Berpegang Pada Sifat Asal, Bukan Sifat Yang Muncul Kemudian

Berpegang Pada Sifat Asal, Bukan Sifat Yang Muncul Kemudian

اَلْأَصْلُ فِي الْأُمُوْرِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ

Hukum asal suatu perkara (sifat) ‘aridhah (yang baru muncul kemudian) adalah tidak ada”

Kaidah ini ditempatkankan oleh ahli ushul fikih sebagai bagian dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisy syakk—suatu yang yakin (pasti) tidak gugur dengan adanya keraguan). Ini karena tetap berlakunya hukum asal sesuatu sampai ada bukti baru yang menunjukkan sebaliknya, merupakan suatu yang meyakinkan atau pasti. Sementara sifat yang muncul kemudian adalah kebalikannya. Untuk itu, kita tidak mengubah hukum asal sesuatu hingga ada bukti baru yang menyelisihnya (Shalih bin Ghanim as-Sadlan, Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 141).

MAKNA KAIDAH

Al-ashlu (الأصل), hukum asal, secara etimologi berarti dasar sesuatu, atau sesuatu yang berada pada posisi paling bawah. Menurut terminologi, al-ashlu memiliki beberapa arti. Di antaranya bermakna hukum (qanun) dan kaidah asal yang bisa diimplementasikan pada turunan-turunan, parsial-parsial, dan bagian-bagiannya. Arti inilah yang dimaksud di sini (Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, h. 87).

Sementara al-‘aridhah berarti sifat baru yang terjadi pada sesuatu sehingga menyelisihi sifat asalnya. Sedangkan al-‘adam  merupakan antonim dari ada, yaitu tidak ada.

Berdasarkan ada atau tidaknya suatu sifat pada awalnya, suatu perkara dapat dibagikan menjadi dua: shifat ashliyyah dan shifat ‘aridhah.

Shifat ashliyyah adalah sifat yang pada awalnya memang terdapat pada sesuatu. Jual beli misalnya, sifat asalnya adalah sah dan terbebas dari berbagai cacat; sedangkan modal mudharabah pada dasarnya adalah terbebas dari kerugian dan keuntungan.

Adapun shifat ‘aridhah merupakan kebalikan dari shifat ashliyyah yaitu sifat yang pada awalnya tidak terdapat pada sesuatu, namun muncul kemudian. Seperti adanya suatu cacat dalam jual beli, dan adanya suatu kerugian dan keuntungan pada modal mudharabah. (Ahmad bin Muhammad az-Zarqa, Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah, h. 117)

Makna kaidah di atas secara secara umum adalah jika terjadi perselisihan dalam klaim ada tidaknya suatu sifat baru yang belum muncul sejak awalnya serta masing-masing tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang menjadi acuan adalah klaim yang menyatakan tidak munculnya sifat yang baru tersebut dengan disertai sumpahnya (Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 185).

APLIKASI KAIDAH

Kaidah di atas bisa diaplikasikan dalam beberapa persoalan, di antaranya:

Jika terjadi perselisihan antara mudharib (pelaku mudharabah) dan pemilik modal terkait ada tidaknya keuntungan atau besarnya keuntungan, maka yang dijadikan acuan adalah klaim dari mudharib yang disertai sumpahnya. Kecuali jika pemilik modal bisa menunjukkan bukti bahwa adanya keuntungan. Ini karena mudharib berpegang pada sifat asal bahwa tidak ada keuntungan dari modal mudharabah (Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 185).

Jika orang yang diberi wasiat untuk mengatur harta anak yatim mengklaim seperti: ia tidak mengembangkan harta tersebut, atau telah mengembangkannya namun belum meraih keuntungan, atau meraih keuntungan namun hanya berjumlah sekian saja, maka yang dijadikan acuan adalah klaim dari orang yang diberi wasiat tadi. (Az-Zarqa, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, h. 118).

Apabila seseorang terbukti memiliki hutang berdasarkan pengakuannya sendiri atau adanya bukti, kemudian ia mengklaim bahwa ia telah melunasiya sementara yang memberi hutang mengingkarinya, maka yang dijadikan acuan adalah orang yang memberi hutang. Ini karena orang yang memberi hutang berpegang pada sifat asal adanya hutang yang berdasarkan pengakuan orang yang berhutang atau adanya bukti (Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah alIslamiyyah, h. 46).

Apabila seorang ahli waris mengklaim bahwa orang tuanya saat menjual tanah dalam kondisi gila sementara pihak lainnya mengklaim tidak dalam kondisis gila, serta masing-masing tidak bisa menunjukkan bukti, maka yang dijadikan acuan adalah klaim yang menyatakan tidak gila. Ini karena terjadinya kegilaan pada seseorang merupakan sifat yang baru muncul kemudian, sementara sifat berakal merupakan sifat awal dari seseorang (Muhammad Mushthafa az-Zuhaili, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah, h. 131).

Jika seseorang wanita memasukkan puting payudaranya ke dalam mulut bayi, sementara ia tidak mengetahui apakah asinya keluar dan bayi tadi telah menyusu darinya lima kali susuan, maka hal itu tidak menyebabkan terjadinya mahram. Ini disebabkan tidak terbuktinya sifat tambahan yang muncul kemudian, yaitu menyusunya bayi tadi sebanyak lima kali susuan (Az-Zarqa, Syarh alQawa’id al-Fiqhiyyah, h. 118).

Apabila seseorang menjual seekor sapi pada orang lain, kemudian pembeli tadi meminta untuk mengembalikan sapi tadi karena tidak bisa diperah susunya karena ia mengklaim menyaratkan hal itu saat pembelian. Akan tetapi, adanya syarat itu diingkari oleh penjual— sementara pada asalnya kebanyakan sapi tidak bisa diperah susunya. Dalam kasus ini, yang dijadikan acuan adalah klaim dari penjual karena ia berpegang pada sifat asal, sedang pembeli berpegang pada sifat ‘aridhah, yaitu sifat yang muncul kemudian (Al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 185).

Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli, atau antara orang yang menyewakan dan orang yang menyewa terkait diserahkan tidaknya suatu barang, maka yang dijadikan acuan adalah klaim pembeli dan penyewa yang menegasikan telah diserahkannya barang (As-Sadlan, Al-Qawa’id alFiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 144-145).

PENGECUALIAN KAIDAH

Dalam beberapa kasus, ada beberapa pengecualian dari kaidah di atas. Lantaran beberapa sebab, yang dijadikan acuan adalah pihak yang berpegang pada sifat ‘aridhah (sifat yang muncul kemudian); bukan yang berpegang pada sifat asalnya. Di antara contoh pengecualiannya adalah:

Apabila orang yang telah menghibahkan sesuatu ingin mengambil kembali barang yang telah dihibahkannya, sementara orang yang diberi hibah mengklaim bahwa barang yang hibahkan telah rusak atau hilang, maka yang dijadikan acuan adalah klaim orang yang diberi hibah. Alasannya, meski pada dasarnya rusak atau hilangnya barang yang dihibahkan merupakan sifat ‘aridhah yang menyelisihi sifat asalnya sehingga orang yang menerima hibah harus membuktikannya, namun karena orang yang diberi hibah mengingkari kewajiban mengembalikan barang yang telah dihibahkan, maka ia seperti orang yang diamanahi titipan yang mengingkari adanya kekalaian darinya ketika barang yang dititipkan rusak atau hilang (AlBurnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh alKulliyyah, h. 186). Wallahu a’lam. []

baca juga: Hukum Asal, Mengukuhkan dan Pemberlakuannya

Referensi:

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah alIslamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa.  1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1416 H/ 1996 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah. Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id alFiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

%d bloggers like this: