Fikih Pinjam Meminjam Barang

Fikih Pinjam Meminjam Barang

Interaksi yang terjadi antar sesama manusia memiliki banyak motif sesuai kebutuhan. Islam memiliki aturan hukum untuk mengatur itu semua. Cara yang ditempuh yaitu dengan memberi batasan-batasan tertentu pada setiap jenis transaksi. Termasuk di antaranya saat kita meminjam barang orang, yang disebut dalam islam dengan al-I’arah.

MEMAKNAI AL-I’ARAH

Secara etimologi I’arah dari kata atTa’awur, yang bermakna bergantian dan bergiliran disertai pengembalian. Al-’Iarah adalah pecahan dari kata kerja a-’aa-ra. Kata bendanya adalah ‘ariyah, yang kemudian (dalam bahasa arab) dimaknai sebagai kata kerja dan objek yang dipinjam (Abu al-Faidh Murtadha az-Zabidi, Taaj al-’Arus min Jawahir al-Qamus, (Dar al-Hidayah, TT), 13/164).

Secara syar’i, para Ulama Fikih terbagi menjadi dua pendapat. Madzhab Maliki dan Hanafi mendefinisikannya dengan penyerahan kepemilikan manfaat tanpa adanya ganti. Konsekwensinya bagi peminjam boleh meminjamkan objek pinjaman kepada orang lain (As-Sarkhasi, Al-Mabsuth, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1414 H), 11/133 dan Ibnu Juzai al-Maliki, AlQawanin al-Fiqhiyah, (versi Syamela), 245).

Sedangkan Mazhab Syafi’i dan hambali mendefinisikannya dengan membolehkan hak kemanfaatan tanpa adanya ganti. Konsekwensi hukumnya adalah, bagi peminjam tidak boleh meminjamkan objek pinjaman kepada orang lain (Syamsuddin Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifati Syarh al-Minhaj, (Dar Kutub al-Ilmiyah, Cet-1, 1415 H), 2/264 Manshur al-Bahuti, Kasyaf al-Qanna’ an Matni al-Iqna’, Ta’liq: Syaikh Hilal Mushailihi Musthafa, (Beirut: Dar al-Fikr, 1402), 4/67).

Sementara Dr. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan I’arah dengan memberikan keleluasan bagi orang lain untuk memanfaatkan objek yang dipinjam (Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Wajiz fi al-Fiqh alIslami, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet-2, 127 H), 2/181).

LANDASAN HUKUM SYAR’I

Dalil yang mendasari legislasi transaksi i’arah ini adalah al-Quran, Sunnah dan Ijma’.

Dari al-Quran Allah Ta’ala berfirman dalam surat al-Ma’un ayat 4-7, yang artinya, “Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat # (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya # orang-orang yang berbuat riya # dan enggan (menolong dengan) barang berguna #”.

Dari Sunnah, ada sebuah riwayat dari sahabat Anas bin Malik, beliau berkata,

كَانَ بِالْمَدِينَةِ فَزَعٌ، فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ، يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ، فَرَكِبَهُ

Di Madinah pernah terjadi hal yang mengejutkan. Maka Rasulullah ﷺ meminjam kuda dari Abu Thahlhah, yang diberi nama mandub, kemudian beliau menungganginya” (HR. Al-Bukhari, No: 2862, Muslim, No: 2307)

Dan para ulama juga telah berijma perihal kebolehan transaksi I’arah )Wizarah al-Auqaf wa Asy-Syuun al-Islamiyah Kuwait, Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar as-Salasil, Cet-2, 1404 H), 5/182).

RUKUN DAN SYARAT

Sebagaimana halnya transaksi lainnya, I’arah juga memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi itu sah.

Rukun pertama, yaitu orang yang meminjamkan (Mu’ir). Syaratnya, dia haruslah orang yang memiliki kelayakan untuk bertransaksi tabarru’. Sebab I’arah merupakan transaksi tabarru’. Dan juga disyaratkan telah dewasa, berakal dan dilakukan tanpa paksaan.

BACA JUGA: ETKA UTANG PIUTANG

Sebagai pemilik dia memberikan kewenangan kepada orang yang meminjam untuk memanfaatkan barang yang dipinjam.

Rukun kedua, ada serah terima barang. Sebab I’arah adalah transaksi tabarru’, yang sempurna dengan adanya serah terima barang.

Rukun ketiga, barang yang akan dipinjam (Mu’ar). Syaratnya, barang yang berkaitan semestinya halal, bisa berfungsi seketika dan bukan barang yang mudah rusak baik secara kualitas atau kuantitasnya. Apabila barang tersebut rusak saat berada di tangan peminjam, maka peminjam harus memperbaiki atau menggantinya kecuali jika ada kerelaan dari pemilik barang (AlWajiz fil Fiqh al-Islami, 2/182).

Rukun keempat, shigah transaksi. dalam transaksi I’arah, bahasa interaksi meliputi ijab dan qabul yang menunjukkan perizinan penggunaan manfaat barang. Hanya saja sighahnya tidak disyaratkan harus langsung, dan berasal dari kedua belah pihak.

Transaksi ini dapat dilaksanakan dengan shigah mutlak, tanpa pembatasan dan syarat. Namun bisa juga dibatasi dengan syarat dan waktu. Sebab (sebagaimana definisi yang diambil Dr. Wahbah az-Zuhaili) transaksi I’arah ini bukanlah transaksi pemberian hak kepemilikan yang dilarang memberikan syarat dan limit waktu. Namun ia adalah transaksi perizinan pemanfaatan (Dr. Musthafa al-Khan dkk, Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Madzhab asy-Syafii, (Damaskus: Dar alQalam, Cet-4, 1413 H), 3/206).

PERIKATAN HUKUM

Jumhur Ulama Fikih berpendapat bahwa pada asalnya, seorang mu’ir, boleh menganulir kembali transaksi I’arahnya. Sama saja apakah berupa I’arah secara umum atau dibatasi dengan pemanfaatan dan waktu.

Hanya saja Mazhab Hambali memberi catatan, bahwasanya bila anulir transaksi itu membahayakan peminjam barang, transaksi I’arah tidak boleh dibatalkan. Sebab akan menimbulkan madharat. Sebagai contoh, ada orang yang meminjamkan papan untuk menambal perahu, maka tidak boleh serta merta membatalkan transaksi. Anulir boleh dilakukan sesaat sebelum berlayar atau sesudah berlayar (Mausu’ah Fiqhiyah, 5/184)

HAK GUNA MUSTA’IR

Batasan hak musta’ir dalam menggunakan objek pinjaman disesuaikan dengan perizinan dari pihak mu’ir. Sebab sebagai pemilik dia memiliki otoritas membatasi penggunaan objek, Jika perizinan itu bersifat umum, maka batasan penggunaan dikembalikan kepada ‘urf atau kebiasaan umum.

Dalam penggunaan barang pinjaman, musta’ir boleh menyerahkan kepada wakilnya. Sebab masih dalam rangka kepentingan musta’ir sendiri. Hanya saja kapasitas penggunaan wakil disyaratkan tidak boleh lebih besar atau melebihi kepentingan musta’ir. Harus setara atau lebih kecil dari musta’ir dalam segi pengaruh dan resiko yang timbul dari penggunaan objek pinjaman.

Demikian juga prinsip dalam penggunaan barang pinjaman, musta’ir tidak boleh menggunakan manfaat objek pinjaman melebihi perizinan yang diberikan. Melainkan harus setara atau lebih rendah dari batas izin pemilik barang. Contoh, izin meminjam mobil untuk mengangkut barang seberat 2 ton. Maka musta’ir tidak boleh mengangkut dengan bebas lebih dari 2 ton (al-Fiqh alManhaji, 3/208-209).

BIAYA PERAWATAN

Apabila objek pinjaman memerlukan biaya perawatan. Maka tanggung jawab biaya yang diperlukan untuk perawatan, dibebankan kepada pemilik barang. Baik mu’ir sendiri atau pemilik barang yang menyewakan kepada mu’ir. Sebab biaya tersebut secara hukum menjadi tanggung jawab pemilik barang, dan tidak boleh dibebankan kepada musta’ir. Karena I’arah adalah transaksi non komersil (tabarru’).

Sedangkan biaya yang diperlukan dalam proses pengembalian barang pinjaman, dibebankan kepada musta’ir. Sebab dialah yang bertanggung jawab mengembalikan barang (Ibid, 3/210).

HIKMAH I’ARAH

I’arah seringkali dilakukan ketika seseorang tiba-tiba menemukan hambatan dalam urusannya sehari-hari. Alternatif ini dirasa lebih mudah dan ringan daripada gadai yang mengharuskan pelaku menyertakan barang jaminan.

Selain itu I’arah juga menonjolkan rasa kepedulian. Dalam firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى surat Al-Ma’un, disebutkan betapa ruginya orang yang enggan membantu saudaranya yang sedang ditimpa kesulitan. Bahkan Allah menyetarakannya dengan orang yang meninggalkan shalat karena lalai ataupun riya’ (Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmatut Tasyri’ wa Falsafatuhu, (Jeddah, TT), 2/188). Wallahu a’lam. []

%d bloggers like this: