idhahi Qawa’idil Fiqhi al-Kulliyyah, h. 79)

Kaidah ini tidak berlaku secara mutlak. Terdapat kesepakatan fuqaha mengenai pengecualian kaidah ini, yaitu bolehnya mendatangkan bahaya terhadap orang lain pada batasan yang diperbolehkan oleh syariat, seperti pelaksanaan qishash, hudud, dan seluruh bentuk hukuman (uqubah dan ta’zir). Alasannya, mencegah suatu mafsadah lebih diprioritaskan dibanding meraih suatu maslahat yang setara atau lebih ringan dari mafsadah yang ditimbulkan.

Contoh Aplikasi

  • Jika masa sewa suatu tanah pertanian telah habis, sementara  tanaman pertanian tersebut sudah besar dan belum bisa dipanen, maka penyewa tanah tersebut berkewajiban menambah biaya sewa tanah tersebut hingga dia selesai panen. Besar biaya tambahan tergantung biaya sewa pada umumnya (ajrul mitsl) jika menyewa tanah selama waktu tambahan tersebut. Hal seperti ini agar menghindarkan kerugian yang akan dipikul oleh penyewa tanah, lantaran harus memanem tanamam pertaniaannya sebelum waktunya.
  • Jika seorang penjual barang dagangan yang cepat membusuk – buah-buahan misalnya- telah melakukan transaksi atau kesepakatan jual beli dengan seorang pembeli. Kemudian pembeli tersebut tidak kembali lagi atau tidak bisa dihubungi dalam waktu tertentu, sementara pembeli tadi belum  membayar dan mengambil barang tadi, serta dikhawatirkan barang tersebut akan membusuk. Penjual tadi berhak untuk membatalkan (mem-fasakh) transaksi jual beli. Dia boleh menjualnya pada pembeli lain, guna menghindari kerugian yang akan ditanggungnya.
  • Jika seseorang merusak atau menghilangkan barang milik orang lain, maka pemilik barang tersebut tidak boleh merusak atau menghilangkan barang yang serupa atau semisal milik orang yang merusak atau menghilangkan barang miliknya. Perbuatan tersebut dapat menambah kerugian atau kerusakan yang tidak perlu. Yang lebih utama adalah dengan mengganti barang yang dirusak atau dihilangkan tersebut dengan barang yang serupa atau membayarnya sesuai dengan nilai barang tersebut.
  • Diperbolehkan memenjarakan orang yang terkenal selalu membuat keonaran dan perusakan, meski dia tidak terbukti melakukan kriminal tertentu melalui persidangan. Hal ini sebagai upaya mencegah dari dampak kerusakan yang dilakukannya.
  • Diperbolehkan menahan orang kaya yang enggan untuk menafkahi anak-anak dan istrinya serta kerabatnya yang wajib dia nafkahi. Jika dia masih terus-menerus enggan menafkahi mereka, maka dia boleh dipenjarakan. Tindakan ini sebagai bentuk pencegahan agar anak-anak dan istrinya serta kerabatnya yang wajib dia nafkahi tidak mengalami kesulitan lantaran tidak mendapat nafkah darinya. [Ali Shodiqin]
%d bloggers like this: