Manusia diberi kelebihan dari makhluk yang lain. Namun kelebihan itu tetap menyisakan kekurangan. Tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan dan sempurna.
Maka bantuan orang lain sangat diperlukan. Salah satu bentuk bantuan itu adalah dengan wakalah.
Apa itu Wakalah?
Secara etimologi wakalah berarti menjaga, melindungi atau menjamin. (Ibnu Mandhur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Shadir, 1414 H) 11/734).
Dalam istilah fikih, wakalah berarti penyerahan kewenangan terhadap suatu urusan kepada orang lain dalam hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan semasa hidupnya (Amru Muhammad Amin, Aqd al-Wakalah fi Fiqh al-Islami Muqaranan Ma’a Qanun al-Muamalat Al-Madinah Li Sanah 1984 M, Tesis, (Jamiah al-Khurtum, 2009), hlm.9).
Pada dasarnya Wakalah hukumnya mubah. Namun hukum itu dapat berubah sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Jika yang diwakilkan adalah perkara yang haram, maka wakalah dalam hal ini juga menjadi haram.
Begitu pula dalam permasalahan sunnah, makruh, atau wajib (Musthafa AlKhin, dkk, Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhabi AlImam Asy-Syafi’i, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992 M), 7/181).
Landasan Syar’i Wakalah
Kebolehan transaksi ini berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’ Ulama. Dalam Al-Qur’an isyarat yang menunjukkan kebolehan melakukan akad wakalah, termaktub dalam firman Allah,
“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini” (Al-Kahfi ayat 19)
Imam Al-Qurtubi berkata, “Pengutusan salah seorang dari mereka dengan membawa uang menunjukkan sahnya akad wakalah. Ali bin Abi Thalib pernah mewakilkan kepada saudaranya Aqil akan sebuah urusan dengan Utsman bin Affan.” (Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964 M), 10/376)
Dalam hadits disebutkan riwayat Jabir bin Abdillah tentang wakalah,
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً، فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ»
Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, “Aku hendak pergi menuju Khaibar, kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq, apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkanya.”(أٌHR. Abu Daud, No: 3632)
Imam Asy-Syaukani menuturkan bahwa hadits ini menunjukkan sahnya wakalah dan seorang Imam boleh mewakilkan urusan zakat baik memungut maupun menyerahkan kepada yang berhak (Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nail al-Authar, (Mesir: Dar al-Hadits, 1993 M), vol. 5, hlm. 322).
Baca: Bagaimana Cara Memperbaiki Akad Fasid?
Adapun dalil dari ijma’, ulama sepakat akan kebolehan akad wakalah. Sebab, wakalah dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Tidak semua orang mampu menyelesaikan urusannya atau pekerjaannya sendiri tanpa bantuan orang lain. (Ibnu Qudamah Al-Maqdisy, Al-Mughni, (Mesir: Maktabah Al-Qahirah, 1968 M), 5/63)
Rukun dan Syarat Wakalah
Transaksi wakalah struktur pembentuknya terdiri dari empat rukun, yaitu muwakil, wakil, muwakkal fih, dan shighah.
Pertama, muwakil ia adalah pihak yang melimpahkan urusan kepada orang lain untuk melakukannya sebagai pengganti dirinya (Musthafa Al-Khin, dkk, Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi’i, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992 M), 7/168)
Agar perwakilan yang dilakukan sah. Secara umum disyaratkan bagi muwakil adalah orang yang memiliki kewenangan terhadap urusan yang ia wakilkan baik karena kepemilikan ataupun ataupun faktor otoritas (wilayah) (Yusuf Asy-Syubaily, Al-Khidmat Al-Istisyariyah fi Al-Masharif wa Ahkamuha fi Fiqh Al-Islamy, (Jamiah Muhammad bin Su’ud, 1424 H), 1/284).
Kedua, wakil. Dia adalah pihak yang mengambil alih urusan orang lain. Secara umum syarat wakil adalah orang yang sah melakukan urusan yang dilimpahkan, atas nama dirinya sendiri.
Sebab keabsahan melakukan urusan atas nama diri sendiri bersifat ashalah (pelaku asli) yang lebih kuat dibanding keabsahan melakukannya atas nama orang lain yang bersifat niyabah (pengganti).
Sehingga keabsahan melakukan urusan atas nama diri sendiri menentukan bagi keabsahan melakukannya atas nama orang lain. (Al-Fiqh Al-Manhaji, 7/169).
Otoritas wakil terhadap urusan yang dilimpahkan bersifat amanah. Artinya, wakil tidak harus bertanggung jawab (dhaman) kecuali ada unsur ceroboh. Bahkan seandainya wakalah dilakukan dengan sistem upah (Ibid, 7/186).
Kemudian syarat objek yang diwakilkan antara lain:
Pertama, bukan perkara yang mubah, seperti mencari kayu bakar.
Kedua, berada di bawah kuasa muwakkil, baik itu berupa barang maupun hak.
Ketiga, perkara yang diwakilkan sah untuk dilimpahkan kepada orang lain secara syar’i.
Keempat, bukan perwakilan untuk berhutang, jika terjadi maka wakil yang akan berposisi sebagai orang yang berhutang (Wahbah Az-Zuhaili, Al-Wajiz fil Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 2/189)
Selanjutnya sighah. Ini meliputi ijab dan kabul yang menunjukkan perizinan, baik secara eksplisit maupun implisit. Hanya saja, persetujuan dari pihak wakil tidak harus diutarakan secara verbal, melainkan cukup dengan tindakan, atau tidak adanya penolakan.
Sebab, hakikat perwakilan adalah bentuk perizinan (ibahah) terhadap urusan yang sebelumnya terlarang. Seperti halnya mempersilakan jamuan kepada tamu, sehingga tidak diperlukan persetujuan secara verbal (Al-Fiqh Al-Manhaji, 7/170).
Karakteristik Wakalah
Transaksi wakalah dapat terjadi dengan adanya imbalan atau tidak. Bilamana tanpa disertai imbalan, maka para Ulama Fikih sepakat bahwa transaksi tersebut tidak lazim.
Sehingga kedua pelaku transaksi berhak membatalkan secara sepihak kapan saja dengan mempertimbangkan maslahat.
Namun jika disertai dengan imbalan, ada dua kondisi. Apabila disepakati dengan transaksi ju’alah, yang tidak ditentukan waktu dan kerjanya. Maka transaksinya bersifat tidak lazim.
Hanya saja menurut madzhab Maliki, transaksinya menjadi lazim bagi pihak muwakkil disaat kerja sudah dimulai.
Sedangkan jika dilakukan dengan sistem sewa jasa, dengan menetapkan jenis kerja dan waktu.
Maka transaksinya lazim menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sementara menurut Hanabilah dan Syafi’iyah tidak lazim. (Al-Wajiz fil Fiqh al-Islami, 2/196)
Berakhirnya Wakalah
Transaksi wakalah dapat berakhir dengan beberapa faktor.
Pertama, adanya pemutusan dari pihak muwakkil. Dengan beberapa syarat, di antaranya adalah mengharuskan adanya pemberitahuan kepada wakil ketika ia diberhentikan.
Kemudian wakalah tidak berkaitan dengan hak orang lain. Selanjutnya wakalah bukan dalam status Ijarah. Dan syarat berikutnya pemberhentian tersebut tidak akan menimbulkan dampak negatif.
Kedua, pengunduran diri dari pihak wakil. Dalam hal ini wakil harus memberitahukan keadaan urusan yang diwakilkan, untuk menjaga hak muwakil dan mencegah kemungkinan menderita kerugian.
Ketiga, muwakkil mengerjakan perkara yang diwakilkan. Misalnya muwakkil mewakilkan untuk menjualkan budak perempuan yang ia miliki. Namun ternyata ia menjualnya sendiri. Dengan demikian, akad wakalah berakhir.
Keempat, wakil telah menyelesaikan tugasnya.
Kelima, hilangnya kelayakan bertindak dari salah satu pihak seperti kematian, gila, safih, hajr.
Keenam, murtad dan pindahnya muwakkil ke darul harbi menurut Hanafiyah.
Ketujuh, hancurnya atau hilangnya muwakkal fih.
Kedelapan, muwakkal fih tidak lagi menjadi hak muwakil.
Kesembilan, berlalunya waktu yang telah ditetapkan menurut Syafi’iyyah dan Hanabilah (Ibid, 2/196-198).
Wallahu a’lam. [Hujjah.net]
