Hukum Asal, Segala Sesatu Itu Dihukumi Mubah

Hukum Asal, Segala Sesatu Itu Dihukumi Mubah

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

Hukum asal sesuatu itu mubah (boleh)

Allah SWT membolehkan banyak hal untuk manusia dalam kitab-Nya, mengharamkam beberapa hal, dan mendiamkan (tidak membolehkan atau mengharamkan) pada beberapa hal lainnya. Pada persoalan yang terakhir inilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih terkait hukum asalnya.

Jumhur ahli fikih berpendapat bahwa asal sesuatu itu hukumnya mubah. Sementara pendapat lain yang disandarkan pada Abu Hanifah bahwa hukum asal sesuatu yang didiamkan Allah SWT adalah haram. Pendapat lainnya menyatakan tawaqquf (menahan diri tidak menghukumi mubah atau haram). Ini sekaligus menunjukkan bahwa kaidah di atas masih diperselisihkan oleh ahli fikih. Alhasil, pendapat jumhurlah yang banyak diikuti oleh para ahli fikih.

Kaidah ini juga ditempatkan oleh ahli fikih menjadi bagian dari kaidah alyaqinu la yazulu bisy syakk—suatu yang yakin (pasti) tidak gugur dengan adanya keraguan. Hal ini karena menghukumi sesuatu yang didiamkan Allah SWT sebagai suatu yang mubah merupakan suatu yang meyakinkan. Lantaran itulah hukum asalnya dan terus diberlakukan sampai terdapat bukti atau dalil lain yang menyelisihi dan menyatakan sebaliknya.

 

MAKNA KAIDAH

Ada dua kata kunci yang seyogianya diketahui agar memahami kaidah di atas dengan baik. Dua kata kunci tersebut adalah al-asyya` (sesuatu) dan al-ibahah (boleh).

Dalam bahasa arab, asyya` adalah bentuk plural dari syai`un. Sementara arti dari syai`un sebagaimana yang dicantumkan dalam Mu’jam Lughatul Fuqaha` yaitu sesuatu yang keberadaannya bersifat tetap dan riil. (Muhammad Rawwas Qal’aji, h. 200).

Jadi arti syai`un mencakup makna yang luas untuk setiap yang wujud di muka bumi ini. Maknanya di antaranya dapat digunakan untuk suatu benda, barang, peralatan, hewan, tumbuh-tumbuhan, juga perbuatan dan tindakan yang dilakukan manusia.

Hanya saja, ahli fikih menyebutkan beberapa hal yang  secara makna termasuk dari syai`un, namun hukum asalnya adalah haram; bukan mubah. Di antaranya yaitu hukum asal dari setiap ibadah adalah tauqifi (berdasarkan perintah syariat), sehingga hukum asal dari setiap ibadah adalah haram kecuali ada perintah syariat untuk melaksanakannya.

Persoalan lainnya yaitu hukum asal pada permasalahan seks adalah haram. Artinya seseorang tidak boleh menyetubuhi wanita kecuali atas dasar ikatan pernikahan yang sah atau lantaran perempuan adalah budak yang dimilikinya. Dua persoalan ini juga sekaligus sebagai pengecualian kaidah di atas.

Adapun ibahah (boleh) secara etimologi berarti menampakkan, mengumumkan, melepaskan dan mengizinkan. Adapun definisi ibahah secara istilah adalah sesuatu yang Allah berikan pilihan untuk mengerjakannya atau meninggalkannya.

Adapun makna kaidah di atas secara keseluruhan yaitu setiap sesuatu yang ada di muka bumi diperbolehkan bagi manusia untuk memanfaatkannya. Baik memanfaatkannya dengan cara memakan, meminum, mentransaksikan, atau pemanfaatan lainnya yang tidak menimbulkan bahaya untuk dirinya dan orang lain. Seluruhnya termasuk dalam kaidah ini kecuali terdapat nash yang secara khusus atau isyarat nash yang menyatakan sebaliknya. Karena sesuatu yang telah ada nashnya secara khusus, tidak dibutuhkan kaidah ini untuk menghukuminya. (Shalih bin Ghanim asSadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 128, dan Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah, h. 178)

(baca juga: Hukum Asal, Mengukuhkan dan Pemberlakuannya)

DALIL KAIDAH

Kaidah di atas disimpulkan dari beberapa nash, baik berupa nash al-Quran maupun hadits. Di antaranya yaitu firman Allah SWT,

“Dia-lah (Allah) yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untuk kamu” (QS. AlBaqarah: 29).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memberi anugerah kepada manusia dengan menjadikan apa yang ada di muka bumi untuk mereka. Sementara tingkatan anugerah yang paling besar adalah diperbolehkannya hal itu. (Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 109)

Adapun dalil dari Sunnah yaitu sabda Rasulullah SAW,

الحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

Halal adalah apa yang Allah halalkan dalam kitab-Nya. Dan haram adalah apa yang Allah haramkan dalam kitab-Nya. Apa yang Allah diamkan (tidak dihalalkan atau diharamkan) adalah perkara yang dimaafkan” (HR. At-Tirmidzi, no hadits. 1726, dan Ibnu Majah, no hadits. 3367. Dishahihkan oleh al-Albani dalam Shahihul Jami’ ash-Shaghir, no hadits. 3195. Dari Salman  al-Farisi)

Hadits di atas menunjukkan adanya ampunan atas perkara yang didiamkan Allah SWT, yaitu yang tidak disebutkan halal atau haramnya. Suatu yang dimaafkan adalah sesuatu yang boleh dan tidak berdosa jika dikerjakan. Hal ini merupakan makna lain dari mubah. Namun demikian, mubah (kebolehan) ini disyaratkan untuk sesuatu yang tidak mengandung mudarat. Karena segala sesuatu yang mengandung mudarat merupakan suatu yang dilarang dalam syariat. (Abdul Karim Zaidan, AlWajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, h. 179)

APLIKASI KAIDAH

Di antara contoh aplikasi kaidah ini yaitu:

• Hewan yang tidak jelas nama atau hukumnya, atau tidak ada isyarat atau kaidah umum dari nash tentangnya; apakah halal atau haram, hewan seperti ini dihukumi halal. Seperti jerapah dan gajah. • Berbagai tumbuh-tumbuhan yang tidak diketahui namanya dan tidak berbahaya jika dimanfaatkan, maka hukumnya halal atau boleh.

• Demikian juga dengan berbagai buahbuahan dan sayur-sayuran yang datang di negeri kita yang berasal dari berbagai daerah dan negara tanpa kita ketahui namanya, maka hukumnya halal. Dengan catatan, tidak mengandung mudarat dan bisa dimanfaatkan.

• Dihalalkan berbagai macam perabot dan peralatan modern yang tidak termasuk dalam larangan syariat. • Diperbolehkan berbagai bentuk akad dan transaksi yang nash tidak secara jelas membolehkannya atau mengharamkannya. Juga tidak mengandung unsur riba, gharar (spekulasi), perjudian, kazaliman, dan mudarat. Ini karena pada asalnya hukum sesuatu itu mubah atau diperbolehkan.

• Termasuk contoh aplikasi yang disebutkan ahli fikih yaitu jika seekor burung merpati (atau burung lainnya) masuk ke rumah seseorang. Ia ragu apakah merpati tersebut boleh diburu atau milik orang lain. Merpati itu halal diburu berdasarkan kaidah di atas.

PENGECUALIAN

Selain dua persolan yang disebutkan sebelumnya, persoalan lain yang merupakan pengecualian kaidah ini di antaranya yaitu: hukum asal setiap akad adalah sah, kecuali yang dihukumi batal oleh nash; hukum asal benda cair adalah suci, dan hukum asal dari sembelihan adalah haram. (Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah, h. 192). Wallahu a’lam. []

Referensi:

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1416 H/ 1996 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id alFiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

 

Ali Shadiqin

%d bloggers like this: