AL-JU’ALAH [Transaksi Berbentuk Sayembara]

jualah

Transaksi persewaan (ijarah), baik berupa jasa atau barang, sudah jamak diketahui dan dilakukan banyak orang. Namun terkadang ada kebutuhan yang sulit jika harus dilakukan dengan transaksi persewaan. Maka dalam Islam ada suatu transaksi yang mirip dengan persewaan, yang lebih dikenal dengan al-Ju’alah. Atau biasa disebut dengan sayembara.

APA ITU JU’ALAH?

Secara etimologi Ju’alah atau Ji’alah atau Ja’alah adalah istilah untuk sebuah imbalan atas pekerjaan yang dilakukan baik berupa ucapan atau tindakan (Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, Cet-3, 1414 H), 11/111).

Secara terminology al-Ju’alah adalah suatu Iltizam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan (sesuai dengan yang diharapkan), baik pelakunya itu ditentukan atau tidak. (Dr. Musthofa alBugha dkk, Al-Fiqh al-Manhaji ‘Ala Mazhab al-Imam asy-Syafi’i, (Damaskus: Dar alQalam, Cet-4, 1413 H), 6/161).

Oleh itu, dapat kita pahami bahwa al-Ju’alah ini adalah semacam janji atau kontrak di mana pihak pertama menjanjikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.

LANDASAN SYAR’I TRANSAKSI JUA’LAH

Menurut mazhab Hanafi, transaksi semacam ini tidak sah. Sebab di dalamnya mengandung sifat gharar (ketidak jelasan) dalam pekerjaan dan waktu. Namun mereka membolehkannya secara Istihsan, dengan dibatasi jarak perjalanan 3 hari. Dengan imbalan sebesar biaya yang dikeluarkan.

Sementara menurut pendapat mayoritas Ulama Fikih, ini diperbolehkan. Di antara dalil syar’i yang menunjukkan keabsahan transaksi Ju’alah, adalah kisah yang Allah سبحانه و تعالى ceritakan dalam al-Quran. Nabi Yusuf menetapkan upah, berupa gandum seberat beban yang bisa dibawa oleh seekor unta. Teruntuk siapa saja yang dapat mendatangkan piala milik Raja Mesir yang hilang, seraya mengatakan,

وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ

Dan siapa saja yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta.” (QS. Yusuf: 72)

Dan juga sebagaimana yang termaktub dalam hadits perihal diperbolehkannya menerima upah atas ruqyah dengan surat al-Fatihah yang dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi. (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet-2, 1427 H), 2/134).

BACA JUGA: Transaksi Rahn Gadai Yang Dibenarakan Syariat

Hadits yang dimaksud adalah riwayat dari Abu Said Al-Khudri, “Sekelompok sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ’Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat meruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ’Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi n.’ Selanjutnya mereka bertanya kepada beliau. Beliau tertawa dan bersabda, “Tahukah kalian, bahwa itu adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian” (HR. Bukhari, No: 2276).

Selain itu, transaksi semacam ini juga merupakan kebutuhan masyarakat. Terkadang ada orang yang kehilangan barang, dan dia tidak mendapati orang yang mau membantu menemukan barangnya. Sehingga transaksi ini menjadi alternatif dari pelayanan jasa yang tidak mungkin diakadkan dengan transaksi ijarah. (Al-Fiqh al-Manhaji, 6/162) sebab ada beberapa karakter al-Ju’alah yang berbeda dengan ijarah.

BAGAIMANA STRUKTUR TRANSAKSI JU’ALAH?

Struktur pembentuk transaksi ini ada 5, yaitu pihak penyelenggara dan pelaksana, pekerjaannya yang dilakukan, upah, dan shighah (Wizarah al-Auqaf wa Asy-Syuun al-Islamiyah Kuwait, Al-Mausu’ah alFiqhiyah al-Kuwaitiyah, (Kuwait: Dar asSalasil, Cet-2, 1404 H), 15/210).

Transaksi ini dapat terjadi dengan sendirinya menurut keinginan penyelenggara, melalui ucapan yang menunjukkan izin untuk melakukan yang dia inginkan, dengan imbalan tertentu yang diketahui.

Dalam transaksi ini tidak disyaratkan adanya qabul dari pelaksana, meskipun pihak penyelenggara menentukan siapa pelaksananya. Sebab transaksi ini bersumber dari satu pihak. Untuk pelaksana dapat ditentukan orangnya atau tidak, misalkan berlaku untuk semua orang atau sekelompok orang.

Dalam unsur pembentuk transaksi al-Ju’alah ini, ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Pihak penyelenggara, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: baligh, berakal, dan cerdas.

Dengan demikian, anak-anak, orang gila dan orang yang dihajr (dibatasi tindakan hukumnya) karena kurang berakal, tidak sah melakukan Ju’alah. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Malikiyah, seorang yang sudah mumayyiz sah melakukan transaksi ini, meskipun dia belum baligh.

Selanjutnya bagi pelaksana, jika dia ditunjuk maka syaratnya harus layak untuk melakukan pekerjaan yang dibebankan. Tidak sah jika pelaksana itu adalah orang yang tidak mampu melakukan pekerjaan yang dibebankan, seperti anak kecil atau orang yang sudah tua. Sebab tidak ada manfaatnya. Sedangkan bagi pelaksana yang tidak ditunjuk secara khusus, cukup baginya mengetahui adanya al-Ju’alah ini.

Selanjutnya, imbalan yang dijanjikan haruslah diketahui dan halal. Jika tidak maka transaksinya rusak dan batal. Kemudian, untuk pekerjaan yang akan dilakukan haruslah berupa tindakan yang bermanfaat dan dibolehkan oleh syariat. Maka tidak boleh melakukan al-Ju’alah untuk meratap, mencuri, dan semisalnya (Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islami, 2/135-136).

SEPERTI APA KONSEKUENSI HUKUM JU’ALAH?

Transaksi al-Ju’alah ini bersifat tidak mengikat. Sehingga boleh saja di batalkan secara sepihak. Hanya saja mengenai waktu pembatalan terjadi perbedaan pendapat. Mazhab Maliki berpendapat bahwa Ju’alah hanya dapat dibatalkan oleh pihak pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i dan Hanbali, pembatalan itu dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan itu belum selesai dilaksanakan. Namun jika pihak pertama membatalkannya sedangkan pihak kedua belum selesai melaksanakannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang pantas sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

Sedangkan jika pembatalan dari pihak kedua, maka dia tidak berhak mendapatkan apapun. Dia berhak mendapatkan imbalan bilamana pekerjaan telah selesai. Dan dia tidak boleh menahan penyerahan barang dengan alasan mendapatkan imbalan terlebih dahulu (Ibid, 137).

PERBEDAAN JU’ALAH DAN IJARAH

Ju’alah tetap sah pada pekerjaan dan pelaku yang belum jelas, sementara Ijarah harus jelas pekerjaan, pelaku dan batasan waktunya.

Dalam Ju’alah tidak disyaratkan qabul secara verbal, tidak sebagaimana dalam Ijarah.
Ju’alah bersifat ghairu lazim, sedangkan Ijarah bersifat lazim.

Pelaku Ju’alah berhak mendapat upah ketika pekerjaan selesai, sementara pelaku Ijarah berhak mendapat upah di saat pekerjaan berlangsung. (Sulaiman Al-Bujairami, Hasyiyah al-Bujairami ‘ala alKhatib, (Dar al-Fikr, TT), 3/220). Wallahu A’lam. [ ]

%d bloggers like this: