Hukum Membangun Masjid dengan Harta Haram

Hukum Membangun Masjid dengan Harta Haram

Pembangunan masjid yang besar, baik, dan representatif untuk kegiatan-kegiatan keislaman selalu memerlukan dana yang besar. Panitia pembangunan masjid biasanya harus menghimpun dana dari berbagai elemen umat Islam. Dalam prosesnya, terkadang sebagian orang ikut menyumbangkan “harta haram” untuk pembangunan tersebut. Misalnya harta hasil korupsi, riba bank, honor penyanyi dan bintang film. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh panitia pembangunan masjid terhadap sumbangan “harta haram” tersebut?

Para ulama madzhab sejak dahulu telah berbeda pendapat tentang penggunaan “harta haram” untuk pembangunan masjid.

Pendapat pertama

Mayoritas ulama madzhab berpendapat boleh membangun masjid dari harta yang haram jika tidak diketahui pemilik sebenarnya dari harta haram tersebut. Adapun jika pemilik sebenarnya dari harta haram tersebut diketahui, maka ia harus dikembalikan kepada pemiliknya dan tidak boleh dialihkan untuk infak membangun masjid.

Abu Hamid Al-Ghazali yang mengikuti madzhab Syafi’i berkata, “Jika pada dirinya ada harta haram dan ia ingin bertaubat serta melepaskan diri darinya; jika harta haram tersebut ada pemiliknya secara tertentu maka ia wajib menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya. Jika pemiliknya telah mati, ia wajib menyerahkannya kepada ahli warisnya. Adapun jika harta itu milik seseorang yang tidak ia ketahui dan ia putus asa untuk mengenal identitasnya, maka seyogyanya ia mempergunakannya untuk maslahat-maslahat umum kaum muslimin, seperti pembangunan jembatan, ribath, masjid, kepentingan jalan Mekah, dan lainnya yang dinikmati bersama oleh kaum muslimin. Jika tidak untuk hal itu, maka seyogyanya disedekahkan kepada fakir-miskin.” (Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzab, 9/428)

Ibnu Taimiyah al-Hanbali berkata, “Jika harta diperoleh dengan cara yang tidak benar dan tidak bisa dikembalikan kepada pemilik sebenarnya, seperti harta hasil rampasan para penguasa dari rakyatnya, maka mempergunakan harta tersebut untuk kepentingan kaum muslimin seperti membangun benteng di tsughur, membiayai para tentara yang berperang, dan lainnya merupakan bentuk memberi bantuan dalam kebajikan dan ketakwaan…Ini adalah pendapat mayoritas ulama seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad.” (As-Siyasah asy-Syar’iyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah, hlm. 68)

Hal serupa dinyatakan oleh Al-Bazdawi al-Hanafi dalam Raddul Muhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwiril Abshar (3/283) dan Ibnu Rusyd al-Maliki dalam Al-Bayan wa at-Tahshil wa asy-Syarh wa at-Taujih wa at-Ta’lil fi Masail al-Mustakhrajah (18/565).

Di antara argumen mereka sebagai berikut:

  1. Kepemilikan harta haram yang tidak diketahui pemiliknya kembali kepada baitul mal kaum muslimin. Baitul mal berhak mempergunakannya sesuai kebutuhan, untuk kemaslahatan kaum muslim seperti membangun masjid, sekolah, dan jalan; atau membagikannya kepada fakir-miskin yang membutuhkan.
  2. Harta haram jika disedekahkan kepada fakir-miskin yang membutuhkan, maka harta tersebut menjadi halal bagi mereka. Demikian pula jika dipergunakan untuk membangun masjid.
  3. Sifat haram itu dikaitkan dengan cara memperoleh harta yang melanggar ketentuan syariat, bukan dengan hartanya sendiri. Karena keharamannya terbatas pada cara si pelaku memperoleh, bukan dengan dzat harta itu sendiri, maka keharamannya tidak “menular” kepada selain pelakunya.

 

Pendapat kedua

Sebagian ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, harta haram tidak boleh dipergunakan untuk membangun masjid.

Di antara mereka adalah Az-Zaila’i al-Hanafi dalam Tabyin Al-Haqaiq Syarh Kanz ad-Daqaiq dan Burhanuddin Al-Marghinani al-Hanafi dalam Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi. (Raddul Muhtar ‘ala Ad-Dur Al-Mukhtar Syarh Tanwiril Abshar, 3/283)

Ibnu Qasim al-Maliki dalam Al-Bayan wa at-Tahshil juga berpendapat serupa. Bahkan beliau berpendapat tidak boleh shalat di dalam masjid yang dibangun dari harta yang haram.

Di antara agumen mereka adalah:

  1. Harta haram adalah harta yang buruk, tidak layak untuk membangun masjid, demi menjaga kehormatan dan kesucian masjid.
  2. Harta haram adalah hak fakir-miskin, sehingga tidak boleh dipergunakan untuk membangun masjid dan kepentingan umum lainnya.

 

Kajian dan Tarjih Pendapat

“Harta haram” adalah harta yang diperoleh dengan cara yang zalim, yaitu:

  1. Memperoleh harta dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat dan tanpa dasar kerelaan dari pemilik sah harta tersebut. Contoh: harta curian, harta rampokan, dan harta korupsi.
  2. Memperoleh harta dengan cara yang tidak diizinkan oleh syariat, meskipun atas dasar kerelaan dari pemilik sah harta tersebut. Contoh: honor penyanyi dan pemain film, harta riba, harta suap, hasil penjualan narkoba, hasil judi, dan upah pelacur.

Berdasar syariat, kedua jenis “harta haram” di atas harus dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Jika pemilik yang sah tidak diketahui secara pasti, misalnya karena rakyat korban korupsi berjumlah jutaan orang atau penonton konser musik dan film berjumlah puluhan ribu orang, maka kedudukan sesuatu yang tidak diketahui pemiliknya adalah seperti sesuatu yang tidak ada pemiliknya (al-majhul ka al-ma’dum). Dalam kondisi ini, “harta haram” tersebut harus dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin, seperti membangun masjid dan sarana umum lainnya. (Majmu’ Fatawa, 28/594)

Argumentasinya adalah:

  1. Sabda Nabi SAW, “Barang siapa mendapatkan barang temuan, hendaklah ia mempersaksikannya kepada satu saksi yang adil atau dua saksi yang adil, janganlah ia menyembunyikannya dan jangan pula ia menghilangkannya. Jika ia telah menemukan pemiliknya, hendaklah ia mengembalikannya kepadanya. Adapun jika ia tidak menemukan pemiliknya, maka ia adalah harta Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya.” ( Abu Daud no. 1709, Ibnu Majah no. 2505, sanadnya shahih)
  2. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa jika seorang wafat dan ahli warisnya tidak diketahui, maka harta warisannya dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebab keberadaan ahli waris yang sosoknya tidak diketahui dan sulit dikenali adalah seperti orang yang tidak ada.
  3. Pada asalnya ‘harta haram’ tidak boleh dipergunakan karena statusnya milik orang lain. Jika pemilik sebenarnya tidak ada, atau sulit diketahui, atau tidak bisa diserahkan kepadanya; maka hak kepemilikannya menjadi gugur dari pemilik sebenarnya.
  4. ‘Harta haram’ tidak boleh dimusnahkan dan ditahan sampai batas waktu yang tidak jelas hanya karena pemilik sebenarnya tidak diketahui. Kedua tindakan itu termasuk kategori menyia-nyiakan harta yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Satu-satunya alternatif adalah mempergunakannya untuk kepentingan kaum muslimin. (Majmu’ Fatawa, 28/594-597)

Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan:

  1. Harta haram yang tidak diketahui pemiliknya yang sah, boleh diinfakkan untuk biaya pembangunan masjid dan kepentingan umum umat Islam.
  2. Lebih utama apabila masjid hanya dibangun dari harta yang halal. Pada zaman jahiliyah saat kaum musyrik Quraisy merenovasi Masjidil Haram, Abu Wahb A’idz bin Imran bin Makhzum berkata, “Wahai penduduk Quraisy, jangan kalian masukkan dalam pembangunannya kecuali harta kalian yang baik. Jangan dimasukkan ke dalamnya upah pelacur, jual beli riba, dan hasil kezaliman seorang pun.” (As-Sirah an-Nabawiyah, Ibnu Hisyam, 1/220)

Jika orang musyrik saja hanya mempergunakan harta halal dalam pembangunan masjid, tentunya umat Islam lebih layak untuk membangun masjid dari harta halal semata.

Wallahu a’lam bish-shawab.

 baca juga: Berhaji Dengan Harta Haram, sahkah?

Referensi:

Ibnu Abidin, Raddul Muhtar ‘ala ad-Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Abshar, Riyadh: Dar ‘Alam Al-Kutub, cet. 1423 H.

An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.t.

Ibnu Taimiyah, Majmu’ah al-Fatawa, Manshurah: Darul al-Wafa’, cet. 3, 1426 H.

Ibnu Taimiyah, As-Siyasah asy-Syar’iyah fi Ishlah ar-Ra’i wa ar-Ra’iyah, Riyadh: Dar ‘Alam al-Fawaid, t.t.

Ibnu Hisyam, As-Sirah An-Nabawiyah, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, cet. 3, 1410 H.

Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, Al-Bayan wa at-Tahshil wa asy-Syarh wa at-Taujih wa at-Ta’lil fi Masail al-Mustakhrajah, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, cet. 2, 1408 H.

 

 

oleh: Abu Ammar

%d bloggers like this: