Adat Sebagai Salah Satu Pertimbangan Hukum

Adat Sebagai Salah Satu Pertimbangan Hukum

اَلْعاَدَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat bisa dijadikan pertimbangan hukum

Adat atau tradisi menempati posisi besar dalam pembahasan kaidah fikih. Hampir dapat dipastikan bahwa setiap kitab yang membahas kaidah-kaidah fikih mencantumkan kaidah tersebut. Baik dengan mencantumkannya sama seperti kaidah-kaidah lainnya, atau menjadikannya sebagai kaidah induk (al-qa’idah al-kubra) yang memiliki turunan-turunannya. Ini karena suatu adat atau tradisi yang diakui oleh suatu masyarakat luas dan tidak bertentangan dengan nash syar’i, maka ia memiliki pengaruh dan kekuatan dalam mengarahkan atau menetapkan beberapa hukum. (Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha, h. 325-326)

BACA JUGA: MENCEGAH MAFSADAT MENUAI MASLAHAT..

Kaidah ini termasuk kaidah dinamis yang bisa menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai problematika dan peristiwa-peristiwa baru. Barang siapa yang memperhatikannya dan tidak mengingkari bahwa hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan tradisi, kebiasaan, dan maslahat bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, maka ia akan mendapatkan bahwa begitu luasnya jangkauan fikih Islam. Fikih Islam mampu menyuguhkan solusi tepat untuk berbagai problematika dan persoalan yang baru, bisa mengikuti perjalanan kehidupan, dan tetap aplikatif di setiap ruang dan waktu. Hal inilah yang menjadikan syariat Islam abadi. Untuk itu, banyak ahli fikih yang menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan suatu hukum. (ibid, h. 326-327)

MAKNA KAIDAH

Secara etimologi, dalam bahasa Arab, adat (اَلْعَادَة) merupakan sinonim dari daidan (اَلدَّيْدَن) yang berarti kebiasaan. Ini karena perbuatan tersebut sering berulang kali dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan (Ibnu Manzhur, Lisanul ‘Arab, jld. 3, h. 316).

Sedangkan secara terminologi, adat ialah sesuatu yang sering berulang kali dilakukan namun bukan berdasarkan dari suatu kesepakatan secara tersurat. Sesuatu yang sering diulangi tersebut harus diterima oleh jiwa orang yang bertabiat baik. (lihat Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 273)

Sementara kata muhakkamah (مُحَكَّمَةٌ) merupakan isim maf’ul dari hakkama-yuhakkimu-tahkiman (حَكَّمَ-يُحَكِّمُ-تَحْكِيْماً) yang berarti menetapkan dan memutuskan suatu keputusan di antara sesama manusia (ibid).

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa makna dari al-‘adatu muhakkamah yaitu suatu adat/kebiasaan dalam kaca mata syariat bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Ini berlaku selama adat tersebut tidak bertentangan dengan nash syar’i.

DALIL KAIDAH

Dalil kaidah ini adalah dalil yang menunjukkan keabsahan ‘urf (adat atau tradisi). ‘Urf sendiri menurut sebagian besar ahli Ushul Fikih dan fikih merupakan salah satu di antara sumber hukum Islam.

Meski ada sedikit perbedaan, namun pada dasarnya ahli fikih menyamakan makna antara ‘urf dan adat. Karena adat—sebagaimana disinggung di depan—merupakan sesuatu yang berulang kali dan terus di lakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Adat sekaligus bisa disebut ‘urf manakala kebiasaan tersebut diterima oleh naluri yang sehat.

Di antara dalilnya yaitu firman Allah سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى,

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Jadilah pemaaf dan suruhlan orang mengerjakan ‘urf (yang makruf)” [QS. Al-A’raf: 199].

Menafsirkan ayat di atas, Ibnul Fars berkata, “Maknanya yaitu putuskanlah (suatu hukum) yang tidak disebutkan dalam (teks) syariat dengan setiap sesuatu yang dianggap makruf oleh jiwa (selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat). Ayat ini adalah dalil bagi kaidah syar’i yang menganggap ‘urf (sebagai salah satu sumber hukum). Dari kaidah ini banyak sekali turunan persoalan fikih yang tidak terbatas jumlahnya.” [lihat Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra, h. 338-339]

FUNGSI ADAT DALAM KAJIAN FIKIH

Menurut Syaikh Ahmad Fahmi, berdasarkan kajian komprehensip terhadap adat dalam ranah fikih,  dapat diringkas bahwa para ahli fikih memposisikan adat dalam empat fungsi: pertama, adat sebagai dalil disyariatkannya suatu hukum secara zahir; kedua, adat sebagai rujukan dalam mengaplikasikan hukum-hukum yang masih umum pada beberapa peristiwa; ketiga, adat diposisikan seperti perintah lisan yang umumnya berlaku, dan keempat, adat dipakai untuk mengetahui maksud dari suatu kata yang terucap. [Al-‘Urf wal ‘Adat fi Ra`yil Fuqaha`, h. 27]

MACAM DAN PEMBAGIAN ADAT

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, adat atau ‘urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu: ‘urf ‘am (kebiasaan umum) dan  ‘urf khash (kebiasaan khusus). ‘Urf ‘Am adalah kebiasaan yang umumnya berlaku di sepanjang masa atau di berbagai tempat. Adat atau ‘urf seperti inilah yang diterima oleh ahli fikih sebagai acuan dalam menetapkan suatu hukum. (Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah, h. 277)

Contohnya adalah seperti kebiasaan yang bisa dipahami dari kata ‘masuk’. Jika seseorang bersumpah bahwa tidak akan masuk rumah orang tertentu, lalu ia dibopong masuk—tidak dengan menginjakkan kaki—ke rumah orang tersebut dengan keinginannya, maka ia telah dianggap melanggar sumpahnya berdasarkan makna yang umumnya dipahami dari kata ‘masuk’.

Sementara ‘urf khash adalah kebiasaan yang berlaku hanya di wilayah atau daerah tertentu, atau pada kelempok tertentu, atau istilah khusus dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Contohnya adalah seperti rafa’ menurut ahli Nahwu; izhar dan ikhfa’ menurut ahli ilmu Tajwid; dan ashabah menurut ahli Faraidh. Menurut jumhur ahli fikih, ‘urf khash tidak bisa dijadikan acuan untuk menetapkan suatu hukum tertentu. (ibid. h. 278-279).

APLIKASI KAIDAH

Di antara aplikasi kaidah di atas dalam persoalan-persoalan fikih, yaitu:

  • Diperbolehkan memungut buah-buahan jatuh yang cepat membusuk di suatu perkebunan atau pertanian selama tidak ada petunjuk yang melarangnya.
  • Penentuan masa tersingkat atau terlama untuk haid, nifas, dan suci wanita ditetapkan berdasarkan ‘urf yang ada dan kebiasan perempuan yang terjadi.
  • Ahli fikih menyebutkan bahwa emas dan perak boleh digunakan untuk menambal bejana jika jumlahnya sedikit. Ketentuan sedikit atau banyaknya ditentukan berdasarkan ‘urf dan adat yang berlaku.
  • Ahli fikih juga menyebutkan bahwa di antara syarat pencurian yang dipotong tangannya adalah jika harta itu diambil dari tempat penyimpanan harta (seperti dompet atau brangkas). Penentuan mana saja yang disebut tempat penyimpanan harta adalah- berdasarkan ‘urf dan adat yang berlaku.
  • Barang siapa menyerahkan pakaiannya kepada tukang jahit untuk diperbaiki atau kepada tukang cuci pakaian untuk dibersihkan, atau menaiki sebuah perahu untuk menyebarang tanpa mengatakan apa pun, sementara orang-orang tersebut menurut adat kebiasaan diberikan upah atas jasanya, maka wajib baginya untuk memberi upah kepada mereka. Wallahu A’lam. []

 

REFERENSI

Abdul Karim Zaidan. 1422 H/2001 M. Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah fi asy-Syari’ah al-Islamiyyah. Muassasah ar-Risalah: Beirut.

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa. 1409 H/1989 M. Syarhul Qawaa’id al-Fiqhiyyah. Damaskus: Darul Qalam.

Muhammad Mushthafa az-Zuhaili. 1427 H/ 2006 M. al-Qawa’id al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatiha fil Madzahib al-Arba’ah. Damaskus: Darul Fikr.

Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu. 1404 H/ 1983 M. Al-Wajiz fi Idhah Qawa’idil Fiqh al-Kulliyyah. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 1417H. Al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra’a ‘Anha. Riyadh: Dar Balansiyyah

 

oleh: Ali Shodiqin

%d bloggers like this: