Plilihlah Yang Sekufu

persoalan kafa’ah

Jika kita perhatikan bagaimana cara Islam membenahi retak-retak dalam keluarga maka akan kita dapati salah satu caranya adalah dengan melihat bagaimana awal pembinaan keluarga tersebut. Dari sini, persoalan kafa’ah (sekufu) dalam pernikahan akan dinilai memiliki peran besar dalam membina “kelanggengan” keluarga.

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan apa itu kafa’ah dalam pernikahan, ada yang mengatakan kafa’ah dalam pernikahan adalah kesetaraan antara suami istri dalam hal agama, nasab, kebebasan, penghasilan, dan rasa derma. Yang lain berpendapat kafa’ah adalah kesetaraan dalam hal agama dan hal ihwal saja, bahkan ada yang mendefinisikan secara global bahwa kafa’ah adalah kesetaraan suami istri, titik; tidak menyebutkan kesetaraan dalam hal apa dan bagaimana.

BACA JUGA: As-Shulhu, Dalam Muamalah Maliyah

Perbedaan dalam mendefinisikan kafa’ah oleh para ulama di atas menuju pada kesimpulan yang sama, yaitu kesetaraan antara suami istri dalam hal-hal tertentu, seperti agama, nasab, penghasilan, derma terhadap harta, kesanggupan menjaga pasangan dan keluarganya.

Yang hakekatnya persoalan kafa’ah ini bukanlah hal yang disepakati oleh para ulama fikih, mereka pun berbeda pendapat apakah disyariatkan dalam pernikahan atau tidak, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat apakah termasuk syarat sah akad pernikahan atau syarat pelaksanaan saja.

Sebagian ulama menyatakan kafa’ah tidak disyari’atkan dalam pernikahan, berdalih dengan firman Allah, “Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah iala orang yang paling bertakwa di antara kamu,” (QS. Al-Hujurat: 13).

Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa kafa’ah disyari’atkan dalam pernikahan, pendapat jumhur ulama ini dinilai lebih rajih dengan dua alasan:

Pertama, memelihara kemaslahatan dalam keluarga adalah salah satu yang diprioritaskan oleh syariat, sebab untuk membangun masyarakat yang besar akan dimulai dari keluarga yang kecil, dan mempertimbangkan kafa’ah dalam pernikahan memiliki peran besar dalam memelihara kemaslahatannya.

Kedua, Islam menumpukan tanggung jawab keluarga kepada suami, tanpa adanya kafa’ah dalam pernikahan maka akan berpotensi menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, sebagaimana hari ini kita mendapati banyak suami yang kurang mampu mengatur keluarganya karena ia tidak setara atau lebih rendah dari istrinya.

Perlu dipahami, kafa’ah ini hanya dinilai dalam diri seorang lelaki saja, tidak pada diri perempuan. Sebab pada dasarnya perempuan tidak memiliki kesetaraan apa-apa melainkan ia hanya mengikuti keluarganya. Dan penilaian setara atau tidaknya seorang lelaki adalah hak bagi perempuan dan walinya, di sinilah seorang wali hendaknya memilihkan yang terbaik untuk masa depan putri-putrinya.

Telah disinggung di atas, pertimbangan kafa’ah dalam pernikahan itu meliputi sisi agama, profesi, kekayaan, dan nasab. Empat hal itulah yang sering dipersoalkan.

Kafa’ah agama; seorang wali tidak boleh menikahkan putrinya dengan lelaki yang kafir, para ulama sepakat dalam hal ini. Wali diperbolehkan mempertimbangkan keshalihan, ketakwaan, dan kezuhudan seorang lelaki yang datang melamar putrinya.

Kafa’ah profesi; tidak ada kriteria khusus yang disepakati para ulama untuk menilai kafa’ah ini, karena ragam profesi zaman dahulu sampai hari ini akan dinilai sesuai tempat dan masanya. Pada masa Nabi barangkali profesi sebagai tukang bekam tidak lebih wah dari pedagang pasar, tetapi hari ini boleh jadi profesi tukang bekam yang telah dikembangkan sedemikian rupa dipandang lebih wah dari hanya sekedar pedagang pasar.

Kafa’ah harta; menurut pendapat yang rajih kafa’ah dalam harta kekayaan tidak perlu dipertimbangkan, demikian itu akan lebih memudahkan para lelaki yang berkeinginan untuk menikah dan ia tidak cukup banyak memiliki harta. Yang perlu dipertimbangkan dalam kafa’ah ini adalah kemampuan dan kesanggupan seorang lelaki dalam memberi nafkah kepada keluarganya.

Kafa’ah nasab; menurut pendapat yang rajih juga tidak dipertimbangkan dalam pernikahan. Kita semua tahu bahwa Rasulullah telah menikahkan puterinya dengan Utsman, padahal Utsman berasal dari Bani Umawi dan Rasulullah dari Bani Hasyim. Begitu pula Ali yang menikahkan puterinya dengan Umar, Umar berasal dari Bani ‘Adawi dan Ali berasal dari Bani Hasyim, para sahabat telah sepakat dalam hal ini.

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa akan ada manfaatnya jika para wanita dan wali mempertimbangkan kafa’ah dalam pernikahan, seorang wali boleh mempertimbangkan dari berbagai sisi di atas, namun akan menjadi utama jika lebih mementingkan ketakwaan dan kesanggupan untuk bertanggung jawab terhadap putrinya, baik dalam menafkahi, menyayangi, menjaga dan lain sebagainya. Wallahu a’lam. [.]

** Disarikan dari kitab al-Kafa’ah fi ‘Aqdi an-Nikah karya DR. Muhammad Zaidan, hal. 1-46, dengan perubahan dan tambahan.

%d bloggers like this: