Bertindak Berdasar Dugaan

bertindak berdasar dugaan

لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ

 “Zhann (praduga kuat) yang jelas kesalahannya tidak bisa dijadikan acuan hukum.”

KEDUDUKAN KAIDAH

Dalam pandangan ulama Ushul Fikih dan Fikih, zhann (praduga kuat) akan kebenaran sesuatu bisa dijadikan acuan untuk menetapkan suatu hukum atau keputusan. Akan tetapi, saat zhann tersebut di kemudian hari jelas kesalahannya, maka secara otomatis hukum atau keputusan yang ditetapkan berdasarkan zhann tersebut juga ikut gugur atau batal.

Oleh para ahli fikih, kaidah di atas masih dimasukkan dalam turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisy syakk— suatu yang yakin (pasti), tidak gugur dengan adanya keraguan. Ini lantaran seorang yang berijtihad dalam beberapa persoalan yang zhanni, baik berupa; transaksi, ucapan, dan perbuatan; jika dihadapkan pada istinbath (prosedur pengambilan hukum) atau dalil lain yang lebih kuat, maka ia wajib menarik kembali pendapatnya yang pertama lalu beralih pada pendapat lain yang lebih kuat. Ini karena pendapat pertama ditetapkan berdasarkan zhann yang terbukti kesalahannya. Sementara zhann yang keliru tidak bisa menggeser bukti kuat yang meyakinkan (Shalih bin Ghanim asSadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 197).

MAKNA KAIDAH

Secara etimologi, zhann berarti kejadian yang (diprediksikan) terjadi berdasarkan sebuah isyarat. Manakala isyarat itu semakin kuat, maka hal ini dapat mengantarkan pada praduga yang meyakinkan. Akan tetapi, jika isyarat itu sangat lemah sekali, ia dapat mengantarkan pada wahm (praduga yang lemah) (Ar-Raghib al-Ashfahani, AlMufradat fi Gharibil Qur`an, h. 316-317).

Adapun secara terminologi, zhann adalah pengetahuan atas suatu objek dengan praduga kuat akan kebenarannya (Shalih Al-Fauzan, Syarhul Waraqat, h. 39). Definisi lain menyebutkan, zhann adalah keyakinan terhadap ‘kemungkinan kuat’ (terjadinya sesuatu) yang peluang terjadinya lebih besar dibanding yang bertolak belakang dengannya, dengan berdasarkan suatu bukti yang muktabar (dapat dipertanggungjawabkan) (AlQawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 198).

Meski zhann merupakan praduga kuat yang berpeluang besar untuk betulbetul terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa di kemudian hari praduga kuat tersebut terbukti jelas kekeliruannya. Dari sini, muncullah terma zhann mu’tabar (praduga kuat yang terbukti dapat dipertanggungjawabkan) dan zhann bayyin khatha`uhu (praduga kuat yang jelas kesalahannya).

Konsekuensinya adalah, zhann yang terbukti dapat dipertanggungjawabkan bisa dijadikan acuan untuk suatu hukum atau keputusan. Sebaliknya, zhann yang jelas kesalahannya tidak bisa dijadikan acuan hukum atau keputusan. Bahkan jika suatu hukum atau keputusan dibuat berdasarkan zhann yang jelas salahnya, maka hukum atau keputusan tersebut dianulir. Kemudian hukum atau keputusan itu ditetapkan berdasarkan dalil yang lebih kuat. Inilah yang dimaksud dari kaidah di atas.

APLIKASI KAIDAH

Aplikasi kaidah di atas dapat ditemukan di banyak bab dalam kitab fikih. Baik dalam bab ibadah, seperti thaharah, shalat, zakat, dan shiyam; bab muamalah, seperti jual beli, pinjam-meminjam, dan sewa-menyewa; bab qadha’ (peradilan); dan bab nikah serta lainnya.

Di antara contoh aplikasi dari kaidah di atas, yaitu:
Jika seseorang tetap berwudhu dengan air yang ia duga kuat air najis, kemudian terbukti bahwa air tersebut suci, maka ia boleh berwudhu dengannya lalu melakasanakan shalat.

Akan tetapi jika baru terbukti bahwa air yang ia duga kuat najis merupakan air suci setelah ia menunaikan shalat, maka ia harus mengulang shalatnya, meski tidak wajib berwudhu kembali.

BACA JUGA: PADA DASARNYA SEMUA BEBAS DARI TANGGUNGAN

Jika seseorang menduga kuat bahwa ia masih dalam kondisi berwudhu, lalu mengerjakan shalat, kemudian terbukti bahwa ia sebelumnya tidak dalam kondisi wudhu, maka ia kembali mengulang shalatnya.

Demikian halnya dengan orang yang menduga kuat bahwa waktu shalat telah masuk, lalu melaksanakan shalat, kemudian terbukti bahwa saat itu waktu shalat belum masuk. Ia juga diwajibkan kembali mengulangi shalatnya.

Seseorang yang tetap mendistribusikan zakat kepada orang yang ia duga kuat bukan termasuk mustahiq zakat, lalu terbukti bahwa orang itu ternyata mustahik zakat, maka pendistribusian itu sah menurut kesepakatan ahli fikih.
Apabila seorang suami mengakui telah mentalak istrinya dengan praduga kuat bahwa talak itu terjadi berdasarkan fatwa seorang mufti, lalu terbukti bahwa fatwa itu tidak ada, maka talaknya tidak jatuh.

Seseorang yang menduga kuat berhutang pada orang lain, lalu melunasi hutang itu padanya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia tidak berhutang pada orang tadi, maka ia berhak meminta uangnya dikembalikan.
Jika seseorang merusak barang yang ia duga kuat miliknya, namun ternyata barang tersebut terbukti milik orang lain, maka ia harus mengganti barang tersebut.

PENGECUALIAN KAIDAH

Namun demikian ada beberapa persoalan fikih yang merupakan pengecualian dari kaidah di atas, di antaranya:
Seorang yang menduga waktu shalat belum tiba, namun tetap melaksanakan shalat. Jika kemudian terbukti bahwa saat itu waktu shalat telah tiba, maka ia tetap diwajibkan untuk mengulangi shalatnya.

Apabila seseorang menitipkan tas atau jaketnya ke penitipan yang ada di sebuah supermarket. Kemudian saat ia hendak mengambilnya, tas atau jaket itu hilang. Sang penjaga penitipan itu pun berkata, “Tadi ada orang yang berpenampilan seperti Anda meminta tas miliknya yang merupakan milik Anda. Saya pun memberikannya karena menduga kuat bahwa itu adalah Anda.” Berdasarkan kaidah di atas, penjaga titipan seharusnya mengganti tas yang hilang disebabkan dugaannya yang  jelas kekeliruannya. Namun lantaran itu adalah penitipan (wadi’ah) yang merupakan bentuk amanah, maka ia tidak bertanggungjawab dan mengganti tas yang hilang tersebut karena bukan disebabkan keteledorannya.

Jika seseorang mendistribusikan zakat pada orang yang diduganya fakir miskin, kemudian terbukti bahwa ia seorang yang kaya, menurut Abu Hanifah, Muhammad bin al-Hasan (ahli fikih madzhab Hanafi), dan jumhur ahli fikih, hal itu tetap sah; sementara menurut Abu Yusuf (ahli fikih madzhab Hanafi) hal itu tidah sah.

Seseorang membeli hewan dari orang lain. Kemudian tetangga orang yang menjual hewan itu meminta agar hewan itu dijual kepadanya lantaran ia memiliki hak syuf’ah (prioritas untuk membeli disebabkan hubungan tetangga). Orang yang membeli tadi pun menjualnya karena menduga bahwa syuf’ah juga berlaku untuk benda yang bisa dipindahkan (manqulat, seperti hewan, lemari, buku, dll). Padahal syuf’ah tidak berlaku untuk barang yang bisa dipindahkan. Dalam kasus ini, tidak berlaku kaidah di atas, sehingga orang itu tidak berhak meminta hewan yang telah dijualnya untuk dikembalikan. Ini karena dengan ia menyerahkan hewan itu kepada pembeli, maka secara otomatis terjadi transaksi jual beli baru antara ia dan tetangga orang yang menjual hewan kepadanya. Wallahu a’lam. []

REFERENSI

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

 

 

 

 

Ali Shodiqin

%d bloggers like this: