Fleksibilitas Fikih Islam

Fleksibilitas Fikih Islam

Islam memosisikan dirinya sebagai rahmatan lil ‘alamin, rahmat untuk seluruh semesta. Salah satu wujud dari hal itu adalah kemampuan Islam untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkembang dalam setiap zaman. Ini karena Islam memiliki sifat murunah, yaitu fleksibilitas yang tinggi namun terbatas. Disebut memiliki fleksibilitas yang tinggi karena dalam banyak persoalan –terkhusus mua’malah– Islam lebih banyak memberikan kaidah-kaidah umum yang memungkinkan untuk diaplikasikan dalam skala yang luas. Namun fleksibilitas itu juga terbatas, dalam arti bahwa terdapat persoalan dalam Islam yang tidak dapat disentuh oleh fleksiblitas ini, terkhusus dalam persoalan pokok-pokok keimanan dan ibadah-ibadah fundamental yang diwujudkan dalam rukun iman dan rukun Islam.

Progres Fikih Islam

Realitas menunjukkan bahwa pada setiap zaman, senantiasa terjadi persoalan dan peristiwa baru dalam kehidupan manusia yang berbeda dengan persoalan dan peristiwa pada zaman sebelumnya. Persoalan baru tersebut bisa berupa persoalan yang sama dengan persoalan pada masa sebelumnya, namun realitas yang ada menuntut hukum yang berbeda terhadap persoalan itu. Fuqaha Hanafiyah generasi awal misalnya, mereka menetapkan mengenai keabsahan hibah, wakaf, dan sedekah seseorang yang memiliki hutang, meskipun hutangnya setara atau sama dengan harta yang dimilikinya. Namun setelah perubahan akhlak manusia pada umumnya yang enggan untuk melunasi hutang mereka, maka fuqaha mutaakhirin Hanafiyah menetapkan ketidakabsahan hibah, wakaf dan sedekah orang yang berhutang kecuali besar hibah, wakaf dan sedekah tersebut merupakan kelebihan dari jumlah harta yang seharusnya dia gunakan untuk melunasi hutangnya.

(baca juga: Kelapangan Islam Dalam Perbedaan Pendapat Fikih)

Contoh lainnya, dalam persoalan persaksian, Abu Hanifah berpendapat bahwa kredibelitas seorang saksi cukup dinilai berdasarkan zhahir ‘adalah (), tidak perlu adanya rekomendasi (tazkiyyah) dari seseorang yang dikenal kredibelitasnya bahwa saksi tersebut seorang yang adil, jika memang lawannya di persidangan tidak mempermasalahkannya, sementara Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan -keduanya murid Abu Hanifah- berpendapat bahwa berpegang pada zhahiradalah saja tidak cukup untuk menunjukkan seorang saksi itu adil, perlu adanya tazkiyyah dari seorang yang dikenal kredibel juga.

Dalam bab ibadah misalnya adalah perluasan lokasi sa’i dan dan perluasan Mina. Lokasi sa’i memang sudah dibahas oleh fuqaha, yaitu antara Bukit Shafa dan Marwah, namun apakah dengan adanya perluasan lokasi tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap ibadah sa’i. Pun demikian dengan perluasan dan dibangunnya hotel-hotel di Mina yang menimbulkan persoalan baru mengenai orang yang mabit (bermalam) di luar daerah Mina yang dikenal dan juga persoalan bolehtidaknya mabit di hotel-hotel yang berada di Mina. Terakhir, dalam Siyasah Syar’iyyah, adalah persoalan keabsahan tidaknya deklarasi berdirinya khilafah oleh Daulah Khilafah Islamiyah.

Persoalan tersebut juga bisa berupa persoalan yang memang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak terfikirkan akan terjadi pada masa mendatang oleh fuqaha terdahulu. Ini seperti hukum bayi tabung, hukum transplantasi organ tubuh, hukum donor ASI (air susu ibu), dan sebagainya.

 

Sebab adanya perubahan dalam hukum yang diperhatikan oleh mujtahid

Jika diperhatikan khazanah fikih Islam sejak era kodifikasi hingga masa sekarang ini maka akan ditemukan beberapa perubahan ijtihad para mujtahid. Selain disebabkan oleh perbedaan hadits, antara yang shahih dan dhaif, diantara sebab yang paling dominan adalah mengenai perubahan illah (alasan suatu hukum) dan‘urf (tradisi adat-istiadat) yang berkembang dimasyarakat. Oleh itu, ada kaidah yang cukup terkenal yaitu [اَلْحُكْمُ يَدُوْرُ عَلَى عِلَّتِهِ وُجُوْدًا وَعَدَمًا] “(Ditetapkannya) suatu hukum bergantung pada ada tidaknya suatu illah.” dan kaidah [لاَ يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْاِجْتِهَادِ بِتَغَيُّرِ اْلأَزْمَانِ] ‘Tidak dipungkiri adanya perubahan hukum dengan berubahnya zaman’. Tentu saja tidak seluruh hukum  bisa berubah. Hukum yang bisa berubah tersebut adalah hukum yang bisa diketahui illahnya yang dibentuk berdasarkan ‘urf, bukan berdasarkan nash yang ada.

Pada masa kekhilafahannya,  Umar bin al-Khaththab ra berijtihad –dan itu disetujui oleh para sahabat- bahwa tentara reguler Islam yang sudah mendapatkan gaji tetap dari baitul mal tidak mendapatkan bagian lagi dari ghanimah (harta rampasan perang). Padahal sebelumnya, pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakr ra, jika pasukan yang terlibat dalam perang dianugerahi kemenangan dan mendapatkan ghanimah maka mereka akan mendapatkan bagian dari ghanimah tersebut; 1/5 untuk pasukan invantri (pejalan kaki) dan 3/5 untuk pasukan kavaleri (berkendaraan, pasukan berkuda). Umar bin al-Khaththab beralasan bahwa pembagian ghanimah tersebut kepada tentara pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakr ra karena mereka tidak mendapatkan gaji dari baitul mal, sementara pada masanya tentara Islam sudah mendapatkan gaji tetap dari baitul mal.

Fuqaha terdahulu berpendapat bahwa seorang istri wajib mengikuti suaminya kemanapun dia tinggal jika suami tadi sudah melunasi semua maharnya. Namun setelah tradisi dan zaman berubah yang pada umumnya cenderung bersifat durhaka dan tidak amanah terhadap kewajibannya atas keluarganya, maka fuqaha berpendapat bahwa istri tidak boleh dipaksa untuk mengikuti suami, kecuali di daerah mereka menikah.

 

Tugas Mujtahid dan Fuqaha Dewasa Ini

Demi membuktikan murunah (fleksibilitas) fikih Islam, dewasa ini, para mujtahid dan fuqaha dihadapkan pada dua tantangan. Tantangan pertama berupa penguasaan terhadap warisan fikih terdahulu. Sementara tantangan selanjutnya adalah mengaplikasikan warisan tersebut selaras dengan kaidah-kaidah fikih (qawaid ushuliyyah dan qawaid fiqhiyyah) dan perubahan zaman yang terjadi.

%d bloggers like this: