Mudharabah, Bentuk Lain Dari Syirkah

mudharabah

Banyak orang mempunyai bakat berbisnis, namun modal tidak ada. Dan sebaliknya tidak sedikit orang yang punya modal namun tak pandai berbisnis. Kedua model orang seperti ini dapat menjadi mitra bisnis dengan transaksi Mudharabah. Dan ada kaidah-kaidah tertentu yang harus diperhatikan di dalamnya.

Secara etimologi, lafal Mudharabah adalah derivasi dari kata dha-ra-ba dharban, yang bermakna memukul, bersegera, dan bepergian. Dalam konteks pembahasan kali ini, memukul berarti keluar bepergian untuk mencari penghidupan (Majdudin al-Fairuz Abadi, Al-Qamus al-Muhith, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet-8, 1426 H), 107).

Dalam terminologi syar’i Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa Mudharabah adalah pemodal menyerahkan harta kepada seseorang untuk diperdagangkan, keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan keduanya. Sementara kerugian materi ditanggung oleh pemilik modal, dan pekerja mengalami kerugian tenaga dan kerja kerasnya (Dr. Wahbah az-Zuhaili, Al-Wajiz fil Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cet-2, 1427 H), 2/154).

Lafal Mudharabah ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu Muqaradhah, Qiradh, atau Muamalah. Istilah Mudharabah atau kadang kala juga Muamalah biasa digunakan oleh masyarakat Irak. Sementara masyarakat Islam Madinah atau wilayah Hijaz lainnya menyebutnya dengan istilah muqaradhah atau qiradh.

Disebut dengan Mudharabah, karena pelaku transaksi melakukan perjalanan untuk mendapatkan hasil kerja. Dan dinamai dengan Muqaradhah diambil dari lafal al-Qardhu yang bermakna al-Qath’u (potongan), sebab pemilik modal mengambil sebagian (sepotong) dari hartanya. Kemudian disebut juga dengan Muamalah, karena dalam transaksi ini terjadi proses jual beli yang merupakan bagian dari muamalah (Al-Kasani, Badai’ ash-Shanai’ fi Tartib asy-Syarai’, (Dar Kutub al-Ilmiyah, Cet-2, 1406), 6/80).

DASAR KEBOLEHAN

Di saat Rasulullah n telah diutus, banyak orang yang terbiasa bertransaksi Mudharabah, beliau mengapresiasi dan menganjurkan mereka melakukannya. Sebab banyak orang yang membutuhkan transaksi seperti ini, ada orang yang punya harta namun kurang ahli dalam menginvestasikannya, ada juga yang punya keahlian namun tidak memiliki modal. (As-Sarkhasi, Al-Mabsuth, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1414 H), 19/22.

 

BACA JUGA: MEMAHAMI KAIDAH SYIRKAH

 

Ada beberapa dalil, baik dari al-Quran, Sunah, Ijma maupun Qiyas, yang mendasari kebolehan transaksi Mudharabah. Pertama dari al-Quran, sebagaimana firman Allah subhanahu wata’ala dalam surat al-Muzammil ayat 20. Seseorang yang bertransaksi Mudharabah, keluar melakukan pekerjaannya guna mencari keutamaan (rizki) dari Allah subhanahu wata’ala (Badai’ Shanai’, 6/79).

Dalam hadits disebutkan, Rasulullah n bersabda,

ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah, jual beli dengan sistem tempo, Mudharabah dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah, No: 2280).

Ada juga atsar dari sahabat Umar bin Khattab yang menyetujui usulan untuk membenarkan tindakan kedua anaknya sebagai transaksi Mudharabah. Keputusan ini diambil oleh sahabat Umar karena yakin bahwa transaksi yang dilakukan itu sah, dengan konsekwensi hukum yang berlaku dalam Mudharabah (Abu al-Walid al-Baji, Al-Muntaqa Syarh al-Muwatha’, (Mesir: Mathba’ah as-Sa’adah, Cet-1, 1332 H), 5/151).

BENTUK MUDHARABAH

Secara umum ada dua bentuk Mudharabah, yaitu Muthlaqah dan Muqayyadah. Dalam Mudharabah Muthlaqah seseorang menyerahkan hartanya sebagai modal tanpa diberi batasan tertentu.

Sedangkan dalam Mudharabah Muqayyadah seseorang menyerahkan harta sebagai modal kepada orang lain dengan menetapkan batasan tertentu. Seperti batasan tempat, di mana saja boleh berjualan; atau bidang bisnis, barang apa saja yang akan diperjual belikan; atau batasan waktu, sampai berapa lama waktu Mudharabah akan berlangsung; atau kepada siapa saja bertransaksi, baik transaksi kepada penjual atau pembeli (Al-Wajiz, 2/156).

SYARAT PEMBATASAN WAKTU

Pembatasan waktu dalam mudharabah memiliki dua makna. Pertama, Mudharabah berakhir jika masa yang disepakati telah usai. Kedua, tidak boleh dibatalkan sebelum masa yang disepakati berakhir. Secara umum para Ulama Fikih berbeda pendapat. Madzhab Hambali dan Hanafi membolehkan, sementara madzhab Syafii dan maliki tidak membolehkan (Mausu’ah Fiqhiyah kuwaitiyah, 10/38-39).

Tidak bolehnya membatasi waktu ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam an-Nawawi, jika larangan itu bersifat mutlak, artinya dengan habisnya waktu tidak boleh bertransaksi apapun baik menjual atau membeli. Namun, jika yang dimaksud adalah larangan membeli atau kulakan, pembatasan waktu diperbolehkan (An-Nawawi, Raudhah at-Thalibin wa Umdah al-Muttaqin, (Beirut: al-Maktab al-Islami, Cet-3, 1412 H), 5/122).

Pembatasan waktu dengan makna yang kedua, para Ulama Fikih sepakat tidak membolehkan, kecuali madzhab Maliki yang berpendapat bahwa transaksi Mudharabah bersifat mengikat ketika kegiatan transaksi telah dilakukan (Asy-Syasyi al-Maliki, Aqdul Jawahir ats-Tsamaniyah fi Madzhab ‘Alimil Madinah, Tahqiq: Prof. Dr. Hamid bin Muhammad, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, Cet-1, 1423 H), 3/909).

Sedangkan selain Malikiyah sepakat bahwa transaksi Mudharabah sifatnya adalah tidak mengikat. Artinya dapat dibatalkan secara sepihak (Abdullah bin Ahmad al-Khuwaitir, Al-Mudharabah fis Syariah al-Islamiyah, Tahqiq: Dr. Thariq al-Khuwaitir, (Riyadh: Darul Kunuz al-Ishbilia, Cet-1, 1427 H), 249). Tentunya dengan beberapa syarat yang harus diperhatikan.

Di antara syarat pembatalan Mudharabah, pertama, kedua pelaku transaksi mengetahui adanya pembatalan transaksi. Meskipun keduanya tidak bertemu dalam satu tempat. Kedua, Hendaknya modal yang diberikan berbentuk barang yang sama dengan modal di saat pertama kali diserahkan, agar mudah untuk mengetahui bagian keuntungan yang didapat. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Hanafiyah (Dr. Muhammad Thumum, Al-Mudharabah fis Syariah al-Islamiah, (Kairo: Mathba’ah Hasan, Cet-2, 1407 H), 152-153).

SYARAT PEMBAGIAN PROFIT

Ada empat syarat dalam pembagian profit Mudharabah. Pertama, diketahui bagian masing-masing. Jika lafal yang dipakai bersifat umum, misal “keuntungannya kita bagi berdua” maka pembagiannya dibagi dua sama rata. Sedangkan jika lafalnya “kamu mendapat bagian keuntungan” atau semisalnya, maka sebagian dari ulama empat madzhab berpendapat transaksi Mudharabahnya batal, dan menurut sebagian yang lain dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku.

Kedua, pembagiannya bersifat umum, dengan sistem persenan atau semisalnya. Maka Mudharabah menjadi rusak jika pembagiannya dengan nominal tertentu, seperti 500 ribu rupiah dan semisalnya. Sebab jika dinominalkan, bisa jadi keuntungan yang didapat hanya 500 ribu atau kurang, sehingga mitra yang lain terdhalimi karena tidak mendapatkan bagian

Demikian juga tidak diperbolehkan membagi keuntungan dengan bergilir. Misal bulan pertama untuk A dan bula berikutnya untuk B, dan seterusnya. Sebab bisa jadi pada bulan-bulan tertentu tidak ada keuntungan yang didapat.

Syarat ketiga, hak kepemilikan profit hanya untuk mitra bisnis dalam Mudharabah. Maka tidak boleh diperuntukkan bagi yang lain. Apabila ada bagian tertentu diberikan kepada budak mitra transaksi, ada perbedaan pendapat di kalangan Ulama FIkih empat madzhab, dan sah hukumnya menurut Hanabilah dan Syafi’iyah (Al-Mudharabah fis Syariah al-Islamiyah karya al-Khuwaitir, 204-216). Wallahu A’lam [-]

%d bloggers like this: