Dirindukan: Rakyat Miskin Bebas Pajak

Dirindukan: Rakyat Miskin Bebas Paja

Pemerintah memberi rakyat ‘kado unik’ di awal tahun 2017.  Harga bahan bakar minyak (BBM) nonpremium dan tarif pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di lingkup kepolisian dinaikkan sampai 100 persen. Tarif-tarif baru itu mulai berlaku hari Jum’at, 6 Januari 2017.

Kenaikan tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk mendongkrak pemasukan negara pada 2017.  Direktur PNBP Ditjen Anggaran Kemenkeu Mariatul Aini menguraikan, ada kenaikan target setoran PNBP dalam APBN 2017.  Dia merinci, untuk tarif STNK target setorannya mencapai Rp. 1.914 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 840 triliun dari tahun 2016 yang sebesar Rp. 1.074 triliun. Sementara untuk BPKB, target setoran tahun 2017 sebesar Rp. 2.109 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 890 triliun dari tahun 2016 yang sebanyak Rp. 1.219 triliun.

MENYEJAHTERAKAN RAKYAT, BUKAN MEMBEBANI RAKYAT

Bagi mayoritas rakyat, kenaikan tarif BBM dan tarif pajak surat kendaraan bermotor dirasa sangat memberatkan. 

Dampaknya langsung terasa dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran.
Dalam kajian fikih siyasah maupun konstitusi Indonesia, salah satu tugas utama pemerintah adalah mengelola sumber daya alam dan kekayaan negara seluas-luasnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah wajib bekerja keras, bekerja cerdas, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyejahterakan rakyat. Bukannya membebani rakyat dengan pajak-pajak yang sangat memberatkan.

Harta kekayaan negara bukanlah untuk kemewahan hidup pemimpin atau cadangan devisa belaka. Harta kekayaan negara haruslah dipergunakan secara jujur dan amanat untuk biaya pembangunan negara. Selebihnya, harta kekayaan negara wajib didistribusikan secara adil kepada rakyat.

Imam Muslim dalam Shahih Muslim-nya meriwayatkan dari Abu Utsman an-Nahdi bahwasanya Khalifah Umar bin Khathab menulis surat gubernur Azerbaijan, Utbah bin Farqad. Dalam suratnya tersebut, khalifah berpesan, “Wahai Utbah bin Farqad, sesungguhnya kekayaan Baitul Mal (kas negara) itu bukanlah hasil jerih payahmu, bukan hasil jerih bapakmu, dan bukan pula hasil jerih payah ibumu. Maka kenyangkanlah (cukupilah kebutuhan pokok) kaum muslimin di rumah mereka, sebagaimana engkau kenyang di rumahmu. Janganlah sekali-kali engkau hidup mewah, janganlah memakai pakaian orang musyrik, dan janganlah memakai kain sutera!”

KAFIR DZIMMI TERJAMIN KEMAKMURANNYA

Dalam ketentuan syariat Islam, orang Islam yang kaya wajib membayar zakat. Adapun orang kafir dzimmi wajib membayar jizyah. Jizyah adalah pajak per kapita atas orang kafir dzimmi, sebagai jaminan atas keselamatan nyawa, harta, dan kehormatan mereka di wilayah Daulah Islam. Jizyah dibayarkan sekali dalam setahun. Jizyah tidak wajib dibayarkan oleh orang kafir dzimmi jika mereka mengalami kemiskinan dan kepailitan.

Al-Hafizh Ibnu ‘Asakir dan al-Waqidi meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Hadrad al-Aslami z, ia berkata, “Ketika kami bersama Umar bin Khathab tiba di wilayah Jabiyah, ada seorang laki-laki tua dari kalangan ahli dzimmah yang memintaminta makanan. Umar menanyakan kepada pasukannya tentang laki-laki itu, maka mereka menerangkan bahwa laki-laki itu adalah warga kafir ahli dzimmah yang telah berusia tua dan lemah fisiknya.”

Melihat kondisi tersebut, Umar bin Khatab menetapkan pembebasan kewajiban jizyah atas laki-laki ahli dzimmah tersebut. Umar berkata, “Kalian membebaninya untuk membayar jizyah, lalu ketika ia telah tua renta dan lemah, maka kalian menelantarkannya hingga ia harus mengemis makanan?”

Sejak hari itu, Umar menetapkan tunjangan dari Baitul Mal (Kas Negara) untuk laki-laki itu dan anggota keluarganya sebesar sepuluh dirham. (Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Hayatu ash-Shahabah, vol II hlm. 346)
Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ibnu Zanjuwaih, dan Al-‘Uqaili juga meriwayatkan bahwa pada suatu hari khalifah Umar bin Khathab berjalan melewati seorang laki-laki tua dari kalangan kafir dzimmi yang mengemis di pintu-pintu masjid. Kepada lakilaki tersebut, Umar berkata, “Sungguh kami belum berbuat adil kepadamu. Kami mengambil pajak jizyah darimu di saat engkau berusia muda, lalu kami menelantarkanmu pada saat engkau tua renta.”

Maka Umar bin Khatab menetapkan tunjangan harta dari Baitul Mal negara untuk memenuhi keperluan hidup laki-laki tua kafir dzimmi tersebut. (Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Hayatu ash-Shahabah, vol II hlm. 346)
Riwayat-riwayat sejarah tersebut menunjukkan betapa indah dan berkah saat syariat Islam di bidang ekonomi dijalankan oleh pemimpin. Wallahu a’lam bisshowab. []

REFERENSI:

Muhammad Yusuf al-Kandahlawi, Hayatu ashShahabah, tahqiq: Basyar Awwad Ma’ruf, Beirut: Muassasah ar-Risalah, cet. 1, 1420 H.

Hakim al-Muthairi, Al-Ushul asy-Syar’iyah fi al-Ahkam as-Siyasiyah, Kuwait: Jami’ah al-Kuwait, cet. 1, 1435 H.

Liputan6.com

Republika.co.id

%d bloggers like this: